Dua Pentolan Generasi Muda Kritik 'habis-habisan' Soal Pembentukan Daerah Istimewa Riau

PEKANBARU - Perjuangan untuk  mewujudkan Daerah Istimewa Riau (DIR) oleh Lembaga Adat Melayu (LAMR) Riau didukung berbagai elemen masyarakat, tetapi dikritik organisasi kepemudaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Lembaga Penelitian Pengembangan Pendidikan (LP3) Anak Negeri.

"Pembentukan DIR di hembuskan seiring dengan otonomi daerah."

"Soal pembentukan DIR justru dijadikan konsumsi bersama, berbagai kalangan silih berganti menyatakan dukungannya, kendati urgensi dan esensinya tak mendasar, terutama soal kepentingan masyarakat banyak," kata Ketua DPD I KNPI Riau, Larshen Yunus dalam rilisnya, Selasa (12/8).

Larshen Yunus merasa gerah dengan disibukkannya berbagai agenda seremonial dan acara kegiatan tak produktif, sampai akhirnya Gubernur Riau lupa, bahwa wilayah yang dipimpinnya sedang mengalami defisit anggaran.

Sebelumnya, tentang perjuangan untuk mewujudkan DIR yang diamanahkan pada Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) untuk memimpin perjuangan tersebut juga telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) membentuk Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR). 

"SK tersebut  terbit Kamis 15 Mei 2025. Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Provinsi Riau Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, ditunjuk sebagai ketua (BPP DIR). Sementara Sekretaris Datuk Afrizal Alang, dan Bendahara Datuk Muhammad Fadhli," kata Datuk Jonnaidi Dasa, Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Harian (Sekum DPH) LAMR Provinsi Riau.

Sedangkan penanggung jawab adalah Ketua Umum MKA LAMR Prov Riau Datuk Seri HR Marjohan Yusuf, Ketua Majelis Ulama Indonesia Riau, Tuan Prof Dr H Ilyas Husti, MA, dan Ketua Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau Tuan Dr. drh Chaidir, MM. 

Berikut beberapa pengurus inti seperti penasihat BPP DIR adalah; Sultan Pelalawan Tengku Besar H. Tengku Besar Kamaroeddin, Seri Paduka Agung Raja Gunung Sahilan XII H Tengku Muhammad Nizar, SH, MH, Ketua Perhimpunan Kekerabatan Resam Kerajaan Indragiri H. Raja Maizir Mit, Timbalan Mangku Bumi Mangku Diraja Kekerabatan Kesultanan Siak Sri Indrapura Tengku Mohammad Toha, Niniok Datuok Ajo Dubalai Andiko 44 Muara Takus Datuk Abdul Malik, Lima Raja Luhak Rokan Hulu. 

Sedangkan pengarah BPP DIR adalah Timbalan Ketum I MKA LAMR Provinsi Riau Datuk H. Rustam Effendi, Ketua DKA LAMR Provinsi Riau Datuk H. Wan Abu Bakar, MS, MSi, Ketua FPK Riau Tuan Drs H Auni M Noor, MSi, Ketua FKUB Riau Tuan KH. Abdurrahman Qoharuddin, Ketua DMDI Riau Tuan H Masrul Kasmy, MSi. 

Untuk struktur penyelia  adalah Timbalan Ketum II DPH LAMR Provinsi Riau Datuk Prof Dr Firdaus, SH, MH, Ketua MDI Riau Tuan Dr H Abdul razak, MH, Ketua Ijtihad Muballighin Riau Tuan H Ayub Nahar, S Ag, Ketua Muslimat NU Riau Puan Hj Dinawati, SAg, MM, Ketua ICMI Riau Tuan Drg. Burhanuddin, MM, dan Ketua IKMI Riau Dr H Ismardi ILYAS, M Ah. 

BPP DIR dilengkapi dengan delapan bagian seperti Naskah Akademis, Hubungan Antar Daerah, Hubungan Antar Lembaga, Arsip, Dokumentasi, dan Publikasi.

Jika diperlukan, badan dapat membentuk satuan tugas untuk tugas tertentu dengan masa tertentu pula. 

''Adanya badan pekerja perwujudan daerah istimewa Riau ini tentunya semakin terukur dan terarah perjuangan yang dilakukan. Kerja sama semua elemen masyarakat sangat diharapkan, kekompakan pada satu persepsi yang sama harus dipupuk. Kami mohon dukungan dan doa semua masyarakat Riau tujuan mulai dan kerja besar dan berat ini mecapai tujuannya, tentunya mendapat berkah dari Allah,'' ucap Sekum DPH LAMR Provinsi Riau Datuk Jonnaidi. 

Sebelumnya, Gubernur Riau Datuk Seri Setia Amanah Abdul Wahid sejak awal mendukung gagasan Daerah Istimewa Riau (DIR), semakin memperteguhkan dukungannya.

Tidak hanya disampaikan melalui pernyataan, tetapi juga diperlihatkan secara simbolis dengan berfoto memegang plakat bertuliskan “Dukung Daerah Istimewa Riau.”

Hal tersebut terjadi usai Gubernur Wahid membuka Pameran Pembangunan dalam rangka Hari Jadi ke-68 Provinsi Riau di Jalan Sultan Syarif Kasim II, tepat di depan Masjid Raya An-Nur Pekanbaru, Kamis (7/8).

Beliau menyempatkan diri mengunjungi satu per satu stan pameran, termasuk Gerai Ekonomi Kreatif Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau.

“Daerah Istimewa Riau ini harus kita dukung,” kata Gubernur Wahid, sebagaimana disampaikan ulang oleh Bendahara LAMR Provinsi Riau, Datuk M. Fadli.

Menurut Ketua Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR), Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, Gubernur Wahid memang telah mendukung gagasan ini sejak awal.

“Tindakan simbolik dengan berfoto bersama plakat dinilai semakin menguatkan semangat masyarakat dalam mendorong pengakuan resmi terhadap kekhasan budaya dan sejarah Riau,” ucap Datuk Seri Taufik yang juga Ketum DPH LAMR.

Gagasan pembentukan Daerah Istimewa Riau kini telah memasuki tahap penyusunan naskah akademis. Rapat-rapat terpumpun telah dilakukan, dan sesuai rencana, dokumen tersebut akan diserahkan ke pemerintah pusat pada Oktober mendatang.

Dalam rapat pembahasan naskah akademi DIR, Ketua Tim Perumus Naskah Akademis DIR Provinsi, Prof. Dr. Junaidi, ketika itu menyatakan bahwa dasar pengusulan status keistimewaan bagi Riau bersumber pada kekayaan budaya Melayu.

Menurutnya, hal ini selaras dengan visi Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu.

“Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu harus kita bangkitkan kembali. Ini menjadi latar belakang dari perjuangan DIR,” kata Junaidi.

Rektor Universitas Lancang Kuning (Unilak) itu juga menjelaskan bahwa kebudayaan Melayu memiliki implikasi terhadap sistem ekonomi dan pemerintahan. Sementara secara filosofis, pengusulan DIR berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

“Pengajuan DIR tidak bertentangan dengan hukum, ini diperbolehkan oleh negara dan bukan bentuk makar,” ujar Junaidi.

Lebih lanjut, Dia menekankan bahwa sistem pemerintahan dalam budaya Melayu dikenal dengan konsep tali berpilin tiga, yakni kolaborasi antara pemerintah, ulama, dan tokoh adat.

“Berbeda dengan Aceh yang berbasis syariah, Riau memiliki keunikan melalui sistem tali berpilin tiga,” ujar Junaidi.

Tetapi Larshen Yunus kembali mengkritik pembentukan DIR ini.

"Faktanya berbanding terbalik, rangkaian acara yang tak bermakna selalu ramai, sampai akhirnya Ruang Jalan Sultan Syarif Kasim di Kawasan Masjid Agung An-Nur di tutup dengan berdirinya tenda hiburan."

"Heboh soal DIR. Urgensinya apa? masih banyak hal yang lebih penting lagi," sebutnya.

Menurut Aktivis Anti Korupsi ini, kehebohan soal pembentukan DIR harusnya tidak diteruskan lagi, karena hanya menghabiskan energi.

Mantan Presiden Mahasiswa Sosialis Riau itu jelaskan, bahwa isu tentang kesejahteraan rakyat adalah yang paling utama.

"Saya curiga ada muatan kepentingan dari segelintir kelompok yang hanya ingin memperkaya diri sendiri," kata dia.

"Urgensi dan esensinya gak jelas, DIR tujuannya apa. memangnya sudah dilakukan diskusi dan kajian yang mendalam? coba kita lihat Daerah Istimewa Aceh dan Yogyakarta, sampai saat ini apa yang membuat lebih maju?," tanyanya.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di dua daerah itu (Aceh dan Yogyakarta) tetap minim.

"Jogja itu ditopang dari segi peninggalan sejarah, sementara justru kondisi Aceh saat ini sangat memprihatinkan. Kalau soal peninggalan situs sejarah, Riau juga minim, karena yang lebih dominan itu berada di Kepulauan Riau sana," ujar Larshen Yunus.

Menurutnya, seharusnya semua pihak jangan asal melakukan pembentukan daerah istimewa, kata Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Lulusan Kampus Universitas Riau dan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu.

"Harusnya, warga Riau membahas soal urgensi dan esensi pelaksanaan Satgas PKH di Riau, kehadiran Koperasi Merah Putih, keberpihakan PT Agrinas yang sudah mengelolah ex kebun milik Duta Palma Group, kehadiran dan peran PT PHR yang sudah resmi merebut aset PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI), manfaat BUMD milik Pemprov Riau yang faktanya justru sering menetek alias menyusu APBD, kinerja yang tak jelas hingga pembahasan soal keberpihakan pemerintah pusat dalam mendistribusikan putra-putri daerah Riau untuk menjadi Menteri, Wamen dan Komisaris," urainya.

"Prinsipnya tetap sama, bahwa kesejahteraan rakyat Riau adalah yang utama," tegas Larshen Yunus.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) DPP KNPI Pusat Jakarta itu juga mengatakan, bahwa Riau tidak butuh daerah istimewa, karena sudah bosan dengan istilah kata-kata atau slogan saja.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah aksi nyata. APBD jangan dihabiskan hanya untuk kegiatan yang tidak produktif, stop hibah yang tak jelas," harapnya.

Sementara Wawan Sudarwanto, Ketua Lembaga Penelitian Pengembangan Pendidikan (LP3) Anak Negeri menilai pembentukan DIR sudah tidak relevan lagi.

"Sumber daya alam (SDA) sudah habis secara alamiah. Secara budaya, kok sepertinya tingkat kemelayuan juga sudah mulai tersisih. Itupun hanya  ada di sekitar pesisir saja, sisanya sudah di dominasi budaya luar bahkan sudah terinfiltrasi," sebutnya.

Riau sebuah Provinsi di Indonesia yang terletak di pantai timur pulau Sumatera bagian tengah. Wilayah pesisirnya berbatasan dengan Selat Malaka.

Provinsi ini juga meliputi Kepulauan Riau, sekelompok besar pulau-pulau kecil yang terletak di sebelah Timur Sumatra dan sebelah Selatan Singapura. 

Riau Ibu kotanya Pekanbaru. Memiliki populasi 7,007 juta (2024) terdiri dari 10 Kabupaten, 2 Kota,172 Kecamatan, 271 Kelurahan dan 1.876 Kampung/desa

Tetapi Wawan Sudarwanto melihat Riau menjadikan penyumbang devisa terbesar hanya saja pengelolaanya banyak dilakoni perusahaan asing. 

"Lain Aceh dan Jogya, rajanya berdaulat sampai kemerdekaan, seperti perang melawan belanda jelas sejarahnya oleh rakyat Aceh," sebutnya. 

Jadi Wawan Sudarwanto melihat dasar untuk pembentukan DIR, jika dilihat sejarah Riau untuk perlawanan terhadap belanda tidak signifikan, kecuali di Rengat dan sekitarnya.

Istimewa dari sisi apa ??? SDA atau BUDAYA ??, jadi memang DIR tidak pas. (*)