Ekonomi Tanjungpinang Lesu yang Berpengaruh pada Daya Beli, LP3 Anak Negeri: 'Kuncinya ada pada Pembangunan Jembatan Penghubung Batam-Bintan'

TANJUNGPINANG, RIAUPAGI.COM - Para pengamat menyoroti kondisi ekonomi di Tanjungpinang yang lesu, ditandai dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi, penurunan daya beli masyarakat, dan minimnya investasi.

"Ekonomi Tanjungpinang lesu yang berpengaruh pada daya beli."

"Daya beli masyarakat di Tanjungpinang pun masih lemah, yang diperburuk oleh sepinya pelaku UMKM," kata Wawan Sudarwanto dari Lembaga Penelitian Pengembangan Pendidikan (LP3) Anak Negeri tadi dikontak ponselnya, Minggu (26/10).

Wawan memberi jawaban lesunya ekonomi kuncinya ada pada pembangunan jembatan penghubung Batam-Bintan. 

"Rencana pembangunan Jembatan Batam-Bintan berpotensi besar membangkitkan ekonomi melalui peningkatan konektivitas, dorongan investasi, dan pengembangan industri pariwisata serta UMKM," sebutnya memperkirakan.

Jembatan itu, katanya, akan mempermudah mobilitas orang dan barang, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta menciptakan ikon baru Kepulauan Riau yang dapat menarik lebih banyak investor dan wisatawan. 

Sebelumnya, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perlambatan pertumbuhan pada tahun 2024 dibandingkan 2023, serta terjadinya deflasi pada awal tahun 2025. 

“Sebagai pusat pemerintahan provinsi, Tanjungpinang harus mendapat perhatian pembangunan berkelanjutan dan terintegrasi. Usulan kami sejalan dengan arah pengembangan wilayah nasional,” curhat Walikota Lis Darmansyah di Gedung Bina Graha yang dihadiri Kepala KSP, AM Putranto dan Gubernur Ansar di sana, Rabu (7/5).

Lis Darmansyah mengakui, selain terdapat 1.637 hektare lebih lahan telantar, Pemko berharap dukungan APBN menggarap empat usulan proyek infrastruktrur strategis di Bumi Gurindam.

Lewat KSP, seperti pijarkepri tulis, kemarin, Pemko Tanjungpinang mengajukan usulan infrastruktur strategis penopang kebijakan PSN di Bintan sesuai Perpres No. 12/2025 dan Perpres No. 1/2024, masing-masing, tentang RPJMN dan Rencana Induk Kawasan Strategis Nasional di BBK.

Lis Darmansyah juga telah mengusukan prioritas pembangunan jalan lingkar penghubung kawasan FTZ Tanjungpinang-Bintan, penataan kawasan kota lama, revitalisasi Pelabuhan Penyengat, dan pengembangan kawasan wisata unggulan.

Khusus konektivitas FTZ tadi, Pemko Tanjungpinang mengusulkan pembangunan Jembatan Madong-Sungai Nyirih dan Jembatan Pinang-Marina-Tanjung Lanjut.

Serta kelanjutan penataan Jalan dan Kawasan Gurindam 12. Khusus revitalisasi Pelabuhan Penyengat mencakup dermaga ke Penyengat dan dermaga Kampung Datuk penunjang akses ke destinasi unggulan Tanjungpinang. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepri No. 1263 Tahun 2022.

Kawasan Wisata Strategis di Kepri, khusus Tanjungpinang mencakup Kota Lama dan Pulau Penyengat.

Terkait investasi ini Lis Darmansyah mengungkapkan terdapt 1.637,54 hektare lahan dikuasai pihak swasta dan teridentifikasi sebagai lahan telantar per 2024, sehingga menghambat investor.

Bersama Kejari, Pemko telah berkongsi mengawal kemudahan berinvestasi ke Bumi Gurindam. Pemprov Kepri juga berjanji mengawal proyek strategis di Kepri.

Tetapi kembali disebutkan Wawan Sudarwanto menyikapi lesunya ekonomi di kota Tanjungpinang itu dinilai kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah yang berlebihan dapat berdampak negatif pada perekonomian masyarakat.

Minimnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga menjadi masalah.

Menurutnya, akibat daya beli yang rendah dan iklim investasi yang kurang menarik, ribuan ruko di Tanjungpinang tidak laku terjual.

"Jadi mengatasi kelesuan ekonomi ini perlunya inovasi dan kolaborasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD)."

"Selain itu, pemerintah perlu melakukan berbagai langkah, termasuk menggelar pasar murah, untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat," usulnya.

Menurutnya, pembangunan masih terkonsentrasi di Batam, sementara Bintan dan Karimun belum merasakan dampak signifikan dari kebijakan yang telah dijalankan.

“Wilayah Kepri adalah kawasan perbatasan dengan banyak pintu masuk dari negara lain. Hal ini tentu harus diperhatikan tidak hanya dari sisi perdagangan, hal ini menimbulkan kesenjangan antarwilayah,” jelasnya.

Jadi Ia melihat, pemerataan pembangunan infrastruktur yang saat ini masih terpusat di Batam. 

Tapi Wawan Sudarwanto kembali menilai rencana pembangunan Jembatan Batam-Bintan yang sempat didengungkan, menurutnya, bisa berpotensi besar membangkitkan ekonomi melalui peningkatan konektivitas, dorongan investasi, dan pengembangan industri pariwisata serta UMKM.

"Jembatan itu akan mempermudah mobilitas orang dan barang, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta menciptakan ikon baru Kepulauan Riau yang dapat menarik lebih banyak investor dan wisatawan," kata dia.

Menghubungkan Batam dan Bintan, menurutnya, akan mempermudah dan mempercepat mobilitas orang dan barang antara kedua pulau, yang secara langsung meningkatkan aktivitas ekonomi seperti pengiriman barang dan jasa.

"Proyek itu (jembatan) bisa meningkatkan daya saing ekonomi di wilayah perdagangan bebas Kepulauan Riau dan menarik lebih banyak investor, baik dari dalam maupun luar negeri," terangnya.

Jembatan itu, kata Wawan, berpotensi memacu pertumbuhan industri pariwisata dan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kedua pulau karena memudahkan akses. Dengan otomatis ibukota Tanjungpinang mendapat imbasnya.

Dengan adanya pengembangan kawasan industri, kata Wawan Sudarwanto lagi, pemerintah juga bisa mengembangkan kawasan industri di Batam, Bintan, dan Tanjung Pinang sejalan dengan pembangunan jembatan, seperti pengembangan kawasan FTZ (Free Trade Zone). (rp.hen/*)