Faktor Penyebab APBD Riau Defisit Rp 2,2 T, INPEST: 'PI dari PHR, DBH Sawit dan Pajak Ranmor yang Sudah Berantakan'

PEKANBARU –  Lembaga Independen Pembawa Suara Transparansi (INPEST) menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menghadapi defisit anggaran yang mencapai lebih dari Rp 2,2 triliun pada tahun 2025 lebih disebabkan karena penerimaan Participating Interest (PI) Pertamina Hulu Rokan, Dana Bagi Hasil (DBH) sawit dan peneriamaan pajak kendaraan bermotor (ranmor).

"Sejumlah faktor menjadi penyebab memburuknya kondisi keuangan daerah, terutama merosotnya pendapatan dari Participating Interest (PI) Blok Rokan yang jauh di bawah target," kata Ketum INPEST, Ir Ganda Mora SH M.Si, Selasa.

Tetapi sebelumnya, Wakil Gubernur Riau (Wagubri) SF Hariyanto mengungkapkan bahwa Pemprov Riau awalnya memproyeksikan pendapatan Rp 1,6 triliun dari PI Blok Rokan pada tahun 2023. Namun, realisasinya pada 2024 justru hanya sekitar Rp 200 miliar, mengalami penurunan yang sangat drastis.

"PT Pertamina Hulu Rokan saat ini sedang fokus meningkatkan produksi minyak hingga 1 juta barel per hari. Proses ini memerlukan biaya operasional tinggi, sehingga dividen yang seharusnya masuk ke daerah digunakan untuk percepatan produksi," ujar SF Hariyanto, Senin (17/3).

Selain itu, Pemprov Riau juga belum menerima sepenuhnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, yang turut memperburuk kondisi keuangan daerah.

"Jika dana ini sudah diterima, defisit anggaran bisa lebih terkendali. Namun, hingga kini masih banyak yang belum dikirim oleh pusat. Seandainya uang ini masuk, defisit bisa tertutupi, jadi tidak ada masalah. Tapi ternyata, yang kita rencanakan belum terealisasi," jelasnya.

Tidak hanya itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) juga belum mencapai target. Pemerintah hanya mampu mengumpulkan sekitar 80 persen dari target yang ditetapkan, meski telah berupaya maksimal.

"Ini pun sudah dengan susah payah. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan masih menjadi kendala, sehingga berdampak pada PAD kita," tambahnya.

Tetapi kembali seperti di tambahkan INPEST juga memperkirakan devisit kemungkinan besar juga diperparah karena penerimaan PI dan DBH sawit yang dipotong dari pusat, "hal ini lah memicu devisit anggaran yang ada di Riau," ungkapnya.

Meski dihadapkan pada defisit yang cukup besar, sebut SF Hariyanto lagi, Pemprov Riau tetap berkomitmen mencari solusi terbaik agar kondisi keuangan daerah tetap stabil dan pembangunan dapat terus berjalan.

"Kami akan menyusun strategi efisiensi anggaran serta mengalihkan dana ke program strategis yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat," pungkas SF Hariyanto.

Dengan kondisi ini, sambung Wagubri, Pemprov Riau menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan fiskal serta memastikan program-program prioritas tetap berjalan sesuai rencana. (*)