Fitra Riau Desak Pemprov Evaluasi Kinerja Pejabat, Karena 'Anggaran Tak Terserap Maksimal'
PEKANBARU - Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Taufik minta Pemerintah Provinsi [Pemprov] Riau dapat melakukan evaluasi kinerja pejabat, pimpinan Dinas atau OPD karena anggaran tak terserap maksimal.
Bukan kah dalam visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau telah diungkapkan dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau yang bisa melakkan evaluasi kinerja menyeluruh itu. Sekretaris daerah merupakan perpanjangan tangan Gubenur untuk melakukan evaluasi pejabat eselon II harus mengedepankan prinsip akuntabel, transparan dan partisipatif. sangat penting dilakukan demi capaian target "Jika dilihat dari aspek kinerja eselon II wajar saat ini sekda melakukan evaluasi," kata Taufik didepan media, Kamis (30/9).
Berdasarkan catatan Fitra, pertama belum maksimalnya penyerapan anggaran yang dikelola oleh OPD pada APBD 2021, kedua adanya temuan audit LHP BPK terhadap Dinas dan OPD yang terus berlangsung tanpa adanya perubahan perbaikan. Berikutnya ketiga masih ditemukan para pejabat eselon II yang tersangkut kasus hukum baik saat ini sedang tahap pemeriksaan maupun tersangka dalam kasus tipikor.
"Serta keempat minimnya kolaborasi dibeberapa dinas dalam membuka ruang partisipasi publik, dan kelima minimnya inovasi yang terlihat dalam program mendukung capaian visi misi gubenur,salah satunya terkait pengembangan pelayanan keterbukaan informasi publik yang relatif turun dan belum adanya peningkatan," jelas Taufik.
Sekda harus serius dalam menjalankan evaluasi ini jangan sampai evaluasi yang dilakukan oleh sekda dapat dimanfaatkan oleh kepentingan kelompok ataupun menjadikan kegiatan evaluasi ini untuk ajang kepentingan pribadi. "Karena berdasarkan problem di daerah lain evaluasi eselon ini kerap menjadi sasaran prilaku koruptif,"ujar Taufik.
Jika itu terjadi adanya indikasi jual beli jabatan atau indikasi rasuah, suap lainnya dalam kegiatan evaluasi eselon II ini, artinya pemerintah Syamsuar-Edi natar memang gagal dalam memimpin aparatur birokrasinya kalau tidak mampu memanage dan mengontrol kinerja evalauasi ini. "Makanya fitra mendorong agar evalausi eselon II ini dilakukan dengan serius dan jangan main hantam demi kepentingan yang tak baik. Jangan Main Hantam, Aspek Kinerja perlu di perhatikan," ujar Taufik.
Evaluasi yang harus dilakukan oleh Sekda saat ini seharusnya melihat bagaimana kinerja OPD selama ini seperti kinerja anggaran, kinerja pelayanan,kinerja kepatuhan dan sikap intergritas. "Karena aspek tersebut harus menjadi dasar indiaktor dalam mengevalausi kinerja para OPD," jelasnya.
Sekda juga menurut Taufik, bisa melihat juga bagaimana tingkat kepatuhan pimpinan OPD dalam mengkoordinir OPD-nya misalnya pada temuan audit LHP BPK. Jika diamati berdasarkan tracking fitra, Banyak temuan yang terdapat pada instansi OPD tahun 2020, OPD yang banyak temuannya berdasarkan hasil audit LHP BPK TA 2020 adalah, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bapenda, DPMPTSP, Sekretariatan daerah.
Dinas ESDM, Bappedalitbang, Dinas kalautan dan perikanan, Dinas tanaman pangan dan holtikultura, Sekretariatan DPRD, Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Dinas perternakan dan kesehatan hewan, RSUD, RSJ Tampan. RSUD Petaal Bumi. Masing masing temuannya berjumlah 1 sampai 6 temuan. (rp.sdp/*)
