Forum RT-RW Sampaikan Keluhan ke DPRD, 'Insentif Sejak 2021 belum Dibayar'
PEKANBARU - Forum RT-RW Kota Pekanbaru mengadukan perihal keluhan mereka ke ke DPRD terkait insentif sejak tahun 2021 yang belum dibayar.
"Forum RT RW se-Kota Pekanbaru ini berharap agar para wakil rakyat bisa menjembatani persoalan antara RT RW dengan Pemko terkait insentif yang tak kunjung dibayar bisa menemukan solusi."
"Kabar yang kami dapat isentif kami mau tunda bayar, itu ada 5 bulan. Inilah yang kami cari kepastiannya," kata Edrianto Syanur, Ketua Forum RT RW Kecamatan Pekanbaru Kota, Selasa (15/2/2022).
Dihadapan Ketua Komisi I Doni Saputra dan anggota Komisi I Indra Sukma, Forum RT RW Kecamatan Pekanbaru Kota mengatakan kedatangan mereka untuk mencari kepastian terkait isentif mereka yang belum dibayarkan sejak tahun 2021.
Edrianto menerangkan selama 2021, para RT RW baru menerima isentif dari Pemko Pekanbaru selama 6 bulan. Dalam arti Pemko Pekanbaru masih terhutang kepada RT RW sebanyak 6 bulan.
Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Indra Sukma mengatakan jumlah dari RT dan RW yang ada di Kota Pekanbaru sebanyak 3844 orang. Dan keseluruhan RT RW ini meminta kejelasan kapan isentif mereka bisa dicairkan. "Pemerintah jangan membuat RT dan RW menunggu, penantian dari RT RW ini harus ada kejelasan dari Pemko Pekanbaru," sebutnya.
Ketua Komisi I Doni Saputra mengaku kecewa karena BPKAD Pekanbaru tidak memenuhi undangan dan tidak memberikan kejelasan kenapa mereka tidak bisa hadir.
Menurutnya, para RT RW ingin mendengar secara langsung apa yang menjadi penyebab insentif RT RW tidak kunjung dibayar dan apa solusi yang ditawarkan oleh Pemko.
"Komisi I juga tidak bisa memberikan kepastian kepada RT dan RW, karena kita berharap BPKAD yang bisa menjelaskan terhadap apa yang menjadi tuntutan dari forum RT RW se-Kota Pekanbaru," ujarnya.
Komisi I DPRD Kota Pekanbaru akan kembali memanggil BPKAD, "ini perlu dilakukan agar para Ketua RT dan RW tidak menunggu-nunggu dalam ketidakpastian."
"Sebelumnya fraksi PAN sudah menyampaikan kepada Pemko Pekanbaru melalu pandangan fraksi saat pembahasan anggaran 2022 untuk melihat nasib dari RT dan RW," tutupnya. (*)
