Kinerja OPD Pemko Pekanbaru Disorot karena Minim Hadiri Paripurna di Lesgislatif

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM – Minimnya kehadiran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Rapat Paripurna Pandangan Umum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pekanbaru Tahun 2024, Senin (14/4/2025), menjadi sorotan serius DPRD Kota Pekanbaru.

Dalam paripurna yang digelar di Gedung DPRD Pekanbaru tersebut, tercatat hanya enam dari total 44 OPD yang hadir. Kondisi serupa juga terlihat pada kehadiran para camat, yang hanya dihadiri oleh beberapa orang saja.

Padahal, biasanya tingkat kehadiran pejabat OPD cukup tinggi ketika Walikota atau Wakil Walikota turut hadir dalam rapat. Namun, dalam kesempatan ini, Pemko Pekanbaru hanya diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Zulhelmi Arifin.

Hal ini memicu kritik tajam dari Fraksi Golkar DPRD Pekanbaru. Juru bicara Fraksi Golkar, Syafri Syarif, menyayangkan rendahnya tingkat partisipasi kepala OPD dalam agenda penting tersebut.

“Kami minta ini menjadi perhatian serius Walikota Agung Nugroho. Karena sudah sering kali kepala OPD absen dalam paripurna,” tegas Syafri.

Ia juga menduga absennya para pejabat tersebut berkaitan dengan rencana evaluasi yang sebelumnya disampaikan oleh Wali Kota.

“Kami merasakan ada sinyal bahwa para kepala OPD tengah menunggu proses evaluasi pasca Lebaran. Jika memang begitu, maka proses evaluasi sebaiknya dipercepat dan tidak ditunda,” ujarnya.

Syafri menambahkan bahwa ketidakhadiran ini berpotensi menimbulkan dampak negatif, terutama terhadap pelaksanaan program kerja Pemko.

“Paripurna seperti LKPJ sangat penting. Kepala OPD seharusnya hadir untuk mendengarkan langsung pandangan fraksi. Jangan digantung tak bertali. Apalagi kita sudah masuk triwulan kedua, namun serapan anggaran belum terlihat, perekonomian belum bergerak, dan program kegiatan belum berjalan optimal,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa penyusunan rencana APBD 2026 telah memasuki tahap awal, sehingga Pemko perlu segera memastikan komposisi pejabat struktural yang tepat untuk mempercepat pelaksanaan program.

“Kami kira Wali Kota perlu segera memfinalkan reposisi kepala OPD. Banyak pekerjaan penting yang harus dituntaskan, seperti penanganan sampah, banjir, jalan berlubang, hingga efisiensi anggaran. Kepala OPD harus diberi kepastian agar bisa bekerja dengan tenang,” pungkasnya, seperti yang dilansir dari tribunnews.(*)