Gubernur Abdul Wahid Beberkan Kondisi Defisit Anggaran di Depan DPR RI, Relawan Prabowo Gibran: 'Malu-maluin Saja, Toh Gak Juga Atasi Masalah'

Defisit anggaran APBD Riau memperihatinkan tetapi cara mengatasinya belum dilakukan.

PEKANBARU - Relawan Gabungan Rakyat Prabowo Gibran (GARAPAN) merasa heran melihat sikap Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid yang membeberkan kondisi fiskal daerahnya dihdapan DPR RI pada Rabu 30 April 2025 kemarin.

"Defisit anggaran Riau Rp3 triliun dibeberkan di depan DPR RI."

"Jika defisit benar, tidak lantas harus dibeberkan lebih luas (didepan DPR RI). Ini malu-maluin saja, toh tidak juga menyelesaikan masalah. Yang diperlukan adalah cara mengatasinya, mungkin bisa dengan menaikkan pajak, meminjam atau utang uang dan pengurangan biaya-biaya pengeluaran yang tak penting," kata Larshen Yunus, Ketua Umum (Ketum) Gabungan Rakyat Prabowo Gibran (GARAPAN), dikontak ponselnya, tadi Jumat (2/5).

Sebelumnya, Gubri Abdul Wahid menghadiri Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri dan para kepala daerah se-Indonesia.

Dalam forum, Wahid mengungkap realita pahit yang tengah dihadapi Riau—daerah yang dulunya dikenal sebagai daerah kaya sumber daya alam kini harus berjibaku menghadapi potensi defisit anggaran lebih dari Rp3 triliun.

Ia memaparkan, potensi defisit itu muncul akibat sejumlah kewajiban yang belum teranggarkan, seperti pembayaran utang kepada pihak ketiga sebesar Rp1 triliun, gaji pegawai, dan tunda salur ke kabupaten/kota.

Pendapatan daerah pada 2025 hanya diperkirakan mencapai Rp8,2 triliun, sementara kebutuhan APBD menyentuh Rp9,7 triliun.

Akibat defisit, Wahid memaparkan telah terjadi ketimpangan dalam penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), terutama dari sektor kelapa sawit. 

Selain itu Wahid menyoroti sistem penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) yang kini bersifat earmarked seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), sehingga menghambat fleksibilitas daerah dalam menyusun program prioritas.

Hingga April 2025, realisasi transfer dana baru mencapai 13 persen, jauh dari target 25 persen.

Menanggapi pemaparan Wahid, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyatakan bahwa pernyataan Gubernur Riau soal defisit anggaran memang menjadi perhatian nasional hingga DPR memutuskan untuk mengundang seluruh kepala daerah.

Ia juga menyambut baik usulan revisi aturan usia pejabat BUMD dan mendorong agar Gubernur Riau menertibkan perizinan HGU perkebunan sawit agar tidak merugikan negara.

Rapat kerja tersebut membahas empat agenda utama, yakni: penyelenggaraan pemerintahan daerah, mekanisme transfer dana pusat ke daerah, pengelolaan BUMD dan BLUD, serta manajemen kepegawaian.

Tetapi kembali seperti disebutkan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) DPP KNPI Pusat Jakarta, Larshen Yunus lagi, bahwa dirinya mengusulkan pemprov lebih mengutamakan cara mengatasi defisit, ketimbang terus hanya melakukan pembahasan.

"Defisit anggaran adalah kondisi ketika pengeluaran pemerintah melebihi pemasukan yang diperoleh."

"Situasi ini sering terjadi akibat berbagai faktor seperti pengurangan pendapatan negara, peningkatan belanja pemerintah, serta kebijakan fiskal yang tidak optimal. Risiko utama dari defisit anggaran tentu, potensi meningkatnya utang serta ketidakstabilan ekonomi yang dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat," diakui Larshen Yunus.

"Yang penting itu, cara pengelolaan defisit anggaran bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bukan larut serta sibuk melakukan pembahasan dan rapat ke rapat," sambung Ketua DPD I KNPI Riau itu.

Menurutnya, untuk mengatasi defisit anggaran, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah seperti melakukan pinjaman uang, menaikkan pajak, atau melakukan pengurangan biaya.

"Namun, kebijakan tersebut perlu diiringi dengan strategi yang tepat guna meminimalkan dampak negatifnya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan," sebutnya.

"Penyebab defisit anggaran memang menjadikan daya beli masyarakat rendah, lemahnya nilai tukar mata uang, mempengaruhi pembiayaan pembangunan, terjadinya inflasi."

Jadi Larshen Yunus lebih menyarankan pemprov bisa mencari cara untuk mengatasi defisit anggaran itu dengan mempertimbangkan untuk meminjam atau utang uang yang diperoleh baik dari bank dalam negeri maupun lembaga keuangan internasional atau juga melakukan pengurangan biaya-biaya yang dianggap tidak perlu semisal melakukan evaluasi terhadap program-program yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan. (*)