Gubernur Abdul Wahid 'Kelabakan' Lihat Demo Mahasiswa UNRI, 'yang Sudah Histeris, Memanjat, Merusak dan Merobohkan Pintu Pagar Kantor Gubri'

PEKANBARU - Para mahasiswa Universitas Riau melakukan aksi dengan tuntutannya terkait infrastruktur, beasiswa dan penempatan Peradilan Militer di depan Kantor Gubernur Riau pada Kamis 14 Agustus 2025. 

"Demo mahasiswa menuntut segala persoalan."

"Soal pencairan beasiswa itu tertahan karena anggaran tahun ini dipakai untuk pencairan tahun kemarin. Kita sama tahu bahwa Riau memiliki kondisi keuangan yang tidak baik-baik saja," kata Gubri Abdul Wahid.

Gubernur Riau Abdul Wahid saat menemui massa aksi menjelaskan keterlambatan tersebut disebabkan oleh beberapa alasan.

Sementara untuk beasiswa Pemprov Riau pada tahun 2025. Dikatakan Abdul Wahid akan diumumkan hari ini.

"Hari ini akan diumumkan, dan akan dikirimkan ke kampus masing-masing. Seharusnya sudah diumumkan pada Januari lalu, tapi terkendala beberapa masalah teknis," ucapnya.

Diketahui, atas keterlambatan pencairan dan pengumuman beasiswa tersebut, mahasiswadi Riau menghadapi berbagai dampak negatif yang serius, diantaranya tekanan finansial dan ketidakpastiaan.

Presiden Mahasiswa Universitas Riau Ego Prayogo menyebutkan banyak mahasiswa terpaksa menanggung beban biaya kuliah secara mandiri karena dana beasiswa belum tiba, sehinggamengalami tekanan ekonomi yang berat.

"Keterlambatan pembayaran UKT berisiko menyebabkan pembekuan status akademik yang bisa berakhir pada penundaan studi atau drop out. Yang membuat mahasiswa kurang fokus pada akademik, bahkan sebagian merasa kecewa danfrustrasi terhadap pemerintah," ungkap Ego.

Bahkan, atas hal itu, dikatakan Ego, banyak teman-temannya melakukan pengunduran diri dari perkuliahan.

"Mundurnya mahasiswa dari perkuliahan meningkat jika masalah keterlambatan berlanjut, yang berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia di Riau," pungkasnya.

Setelah berlangsung hingga 5 jam, Gubernur Riau Abdul Wahid akhirnya menemui massa aksi di Kantor Gubernur Riau, Jalan Cut Nyak Dien, Kota Pekanbaru.

Saat menemui massa aksi, Gubri Abdul Wahid menyampaikan tanggapannya di depan Presiden Mahasiswa Unri Ego Prayogo dan ratusan massa aksinya.

Mengenai Peradilan Militer di kawasan kampus Biru Langit itu, Gubri Abdul Wahid mengaku belum mengetahui pasti keberadaannya. Dikatakannya, hal itu merupakan keputusan pemerintah pusat.

"Saya belum mendapat informasi secara jelas. Karena ini kewenangan pusat, jadi saya tidak berani menjawab secara tegas," kata Gubri Abdul Wahid.

Terkait hal itu, Wahid akan segera melakukan komunikasi dengan Rektor Universitas Riau Prof Dr Sri Indarti.

"Kalau ada peradilan militer di Unri itu kebijakan negara. Saya tidak mengetahui pasti, nanti saya akan menanyakan ke Rektor, karena belum ada komunikasi," ungkapnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan pemerintah (PP) yangmengatur pembentukan pengadilan militer baru.

Pengadilan militer akan dibentuk di lima daerah yakni Balikpapan, Makassar, Pekanbaru, Kendari, dan Manokwari.

Pengadilan militer di Pekanbaru, Kendari, Manokwari, didasarkan pada PP Nomor 23 Tahun 2025. PP itu ditandatangani Prabowo pada 6 Mei 2025.

Pengadilan militer ini akan dibangun dijalan Naga Sakti Pekanbaru, dimana lahan ini akan berdampingan secara langsung dengan area kampus Universitas Riau.

Mahasiswa Universitas Riau menilai hadirkan peradilan militer di wilayah kampus ini berpotensi menggangu, merusak, mengintervensi gerakan mahasiswa, serta membungkam kebebasan berfikir dan berekspresi. (*)