Pulau Rupat Diusulkan jadi Kawasan Ekonomi Khusus, 'Tapi Masih Terganjal Soal Industri Utama'
JAKARTA — Gubernur Riau, Abdul Wahid, memaparkan potensi besar sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Provinsi Riau kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam pertemuan di Kantor Menko Perekonomian pada Selasa (6/5/2025).
"Pulau Rupat ingin dijadikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)."
"Kalau ingin membangun ekonomi di Riau melalui kebijakan pemerintah pusat, menjadikan Riau sebagai hub pertumbuhan ekonomi bukan hal yang sulit, karena potensinya besar dan berdaya saing," kata Gubernur Riau Abdul Wahid dalam pemaparannya dihadapan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Dalam kesempatan tersebut, Wahid mengusulkan pengembangan Pulau Rupat sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Gubri menjelaskan bahwa Riau memiliki komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan kelapa dalam yang tersebar di Indragiri Hilir, Pelalawan, dan Kepulauan Meranti.
Selain itu, terdapat komoditas potensial lainnya seperti sagu, karet, hutan tanaman industri (HTI), dan kopi liberica di Meranti.
Wahid menekankan bahwa optimalisasi potensi tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Riau, serta berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan.
Salah satu langkah strategis yang diusulkan adalah pengembangan Pulau Rupat di Kabupaten Bengkalis sebagai KEK.
Abdul Wahid meminta dukungan pemerintah pusat, khususnya Menko Perekonomian, untuk mendorong percepatan penetapan KEK tersebut.
Selain itu, ia juga mengusulkan pengembangan kawasan logistik perkapalan di Pulau Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang memiliki garis pantai potensial dan kandungan mineral silika untuk industri.
Lebih lanjut, Wahid menyampaikan rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Bukit Batu seluas sekitar 8.000 hektare, serta menyoroti potensi Pulau Burung untuk dikembangkan menjadi kawasan industri berbasis kelapa, pertanian terpadu, dan halal hub.
Menanggapi usulan tersebut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut baik inisiatif Gubernur Riau dan menyatakan bahwa pemerintah pusat terbuka terhadap inisiatif daerah.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan KEK sangat bergantung pada ketersediaan dan kesiapan industri utama sebagai penopang kawasan tersebut.
"Jika industrinya sudah ada, KEK akan berkembang dengan cepat, maka itu harus dipikirkan," jelas Airlangga.
Airlangga juga menyoroti bahwa kawasan Selat Malaka memiliki potensi ekonomi besar karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan internasional yang sibuk.
Ia mengingatkan bahwa tantangan utamanya adalah daya saing antar wilayah, karena banyak provinsi lain juga mengajukan KEK namun gagal karena infrastruktur dan kesiapan lahan yang belum memadai.
"Untuk itu, pemerintah daerah harus jeli memilih wilayah dengan kekuatan terbesar, dan menyiapkan jalan, pelabuhan, serta lahan matang agar mampu bersaing secara internasional," ungkapnya.
Airlangga mendorong Pemprov Riau untuk menyusun studi kelayakan yang matang, didukung regulasi serta komunikasi aktif dengan Dewan Nasional KEK dan tim khusus. Ia menekankan bahwa KEK harus dirancang sekompetitif mungkin agar mampu menarik investor dan bersaing di kancah internasional.
"Silakan lakukan komunikasi dengan Dewan Nasional KEK. Sebelum itu, kita minta studi kelayakannya matang dan mampu bersaing secara internasional," tutupnya. (*)
