Gubernur Ansar Ahmad Terima Laporan Rencana Pembangunan Jembatan Batam-Bintan

KEPRI - Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, menerima laporan hasil survei penyelidikan tanah rencana pembangunan Jembatan Batam-Bintan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepri di Ruang Kerja Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (11/2).

"Rencana pembangunan jembatan Batam-Bintan."

"Hasil survei menyimpulkan perairan Tanjung Uban dan Batam layak untuk dibangun jembatan. Meski dalam proses pengerjaan menghadapi beberapa kendala, secara keseluruhan survey berjalan lancar dan selesai tepat waktu," kata Kepala BPJN Kepri, Soendiarto.

Penyerahan laporan dilakukan Kepala BPJN Kepri, Soendiarto, ke Gubernur Ansar yang didampingi Plt. Kepala Dinas PUPP Kepri, Rodi Yantari.

Survei penyelidikan tanah yang dikerjakan PT Java Offshore ini menghabiskan dana APBN sebesar Rp68 miliar. Pengerjaan dimulai pada 27 Mei 2024 dan rampung pada 11 Desember 2024.

Survei dilakukan di 19 titik borehole, dengan rincian 17 titik di sisi jembatan 1 (Batam-Tanjung Sauh) dan 2 titik di sisi jembatan 2 (Tanjung Sauh-Bintan).

Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan rasa syukur atas selesainya survei penyelidikan tanah ini.

"Hasil survei ini sangat penting sebagai review design jembatan Batam-Bintan. Kami akan segera melaporkan hasilnya ke pemerintah pusat," ujarnya.

Untuk menindaklanjuti hasil survei, Pemerintah Provinsi Kepri telah menganggarkan dana sebesar Rp500 juta yang akan digunakan untuk melanjutkan desain Jembatan Batam-Bintan dengan mengadopsi hasil survei penyelidikan tanah.

Lingkup survei yang telah dilakukan meliputi survey topografi pesisir, survey bathymetry, pasang surut, arus dan gelombang, survey sub bottom profiling, serta survey geoteknik offshore.

Survei ini menjadi tahapan penting dalam menyiapkan readiness criteria sebelum dimulainya pembangunan Jembatan Batam-Bintan.

Berdasarkan data teknis, jembatan 1 yang menghubungkan Batam-Tanjung Sauh memiliki panjang 2,2 Km, sementara jembatan 2 yang menghubungkan Tanjung Sauh-Bintan sepanjang 5,3 Km.

Gubernur Ansar mengungkapkan optimismenya bahwa pemerintah pusat akan bersedia mewujudkan mimpi masyarakat Kepri untuk memiliki jembatan penghubung Batam dan Bintan.

"Saya sangat yakin Jembatan Batam-Bintan ini akan menjadi game changer dalam transformasi ekonomi biru Kepri yang digagas pemerintah pusat," tegasnya.

Jembatan Batam-Bintan tersambung 14 Kilometer

Setidaknya proyek jembatan Batam-Bintan senilai puluhan triliun itu mulai dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Salah satunya yang fenomenal adalah pembangunan Jembatan Batam dan Bintan sepanjang 14 km yang jadi program masa Presiden Jokowi.

Proyek Jembatan Batam-Bintan  diperkirakan akan membentang 14,75 Km dengan anggaran Rp 8,62 triliun. Pembangunan Jembatan Batam Bintan masuk dalam Major Project RPJMN 2020-2024.

Proyek ini memang lokasinya sudah ditetapkan setidaknya sejak akhir 2019.

Gubernur Kepulauan Riau pernah melakukan peninjauan tapak-tapak pembangunan jembatan pada akhir tahun lalu. Dikutip dari laman Pemprov Kepri, rencana pembangunan Jembatan Batam Bintan sudah diutarakan Presiden Jokowi April 2019 silam.

Lokasi kaki jembatan sudah ditetapkan antara lain, tapak pertama di Kawasan Kabil, lokasinya masuk sebelum TPA Punggur ke arah sejumlah kawasan industri.

Selain itu di Tanjungsauh inilah landing point atau tapak kedua penghubung jembatan akan dipancang.

Selain itu ada di Pulau Buau, akan ada pancang-pancang untuk menyelaraskan elevasi menjelang jembatan sampai di Bintan.

Rute dari Batam menuju Tanjungsauh panjangnya sekitar 2,17 km. Sedangkan bagian kedua, jembatan akan menghubungkan Pulau Tanjungsauh menuju Pulau Buau dengan taksiran panjang mencapai 3,9 km.

Sementara itu, untuk menghubungkan Pulau Buau menuju Kabupaten Bintan akan dibangun pula jembatan bagian tiga dengan panjang mencapai 0,9 km. 

Mengenai RT/RW, baik di Provinsi maupun Kabupaten Bintan dan Kota Batam sudah diselaraskan untuk mendukung pembangunan Jembatan Batam Bintan. Integrasi pengembangan wilayah Batam sampai Bintan memang dipertegas pemerintah pusat. (*)