Gubernur Abdul Wahid Fokus Benahi Infrastruktur, Pendidikan dan Siap Lakukan Pemulihan Anggaran

PEKANBARU - Gubernur Riau, Abdul Wahid, langsung tancap gas menunaikan janji-janji kampanye usai resmi menjabat.

Fokus utama di awal pemerintahannya adalah menuntaskan persoalan infrastruktur jalan dan sekolah.

"Iya, tahun ini fokus kita adalah menuntaskan persoalan yang paling mendasar dan dibutuhkan oleh masyarakat. Yakni jalan dan sekolah," kata Abdul Wahid, Minggu (2/3/2025).

Abdul Wahid menekankan bahwa kedua persoalan ini harus menjadi perhatian seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, agar rencana yang telah disusun dapat berjalan lancar di lapangan.

Hal ini telah disampaikannya kepada seluruh kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau usai salat tarawih di kediaman gubernur, Sabtu (1/3/2025)

"Itu yang saya tekankan tadi malam saat silaturahmi dengan OPD. Karena ke depan saya tak mau mendengar ada laporan jalan rusak atau sekolah yang masih memprihatinkan,” ujarnya.

Selain itu, Abdul Wahid berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan yang terbuka dan transparan, khususnya dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.

Dia menambahkan, alam pemerintahan, yang paling penting adalah keterbukaan dan transparansi, terutama pada sektor pendapatan dan belanja daerah.

"Saya ingin meninggalkan legacy yang baik, bersama-sama kita membangun Riau,” sebutnya.

Selain itu, Gubernur Riau juga mengaku siap menuntaskan tunda bayar Rp915 miliar dan pemulihan anggaran.

Setelah resmi dilantik dan mengikuti retret di Magelang, Gubernur Riau Abdul Wahid dan Wakil Gubernur SF Hariyanto mulai menjalankan tugas mereka di Provinsi Riau.

Kehadiran keduanya disambut dengan berbagai harapan, salah satunya penyelesaian persoalan tunda bayar yang tengah dihadapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, menegaskan pentingnya pembahasan segera terkait tunda bayar ini bersama DPRD.

Ia berharap Gubernur dan Wakil Gubernur dapat bergerak cepat mencari solusi agar program serta kegiatan yang telah dijanjikan kepada masyarakat bisa terealisasi.

“Komunikasi antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk menyelesaikan masalah tunda bayar ini. Kami di Badan Anggaran DPRD Riau siap duduk bersama Pemprov Riau guna membahas langkah-langkah penyelesaiannya,” ujar Parisman, Minggu (2/3).

Sebelumnya, DPRD Riau telah melakukan pembahasan awal mengenai persoalan ini dengan melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mengetahui secara rinci besarnya kewajiban yang belum terselesaikan.

Dari hasil pembahasan tersebut, diketahui bahwa jumlah tunda bayar di seluruh lingkungan Pemprov Riau mencapai Rp915 miliar.

“Angka ini tentu menjadi perhatian serius, mengingat dampaknya bisa mempengaruhi berbagai program pembangunan,” ujar Parisman.

Parisman menegaskan bahwa DPRD Riau berharap Gubernur Abdul Wahid mampu menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan cepat tanggap.

Penyelesaian masalah tunda bayar harus menjadi prioritas utama agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan baru tetap terjaga.

“Kami berharap Gubernur dan Wakil Gubernur bisa segera mengambil langkah konkret agar permasalahan ini tidak berlarut-larut,” pungkasnya. (*)