Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyediakan 12 unit alat berat jenis eskavator yang bisa digunakan oleh warga secara gratis untuk membuka lahan perkebunan.
RIAUPAGI.COM, PEKANBARU - Pemerintah memperbolehkan masyarakat untuk membuka lahan perkebunan dan pertanian tanpa melakukan pembakaran lahan sebagai kebutuhan bertani dan penanaman tanaman pangan musiman. Dengan catatan, itu dilakukan dengan pengawasan dan pengendalian kebakaran lahan yang ketat serta terukur, agar nantinya tidak merembet dan menyebabkan karhutla yang meluas.
“Sebagai wujud perhatian terhadap masyarakat khususnya masyarakat hukum dan adat namun, tetap memperhatikan pengendalian kebakaran lahan dengan asas kearifan lokal. Saya telah membuat kebijakan pembukaan lahan dikecualikan,” kata Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, Selasa (16/32021.
Ia mengakui, kebakaran hutan lahan (karhutla) di Provinsi Riau sebagian besar terjadi karena ulah manusia. "Tidak bisa kita pungkiri bahwa karhutla ini terjadi karena perbuatan manusia, salah satunya karena membuka lahan dengan metode pembakaran," kata Gubri saat giat apel siaga Karhutla yang digelar di halaman Kantor Gubernur Riau.
Demi mencegah terjadinya karhutla karena hal tersebut, kata Gubri, pemerintah akan memberikan bantuan berupa alat berat atau ekskavator yang saat ini sudah tersedia sebanyak 12 unit. "Jadi tidak usah dibakar, pakai ekskavator saja," ujarnya.
Syamsuar menjelaskan mekanisme peminjaman alat berat yaitu melalui kepala desa masing-masing. Syamsuar menegaskan bahwa bantuan ekskavator tersebut hanya diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang tidak sanggup menyewa. "Bantuan ini kami tegaskan hanya untuk masyarakat kurang mampu. Yang mampu dan kaya harus bayar," sebutnya.
Alat berat yang disiapkan sebagai langkah dalam mengatasi pembukaan lahan dengan cara membakar. "Bisa saja caranya, pinjam pakai alat berat diberikan secara cuma-cuma atau gratis karena ini merupakan program untuk masyarakat Riau," ucapnya.
Dijelaskan, untuk pinjam pakai eskavator, warga tinggal berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan dan BPBD kabupten dan kota setempat. Setelah itu, direkomendasikan ke Dinas PUPR Riau selaku penyedia peralatan. Program penyediaan alat berat secara gratis, "ini juga merupakan langkah strategis Pemprov Riau dalam persiapan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pasca-penetapan status siaga darurat karhutla, tentu dengan adanya program ini, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang melakukan pembakaran dalam pembukaan lahan," sebut Syamsuar.
Kearifan lokal membakar lahan untuk pertanian
Selain itu, Syamsuar menegaskan untuk luasan lahan yang dibakar juga dilakukan pembatasan yakni hanya untuk lahan bukan gambut dan paling banyak satu hektare untuk 1 kepala keluarga (KK). “Ini untuk ditanami padi dan atau tanaman pangan semusim,” imbuh Gubernur.
Dia juga mengingatkan pentingnya pemahaman tentang bahaya kebakaran di kawasan lahan gambut mulai dari tingkat paling bawah dilingkup keluarga. “Penting juga lakukan edukasi kepada masyarakat secara persuasif dan terukur, mulai dari lingkungan terkecil yakni keluarga, agar informasi dan sosialisasi tentang kebencanaan dapat diterima dengan baik,” tuturnya.
Selain itu, Syamsuar meminta seluruh leading sektor dalam penanganan potensi karhutla untuk melakukan managemen yang baik, termasuk juga penanganan jika sampai terjadi karhutla. “Manajemen tanggap darurat serta kemampuan dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara cepat, tangguh dan tanggap harus selalu ditingkatkan,” tandasnya. (*)
Tags : Pekanbaru, Karhutla di Riau, pembukaan lahan di riau,