Riau   2023/07/24 13:59 WIB

Gubernur Riau Raih Penghargaan Provinsi Layak Anak 2023 dari Menteri PPPA, Larshen Yunus: 'Menerima Kebahagian Diatas Penderitaan Orang Lain'

Gubernur Riau Raih Penghargaan Provinsi Layak Anak 2023 dari Menteri PPPA, Larshen Yunus: 'Menerima Kebahagian Diatas Penderitaan Orang Lain'
Gubernur Riau Syamsuar meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) 2023 kategori Provinsi Layak Anak (Provila) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Pemprov Riau meraih penghargaan Provinsi Layak Anak (Provila) Tahun 2023 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri PPPA RI, Bintang Puspayoga kepada Gubernur Riau, Syamsuar dalam acara Malam Penganugerahan Apresiasi Kabupaten/Kota Layak Anak 2023 di Hotel Padma Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (22/7/2023).

Dalam kesempatan itu, Gubri mengucapkan terimakasih dan senang karena Riau berhasil ditetapkan sebagai Provinsi Layak Anak Tahun 2023, dan berharap kedepannya Riau semakin baik dan bisa mempertahankan eksistensinya sebagai Provinsi Layak Anak.

"Alhamdulillah, kami (riau) mendapatkan penghargaam sebagai Provila tahun 2023," kata Syamsuar dilansir mcr.

Sementara itu, Menteri PPPA RI, Bintang Puspayoga mengapresiasi Provinsi Riau sebab telah ditetapkan menjadi Provinsi Layak Anak Tahun 2023.

Puspayoga mengharapkan penghargaan tersebut dapat menguatkan komitmen sehingga bisa meraih kategori yang lebih tinggi lagi, karena anak mengisi sepertiga dari populasi Indonesia dan anak adalah masa depan bangsa, tentu ini menjadi tanggungjawab bersama.

"Selamat kepada provinsi riau. Bagi provinsi atau kabupaten dan kota yang belum memperoleh penghargaan, kami menitip pesan segera berbenah, realisasikan dan implementasikan semua hak anak melalui kebijakan program dan kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan anak," sebut Puspayoga.

Puspayoga juga berharap penghargaan yang diterima dapat dijadikan pemacu dengan penuh tanggungjawab untuk terus berinovasi, memacu kreativitas yang lebih luas.

Hal ini, untuk memastikan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, karena melindungi satu anak berarti melindungi Satu Bangsa.

Penderita gizi buruk masih ditemukan

Ditengah kunjungannya Silaturahmi ke wilayah Daerah Pemilih [Dapil] II khususnya pada warga RT02/RW01 di Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Larshen Yunus, Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia [DPD I KNPI] Provinsi Riau merasa terkejut.

Seorang Ibu Boru Regar menunjukkan anaknya [Rosalinda] umur 5 tahun yang belum bisa berjalan.  

 Larshen Yunus, Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia [DPD I KNPI] Provinsi Riau merasa terkejut

"Anak saya [Rosalinda] sampai saat ini belum bisa berjalan. Saya sudah beberapa kali mengajukan bantuan pertolongan untuk kesehatannya di Puskesmas, tapi tidak pernah ditanggapi," kata Boru Regar ini dihadapan Larshen Yunus yang juga Bacaleg Partai Persatuan Indonesia [Perindo] ini.

Larshen Yunus seketika tidak bisa menahan rasa terkejutnya melihat secara spontan Ibu ini.

Sepulang dari pertemuan Silaturahmi di daerah Dapilnya, Larshen Yunus langsung ingin mengkonfirmasikannya ke Kantor Desa Pandau Jaya, namun disayangkan sore itu kantor desanya sudah tutup. 

Namun kembali Larshen Yunus menanggapi ini mengaku, siapapun jika menyaksikan ini pasti terkejut, terbelalak, dan shock mendengar dan melihat tentang terjadinya busung lapar masih terlihat di Wilayah Daerah Pemilihannya.

“Kasus busung lapar [Stunting] dari dulu juga ada, cuma tak diberitakan karena dulu tidak se-transparan seperti sekarang,” kata Larshen.

Menurutnya, ketersediaan pangan di daerah ini [Kampar] cukup. Tak mungkin ada busung lapar, yang ada adalah keadaan gizi buruk anak karena pola pemberian makan ibunya yang salah.

Atau barangkali ada yang berpendapat bahwa anak-anak akhir-akhir ini malas makan dan cenderung lebih banyak mengkonsumsi jajanan.

"Kita tahu terjadinya busung lapar bukanlah sesuatu yang mendadak seperti gempa atau tsunami. Tetapi melalui proses dan tahapan dari kondisi kurang gizi, gizi buruk kemudian memasuki tahap busung lapar yang memerlukan waktu kurang satu tahun sampai 5 tahun," sebutnya.

"Semestinya hal itu dapat dideteksi sebelumnya, sehingga secara dini dapat segera diatasi. Mengapa kita demikian terlambat mengetahui, sehingga untuk sekian kali harus dipermalukan dihadapan masyarakat dunia?."

Dia berpendapat, penyebab utama terjadinya anak anak kurang gizi, meningkat menjadi gizi buruk dan kemudian menjadi busung lapar tidak lain adalah kemiskinan.

Dan, mencuatnya sebagai masalah dipicu oleh semakin merosotnya daya beli rakyat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, sempitnya lapangan kerja, adanya PHK (termasuk pemulangan TKI/TKW ilegal dari negara lain), kegagalan panen di pedesaan dan penggusuran di perkotaan.

Rosalinda (5) menderita gizi buruk

"Masalah busung lapar menjadi semakin meluas tak terdeteksi dipacu oleh melemahnya jaring pengaman sosial, merosotnya kepedulian sosial dan lembaga tolong menolong dalam masyarakat serta rendahnya kepedulian dan kinerja aparat yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat."

"Kita boleh berharap kepada Pemerintah agar memusatkan perhatian untuk membuka lapangan kerja dan usaha pemberdayaan masyarakat miskin," ujarnya.

Jika busung lapar ini merupakan gejala nasional akibat merosotnya daya beli rakyat, cepat atau lambat masalah ini akan semakin meluas. Penanggulangannya pun menjadi semakin berat. Saat ini anak anak yang berada dalam kondisi kurang gizi cukup besar, termasuk di daerah perkotaan, yang jika tidak segera diatasi akan meningkat ke kondisi gizi buruk dan akhirnya menjadi masalah busung lapar yang semakin besar, katanya.

"Sudah selayaknya kita memetik pelajaran dari kejadian ini, agar kita tidak menjadi semakin bebal dan kehilangan rasa malu. Busung lapar merupakan pencerminan ekstrem dari kemiskinan. Bukan sekedar penderitaan yang bersifat fisik tetapi juga secara sensitif menyentuh harga diri rakyat yang diabaikan," sebutnya.

Rosalinda (5) menerima nasib yang malang menderita gizi buruk.

"Oleh karena itu keterlibatan semua pihak dalam memberikan perhatian kepada kesejahteraan anak khususnya untuk mengatasi kondisi anak kurang gizi, gizi buruk apalagi busung lapar, sudah merupakan keharusan," sarannya.

Larshen Yunus, Ketua DPD I KNPI Riau yang juga Bacaleg Perindo mengunjungi kantor Kepala Desa Pandau Jaya.

"Paling tidak, yang paling mudah dan dapat dikerjakan adalah dengan menghidupkan kembali Posyandu di RT/RW/Desa/Kelurahan tempat kita tinggal, dengan memberikan dukungan logistik berupa beras, kacang hijau, gula, susu untuk pemberian makanan tambahan bagi anak anak kurang gizi," paparnya.

Jadi Larshen Yunus minta mereka yang dianggap atau menganggap diri pemimpin, mau peduli dengan kasus busung lapar [Stunting] ini, tetapi tetap menjadikan sebagai wahana untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, tutupnya. (*)

Editor: Surya Dharma Panjaitan

Tags : raih penghargaan, gubernur riau syamsuar raih penghargaan, provinsi layak anak 2023, penghargaan dari menteri pppa,