Syamsuar 'Dikritik' Soal Kepemimpinannya, LMR: Jika Situasinya Tidak Berubah dalam 2 Tahun ke Depan Ekonomi Riau 'Bakal Kolaps'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Infrastruktur dan Transportasi massal masih menjadi sorotan, Kota Pekanbaru, sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Provinsi Riau juga masih mempersoalkan ekonomi yang makin lesu.

Lembaga Melayu Riau (LMR) memastikan dua tahun kedepan masa kepemimpinan Syamsuar sebagai gubernur riau, jika tidak ada perubahan maka kehidupan masyarakatnya terganggu.

Ketua Umum (Ketum) Lembaga Melayu Riau (LMR) Pusat Jakarta, H. Darmawi Wardhana Zalik Aris, mengatakan jika situasinya tidak berubah dalam 2 tahun ke depan, "Ekonomi Riau bakal kolaps" dan dari sisi infrastruktur, kerusakan dan  kemacetan menjadi kota yang tidak nyaman dihuni.

Menanggapi banyak jalan yang hancur ini, Gubernur Riau Syamsuar, berkata bakal mencari solusi kendati proses pengendaliannya akan dimulai tahun 2023 ini.

Gubernur Riau Syamsuar, juga ramai diperbincangkan warganet di media sosial Twitter setelah dikritik soal infrastrutur yang rusak dan akan memakan anggaran belanja daerah yang besar.

Gubernur Syamsuar mengakui realisasi pembangunan dan perbaikan jalan di Provinsi Riau tahun 2022 masih sangat rendah. Sepanjang tahun 2022, proyek infrastruktur perbaikan dan pembangunan jalan di Riau hanya sepanjang 25,07 km.

"Gubri Syamsuar semprot Kadis PUPR karena realisasi pembangunan dan perbaikan jalan sangat rendah."

"Pada tahun 2021 pembangunan jalan di Riau yang milik provinsi sekitar 25,7 Km. Untuk pemeliharaan tahun 2021 tercatat ada 1.058 Km dan 2022 menjadi 713 Km," terang kata Gubernur Riau, Syamsuar di Balai Serindit, Senin 2 Januari 2023 kemarin.

Sementara realisasi pembangunan jalan di Provinsi Riau tercatat terus menurun sejak 2019 lalu. Di mana pada tahun 2019 jalan yang dibangun di Riau mencapai 44,74 Km dan 2020 menjadi 25,93 Km.

Khusus untuk perbaikan jalan, Syamsuar mengakui ada penurunan drastis sejak tahun 2019 lalu. Hal itulah yang kemudian mendapat kritik dan keluhan masyarakat.

Bahkan, Syamsuar mengaku banyak juga media yang menulis soal keluhan jalan di Provinsi Riau. Untuk itu Syamsuar minta Kepala Dinas PUPR Riau, Arief Setiawan terbuka terkait penanganan jalan kepada media dan masyarakat.

"Saya minta kepala dinas PU terbuka. Pak Arief siap kan kalau nanti dihubungi?," kata Syamsuar meminta Kadis PU Riau terbuka dengan proyek PU.

Meskipun begitu Syamsuar mengaku ada masyarakat yang tak paham untuk status jalan di Riau. Salah satunya soal jalan itu milik nasional, provinsi atau kabupaten dan kota.

"Di antara jalan ini ada nasional, provinsi dan kabupaten kota. Makanya saya minta pak Kadis PU terbuka, sampaikan saja. Untuk dimaklumi, ada masyarakat jalan rusak, contoh jalan kota rusak gubernur juga disalahkan (padahal itu wewenang kota)," katanya.

Syamsuar menarget pembangunan jalan dan perbaikan akan ditingkatkan di tahun 2023 ini. Namun ia juga menyoroti terkait banyaknya jalan rusak di Indrgairi Hulu akibat banyak truk bermuatan baru bara melintas.

"Berkaitan jalan ini khususnya di Indragiri Hulu itu ada persoalan karena di jalan itu banyak digunakan untuk jalan batu bara. Kita minta mereka siapkan jalan sendiri untuk angkutan batu bara dan nanti kami surati," pungkasnya.

Diketahui kerusakan jalan provinsi terjadi di sejumlah kabupaten dan kota di Riau sejak tahun 2022 lalu. Terbaru adalah jalan rusak di Indragiri Hulu, Kuantan Singingi dan Siak yang jadi kewenangan provinsi.

Sayangnya Kepala Dinas PU Riau selalu bungkam terkait informasi penanganan jalan. Bungkamnya Kepala Dinas PU Riau itulah yang membuat Gubernur Syamsuar memberi peringatan keras. 

'Ghosting politik terjadi'

Selain kritikan soal infrastruktur, cerita soal ghosting (menghilang tanpa kabar dan meninggalkan persoalan yang belum terselesaikan) juga dialami Gubernur Riau Syamsuar ini.

Istilah ghosting muncul dari percakapan kalangan pejabat mendeskripsikan putusnya hubungan alasan ketidakcocokan sehingga tidak menemukan titik temu menjadi problem utama dari ghosting. 

Ghosting ini pun membawa dampak psikologis yang dalam bagi Arwin AS (mantan Bupati Siak dua priode).

Sebelumnya, masa Arwin menjabat Bupati dan Syamsuar Wakil Bupati Siak, telah terjalin hubungan kerjasama begitu lama dan intens. 

Arwin mengaku pernah membantu Syamsuar untuk terjun ke dunia politik dan dikenalkan beberapa relasi.

Hubungan kerja keduanya terjalin baik, tetapi terakhir komunikasi keduanya tersumbat karena kemungkinan ada salah satu pihak mem-block akses komunikasi. 

Ghosting politik keduanya terjadi di ranah politik. Bahkan kerap mewarnai relasi kekuasaan antara kepala daerah dengan wakilnya. 

"Setelah Ia (Syamsuar) berhasil menduduki posisi Gubernur pun sudah menutup komunikasi," kata Arwin dalam bincang bincangnya ngopi bersama di Kaffe Kondji belum lama ini.

Tetapi ditempat terpisah Darmawi Wardhana menyikapi, perseteruan terbuka keduanya sungguh tidak elok, hanya menggambarkan ketidakharmonisan personal yang memang telah berlangsung pasca-kemenangan mereka di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 10 tahun lalu. 

Menurutnya, gesekan politik baik saat koalisi dibangun, kekompakkan saat kampanye hingga ketidakjelasan komitmen pembagian tugas pemerintahan usai terpilih merupakan beberapa faktor sering terjadinya ghosting politik. 

Wakil Bupati merasa tidak dilibatkan, sementara Bupati mengganggap dirinya bisa mengerjakan sendiri tanpa kontribusi wakil. Padahal komunikasi birokrasi seharusnya menjadi “koentji”.

"Tidak hanya di level jabatan bupati dan wakil bupati, ghosting politik juga menerpa gesekan kekuasaan antara gubernur dengan wakil gubernur sekarang ini," kata Darmawi mengibaratkan tadi dalam pembicaraannya, Sabtu (6/1/2023) dikediamannya.

Darmawi juga menyoroti jumlah berbagai kenderaan di Kota Pekanbaru yang tak sebanding dengan sarana prasarana jalan yang akhir-akhir ini banyak mengalami kerusakan.

Transportasi massal di kota Pekanbaru masih didominasi angkutan kota (angkot) berwarna-warni. Selain angkot, ada sejumlah kenderaan pribadi yang turut memadati kota ini.

Selain itu kondisi perekonomian masyarakat hingga usai pandemi bertambah parah, ucapnya. 

"Dalam tiga tahun terakhir ini semuanya tidak berjalan dengan maksimal. Di saat ekonomi terpuruk, alih alih dilakukan pemulihan, malah cenderung membiarkan. Akhirnya kebutuhan pergerakan masyarakat kembali tidak normal," jelasnya.

Belakangan Kota Pekanbaru pernah dinobatkan sebagai kota termacet, menurut Darmawi, penyebabnya karena kepala daerahnya tidak pernah memulai langkah untuk menata bahkan semakin banyak jalan rusak.

"Semua berhenti di keinginan doang, tetapi konsep tidak dilaksanakan. Padahal dulu ide-idenya bagus, jika kedepan pun ekonomi di Riau tidak bisa dirubah, jelas sudah selama ini hanya konsep."

Itu mengapa, kata dia, kejengkelan warga soal transportasi umum, jalan rusak baik di Kota Pekanbaru hingga ke daerah-daerah yang ada di Riau sudah bertumpuk sejak 5 tahun terakhir.

'Ekonomi bakal kolaps'

Darmawi Wardhana mengatakan solusinya tergantung pada kemauan politik kepala daerah. Sebab meskipun anggaran daerah yang dimiliki tidak besar, asalkan ada ketegasan dari wali kota atau gubernur maka semua kebijakan yang bagus dibuat bisa dilaksanakan.

Ia berharap Syamsuar bakal membuat perubahan yang lebih baik (sisa masa kepemimpinan 2 tahun kedepan), karena beliau pernah menjabat sebagai Bupati Siak dan kini sebagai gubernur. Kala menjabat Bupati Siak, dia memiliki konsep-konsep yang cerdas.

"Saya berharap Syamsuar dari Bupati Siak naik jadi gubernur bisa memperjuangkan ekonomi masyarakat lebih baik, tapi sampai jabatannya mau habis (2024), jangan pula konsep perencanaan ikut abis," imbuhnya.

Ia pun memperkirakan jika situasinya tidak berubah dalam 2 tahun ke depan, maka ekonomi Riau bakal kolaps atau kota ini menjadi yang tidak nyaman dihuni. Jadi dampaknya, menurutnya, warga gampang stres karena tekanan hidup. (*)