PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar merasa risih melihat bantuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kecil yang berpengaruh untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Padahal sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam (SDA) melimpah, Provinsi Riau merupakan daerah penyumbang terbesar terhadap perekonomian nasional.
"Riau merupakan penyumbang terbesar terhadap perekonomian nasional, seharusnya Riau mendapatkan APBN lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur," kata Gubri, dalam sambutannya saat membuka Webinar 'Merayu APBN untuk Infrastruktur Riau yang Lebih Baik' ditaja Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Provinsi Riau, di ruang Riau Command Center, di lantai dasar Menara Lancang Kuning, gedung 9 lantai, Kompleks Perkantoran Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Selasa (11/8/2020).
Webinar yang diikuti 100 peserta itu menghadirkan tiga narasumber, yakni anggota Komisi V DPR RI asal Riau Syahrul Aidi, Kepala Dinas PUPRKPP Riau M Taufik Oesman Hamid dan Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Riau Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Ichwanul Ihsan.
Syamsuar menjelaskan, SDA Riau yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional adalah minyak bumi, komoditas perkebunan dan kehutanan. Saat ini, meskipun terjadi penurunan jumlah produksi, namun hasil pertambangan minyak bumi di Riau tetap berkontribusi besar terhadap produksi minyak bumi nasional. Sementara itu, luas lahan kelapa sawit di Riau, lanjut Syamsuar, saat ini ada sekitar 2,8 juta hektare, dengan produksi lebih 9,2 juta ton. Maka, sudah sepantasnya, Riau mendapatkan Anggaran Pendapatan Belanja (APBN) lebih banyak untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang ada di Riau. "Kontribusi Riau terhadap ekspor CPO (crude palm oil) secara nasional mencapai 40 persen," ungkap mantan Bupati Siak itu.
Sedangkan luas perkebunan kelapa di Riau, ucap Syamsuar, saat ini ada sekitar 422 ribu hektare, dengan total produksi mencapai 391 ribu ton per tahun. "Sekitar 13,85 persen dari total produksi kelapa di tanah air, yakni 2,83 juta ton per tahun," sebutnya.
Perkebunan karet di Riau juga cukup luas, kata Gubri, yakni 486 ribu hektare, dengan produksi 331 ribu ton atau sekitar 9,6 persen dari produksi karet nasional. Riau merupakan penghasil karet terbesar ke-5 di Indonesia, setelah Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Barat dan Jambi. "Dari tiga komoditas di sektor perkebunan ini saja, sudah terbukti sumbangsih Riau terhadap nasional cukup memadai. Karena itu, pantas Riau mendapatkan APBN lebih besar untuk membangunan infrastruktur yang lebih baik ke depannya," ujarnya.
Syamsuar berharap, Syahrul Aidi yang duduk di Komisi V DPR RI bisa menyuarakan kepentingan lebih keras lagi di Komisi V, sehingga Riau mendapatkan APBN lebih besar untuk pembangunan infrastruktur. "Kita beruntung karena sekarang di Komisi V DPR ada Pak Syahrul Aidi, sehingga ada yang memperjuangkan kepentingan Riau di komisi tersebut," ujarnya.
Alokasi APBN Rp8,08 Triliun
Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar juga mengakui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan ke Riau pada tahun 2020 berjumlah Rp8,08 trilliun. Jumlah APBN tersebut belum mampu menyelesaikan semua persoalan infrastruktur yang ada di Riau.
Menurutnya, jumlah Rp8,08 trilliun tersebut, persentasenya sama dengan 0,47 persen dari total belanja pusat pada APBN 2020 yang sebesar Rp1.683,5 triliun. Gubri menyatakan, bahwa angka-angka ini, merupakan gambaran secara umum sumber dana daerah yang dialokasikan pusat untuk tahun kerja 2020. "Jika dilihat dari sisi realitas infrastruktur yang membutuhkan perbaikan, maka jumlah anggaran sekarang, masih belum mampu menjawab atau menyelesaikan persoalan yang ada di Riau," ucapnya.
Gubri juga menyebutkan bahwa alokasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) se-Provinsi Riau tahun anggaran 2020 sebesar Rp25,2 trilliun atau persentasenya sama dengan 2,94 persen dari alokasi belanja transfer tahun anggaran 2020 sebesar Rp 856,9 trilliun. Maka dari itu, Gubri menyadari bahwa ketersediaan alokasi anggaran ini tentu tidaklah mampu atau memadai untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan di Provinsi Riau.
Sementara Syahrul Aidi dalam diskusi itu mengakui, selama ini aspirasi Riau di Komisi V DPR tidak terakomodir karena memang tidak ada anggota DPR asal Riau yang duduk di Komisi tersebut. "Karena tak ada anggota DPR asal Riau yang duduk di Komisi V, sehingga tak ada yang menyuarakan kepentingan Riau di komisi itu. Makanya Riau hanya dapat ujung-ujungnya," ungkap anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR yang berjanji akan mengupayakan agara Riau bisa mendapatkan APBN lebih besar lagi untuk pembangunan infrastruktur. (*)
