Gubernur Syamsuar Telah Mengirim Surat ke Presiden Jokowi, 'Guna Meninjau Ulang Larangan Ekspor CPO'
Gubernur Riau (Gubri), Drs H Syamsuar MS.i
PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri), Drs H Syamsuar MS.i telah mengirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meninjau ulang larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO).
"Dalam surat Gubri minta Presiden agar meninjau ulang atau mencabut kebijakan larangan ekspor CPO."
"Sudah kami kirimkan (surat), kami sampaikan saja di sini, tapi tidak saya bacakan seluruhnya," kata Gubri dalam Rapat Koordinasi Pasca Kebijakan Pemerintah terhadap Larangan Ekspor CPO Antara Pemerintah dengan Perwakilan Pengusaha Kelapa Sawit, Asosiasi Petani Sawit dan Stakeholder Terkait di Balai Pauh Janggi, Selasa (17/5/2022).
Dirinya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pelarangan ekspor Crude Palm Oil (CPO).
Gubri membacakan poin pertama di dalam surat yang ia kirimkan yaitu berdasarkan pemantauan langsung di lapangan dan laporan dari pemerintah kabupaten dan pemerintah kota, termasuk aspirasi petani dan PKS (Perkebunan Kelapa Sawit) yang berkembang, memohon kepada Presiden agar pelarangan ekspor CPO dan turunannya dapat ditinjau kembali dengan pertimbangan harga TBS (Tandan Buah Segar) petani cenderung semakin menurun sampai saat ini.
"Yang kedua, tangki timbun CPO baik yang di PKS maupun di tangki penampungan akhir diperkirakan hanya mampu menampung CPO untuk 2 minggu ke depan," ujarnya.
"Jadi aspirasi bapak-bapak itu sudah kami sampaikan ke Pak Presiden. Kami juga sudah mencermati bahwa saat ini CPO tak ada yang beli. Dengan demikian maka TBS kelapa sawit masyarakat juga tak ada yang beli, ini yang perlu kita khawatirkan," diakui Gubri.
Gubri menambahkan bahwa saat ini Presiden juga tengah mengadakan rapat untuk membahas persoalan yang sama.
"Jadi sama-sama kita harapkan pemerintah pusat bisa mengambil keputusan yang menguntungkan masyarakat kita. Tapi mudah-mudahan sesuai dengan yang diharapkan, saya dengar beliau (Presiden Jokowi) itu cukup responsif terhadap persoalan-persoalan di masyarakat," ujarnya. (*)
