Gubernur Syamsuar Usulkan Dana Bantuan Peremajaan Sawit Rakyat Dinaikkan, 'karena Progresnya Sudah Capai 1.573,1125 Hektar'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Gubernur Riau Syamsuar mengusulkan dana bantuan peremajaan sawit rakyat (PSR) dinaikkan, karena progresnya sudah mencapai 1.573,1125 Hektar.

"Dana bantuan peremajaan sawit rakyat (PSR) diusulkan untuk di naikkan."

"Dengan kondisi inflasi saat ini, dana untuk PSR sebesar Rp30 juta per hektare dirasa kurang," kata Gubri Syamsuar saat bertemu dengan Komisi XI DPR RI di Hotel Premiere Pekanbaru, Jumat.

Pemerintah pusat melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), memberikan dana bantuan untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di provinsi Riau. Dana yang diberikan tersebut berjumlah Rp30 juta untuk satu hektare kebun kelapa sawit masyarakat.

Gubenur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan, dana bantuan untuk PSR tersebut dirasa saat ini kurang. Pasalnya, saat ini sedang terjadi inflasi akibat kenaikan harga BBM.

Selain karena kondisi inflasi, saat ini juga terjadi kenaikan harga pupuk. Hal tersebut juga cukup menyusahkan petani yang akan mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Riau. 

"Pupuk juga naik, kalau bisa dana untuk PSR ini ditambah, jangan hanya Rp30 juta," pintanya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari mengatakan, tujuan utama pihaknya datang ke Riau dalam rangka pengembangan industri kelapa sawit. Karena itu, pihaknya ingin mendengarkan laporan dari semua pihak.

"Kami datang untuk mendengar, baik dari pemerintah daerah, asosiasi petani kelapa sawit dan berbagai pihak lainnya," sebutnya. 

Pada pertemuan tersebut, selain dihadiri para anggota Komisi XI DPR RI. Juga hadir perwakilan dari BPDPKS, asosiasi petani kelapa sawit di Riau serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dilingkungan Pemprov Riau.

Sementara progres PSR di kabupaten kota se-Provinsi Riau tahun 2023 mencapai 1.573,1125 Hektare (Ha) dari target seluas 10.550 Ha dari pemerintah pusat.

"Progres PSR tahun 2023 Provinsi Riau saat ini sudah mencapai 1.573,1125 Hektare. Dengan rincian Rokan Hilir seluas 578,564 Ha, Indragiri Hulu seluas 306 Ha, Siak seluas 472 Ha, dan Indragiri Hilir seluas 216,5485 Ha," kata Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau, Zulfadli melalui Kepala Bidang Produksi, Vera Virgianti, Rabu (7/6).

Ia mengatakan, saat ini target PSR tahun 2023 di Riau masih berproses.

Vera menjelaskan, dari progres yang sudah diusulkan ke pusat 1.573,1125 Ha, sebagian sudah ada yang keluar rekomendasi teknis dari Dirjen Perkebunan dan sekarang sudah di BPDPKS sedang menunggu tanda tangan tiga pihak MoU.

"Kemudian sebagian lagi ada yang masih diverifikasi Tim PSR Pusat. Jadi kita terus gesa agar progres PSR di Riau bisa tinggi," ujarnya.

Lebih lanjut Vera menjelaskan, target PSR tahun 2023 tersebar di 10 kabupaten/kota di Riau. Dengan rincian, Kabupaten Kampar seluas 1.500 Ha, Rokan Hulu 2000 Ha, Rokan Hilir 450 Ha, Pelalawan 3.200 Ha, Siak 1.000 Ha.

Kemudian Bengkalis 500 Ha, Kuantan Singingi 450 Ha, Indragiri Hulu 500 Ha, Indragiri Hilir 450 dan Kota Dumai 500 Ha.

Vera menambahkan, tujuan PSR adalah penggantian tanaman kelapa sawit yang sudah tidak lagi produktif, dan bukan membuat perkebunan sawit baru.

"Untuk PSR ini pemerintah pusat menganggarkan Rp30 juta per hektare yang sebelumnya Rp25 juta, dimana satu petani maksimal mendapatkan bantuan empat hektare. Dana itu dari BPDPKS yang sumber dananya berasal dari pungutan ekspor," jelasnya.

Sedangkan untuk kriteria sawit yang direplanting, yakni umur kelapa sawit diatas 20 tahun, kemudian tanaman kelapa sawit yang penghasilannya tidak sampai 10 ton per tahun, dan kebun sawit yang bibitnya tidak unggul.

"Kalau masuk kriteria diatas, bisa mendapatkan dana PSR. Dan bantuan Rp30 juta per hektare ini bentuknya hibah langsung ke petani, dan tidak ada melewati Dinas Perkebunan Riau. Jadi nanti BPDPKS melakukan MoU dengan koperasi atau kelompok tani, dan bantuan langsung masuk ke rekening masing-masing petani," jelsnya. (*)