Gubri Abdul Wahid Hadapi Utang dan Devisit, Relawan Prabowo Gibran: 'Harus Bisa Cari Solusi dari Ancaman Membahayakan Hajat Orang Banyak'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Persoalan defisit anggaran yang menjadi perbincangan hangat di dunia maya menarik perhatian pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau.

Relawan Gabungan Rakyat Prabowo Gibran (GARAPAN) menilai Gubernur Riau, Abdul Wahid, tengah menghadapi tantangan berat dalam mengelola keuangan daerah.

"Defisit anggaran mencapai Rp1,5 triliun dan tunggakan pembayaran kegiatan tahun 2024 sebesar Rp2 triliun lebih membuat pemerintah provinsi harus mencari solusi cepat."

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau yang hanya mencapai Rp8 triliun, dengan belanja pegawai sekitar Rp4 triliun, semakin memperparah kondisi keuangan ini. Bukan kah ini dapat dikatakan menyebabkan akan kehilangan kepercayaan dari perbankan, suppiler, rekan bisnis terhadap kontraktor, bahkan bisa mengarah gulung tikar," kata Larshen Yunus, Ketua Umum (Ketum) Relawan Garapan, Jumat (14/3).

Pihak legislatif menilai persoalan defisit tidak hanya terjadi di Riau. Tetapi hampir merata di seluruh daerah, seperti di Provinsi Sumatera Utara, Banten bahkan sampai ke tingkat nasional juga terjadi defisit.

Anggota Banggar DPRD Riau Indra Gunawan Eet menilai persoalan defisit anggaran tersebut pastinya ada faktor teknisnya.

Sehingga tidak perlu dipelintir dengan hal-hal yang tidak ada korelasinya. "Yang terpenting itu bagaimana mencarikan solusinya dalam upaya memaksimalkan pelayanan dan infrastruktur untuk masyarakat," kata Indra Gunawan Eet. 

Dimana APBN Dari Januari hingga Februari 2025 Defisit Rp31,2 Triliun. Sehingga kondisi ini berimbas pada kondisi keuangan daerah. 

“Ya persoalan defisit ini kan sudah pernah kami bahas di banggar bersama TAPD. Ini bukan hanya terjadi di Riau, di banyak daerah juga terjadi. Tinggal bagaimana kita mencarikan solusinya. Bukan berkeluh kesah dengan mencari kambing hitam,” papar Mantan Ketua DPRD Riau itu. 

Ia menilai, pembahasan dengan TAPD, salah satu faktor defisit dan tunda bayar ini adalah planning pendapatan yang banyak meleset. Tidak tercapai dan jauh dari yang diharapkan. 

Hal itu tentunya menjadi persoalan krusial karena target pendapatan tidak maksimal semuanya akan terimbas. 

Faktor teknis lainnya adalah persoalan DBH dan tunda salur dari Pemerintah Pusat yang belum cair ke daerah. Begitu juga soal dana PI yang belum terealisasi maksimal dan beberapa faktor teknis lainnya. 

“Apalagi kalau tidak salah pembahasan dan pengesahan APBD 2025 itu di zaman kepemimpinan Pj Gubernur Rahman Hadi dan Pj Sekdaprov Taufik OH. Karena kalau  tidak salah pada saat pembahasan dan pengesahan, Pak SF Hariyanto sudah mundur dari Pj Gubernur Riau,” terang Politisi Partai Golkar ini.

"Sudahlah, mari kita bersama-sama mencarikan solusi, bukan mencari siapa yang salah untuk kondisi ini," ajak Indra. 

Saat ditanyakan mengenai statement salah seorang pengamat yang menyoroti soal rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), yang menimbulkan reaksi keras dari kalangan ASN, Eet sapaan akrabnya menilai hal tersebut sejatinya tidak perlu terjadi.

Menurutnya, Instiwati Ayus juga tidak berhak menyalahkan pihak-pihak tertentu terkait situasi ini. Karena tidak mengetahui secara detail proses awalnya. 

“Saya fikir itu (Pemotongan TPP, red) bukan solusi terbaik. Dan saya yakin dengan pasti Pak Wagub SF Hariyanto tidak akan setuju dengan rencana pemotongan TPP pegawai itu, karena naiknya TPP itu zaman beliau memimpin menjadi Sekdaprov Riau,” sambungnya lagi.

Kemudian Eet mengimbau masyarakat tidak terlena dengan bahasa-bahasa provokotif di medsos yang diduga mempelintir ungkapan Gubernur Riau dengan maksud tertentu.

Bahkan, ia menilai hak tersebut ada dugaan kemungkinan berhubungan dengan rencana musda Golkar yang akan digelar dalam waktu dekat ini. 

“Saya yakin masyarakat sudah cerdas dan tidak akan terpengaruh dengan penggiringan opini yang menyesatkan di media sosial. Kita berilah kesempatan pemimpin daerah untuk bekerja, bersinergi untuk membangun Riau lebih baik lagi demi kesejahteraan masyarakat,” harap Eet.

Tetapi kembali disebutkan Larshen Yunus yang juga sebagai Wakil Sekretaris  Jenderal (Wasekjend) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pusat Jakarta itu menyebut Gubernur Abdul Wahid seharusnya bisa menyusun strategi untuk mengatasi defisit anggaran Riau.

"Pemprov Riau saat ini tengah menghadapi tantangan besar dalam mengelola anggaran daerah yang mengalami defisit signifikan."

Sementara Gubernur Riau, Abdul Wahid, saat bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat Riau di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Kamis (20/2/2025) di Istana Negara.

Abdul Wahid mengungkapkan bahwa defisit anggaran Pemprov Riau mencapai lebih dari Rp2 triliun, yang berpengaruh pada kemampuan fiskal daerah dalam menjalankan program pembangunan.

"Defisit anggaran ini menjadi tantangan besar yang harus segera diselesaikan. Kami akan mengambil langkah-langkah strategis agar kondisi ini tidak menghambat pembangunan di Riau," ujar Wahid didampingi Wakil Gubernur SF Hariyanto.

Untuk mengatasi masalah ini, Wahid menekankan pentingnya optimalisasi sektor-sektor unggulan seperti perkebunan, pertanian, dan pariwisata, yang menjadi tulang punggung ekonomi Riau.

"Kami yakin, dengan memanfaatkan potensi daerah secara maksimal, kita bisa mengurangi dampak defisit ini," lanjutnya.

Selain itu, Wahid juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam menghadapi situasi ini.

"Kebersamaan sangat diperlukan. Saya mengajak masyarakat Riau di mana pun berada untuk berkontribusi demi kemajuan daerah," katanya.

Gubernur juga berharap ada dukungan dari tokoh-tokoh Riau yang memiliki jaringan dengan pemerintah pusat dan parlemen nasional, sehingga dapat mempercepat pembangunan di daerah.

"Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat akan mempercepat realisasi program-program strategis yang mendukung pemulihan anggaran," jelasnya.

Selain sinergi dengan pemerintah pusat, Abdul Wahid juga menekankan peran swasta dalam membangun Riau. Menurutnya, investasi dari sektor swasta akan membuka peluang ekonomi baru dan membantu mengurangi beban anggaran pemerintah.

"Kami membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta, agar Riau bisa berkembang lebih baik," tutupnya. 

Larshen Yunus mengaku Gubernur Riau, Abdul Wahid, tengah menghadapi tantangan berat dalam mengelola keuangan daerah.

"Defisit anggaran mencapai Rp1,5 triliun dan tunggakan pembayaran kegiatan tahun 2024 sebesar Rp2 triliun lebih membuat pemerintah provinsi harus mencari solusi cepat."

Gubernur Riau hadapi utang dan defisit, dan Ia (Larshen Yunus) memberikan sarankan dan langkah-langkah yang harus dilakukan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau yang hanya mencapai Rp8 triliun, dengan belanja pegawai sekitar Rp4 triliun, semakin memperparah kondisi keuangan ini.

Sebagai respons, Gubernur Abdul Wahid bahkan merencanakan pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau.

Menyikapi hal ini, Larshen memberikan sejumlah rekomendasi untuk membantu Gubernur Riau mengatasi masalah keuangan tersebut. Berikut adalah langkah-langkah yang disarankan:

1. Prioritas Pembayaran Hutang

Edyanus menyarankan agar Gubernur Riau memprioritaskan pembayaran hutang yang mendesak. Hutang yang tidak prioritas bisa ditunda hingga tahun depan.

"Hutang yang tidak prioritas bisa ditunda pembayarannya, sementara yang prioritas dibayar sebagian, misalnya separuh atau sepertiga, dengan catatan tahun depan tidak boleh ada hutang baru," ujarnya kepada liputanoke, Jumat 14 Maret 2025.

2. Pinjaman ke Pemerintah Pusat

Solusi kedua adalah meminjam dana dari pemerintah pusat untuk melunasi hutang yang ada. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban keuangan Pemprov Riau dalam jangka pendek.

3. Pemangkasan Pengeluaran

Untuk mengatasi defisit, Edyanus menyarankan agar Pemprov Riau melakukan pemangkasan pengeluaran dengan menajamkan skala prioritas.

"Jika belum mampu membangun jalan atau gedung, sebaiknya ditunda dulu. Langkah ini penting untuk mengurangi belanja yang tidak mendesak," jelasnya.

4. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peningkatan PAD menjadi salah satu solusi jangka panjang. Selain itu Edyanus menyarankan agar Pemprov Riau melakukan sinergi dengan stakeholder, termasuk pihak swasta, serta mengundang investor. Dengan demikian, pembangunan di Riau tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah, melainkan juga melibatkan investasi swasta.

5. Perbaikan Infrastruktur oleh Perusahaan Sawit

Edyanus juga mengusulkan agar perusahaan-perusahaan sawit di Riau diminta bertanggung jawab atas kerusakan jalan yang disebabkan oleh kendaraan pengangkut sawit. Jika perusahaan tidak mau memperbaiki, pemerintah bisa melarang mereka menggunakan fasilitas umum tersebut.

6. Sinergi dengan Kabupaten dan Kota

Terakhir, Larshen menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota dalam pembangunan.

"Pembangunan bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus ada sinergi agar lebih efisien," ujarnya.

Kebijakan pemotongan TPP ASN yang diusulkan Gubernur Abdul Wahid dinilai sebagai langkah rasional untuk menjaga stabilitas keuangan Pemprov Riau. Namun, langkah-langkah yang disarankannya diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah hutang dan defisit yang dihadapi Riau saat ini. (*)