Bandara SSK II akan Direlokasi dan Diperbaiki yang Sudah Diajukan ke Menhub

JAKARTA - Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid, bersama sejumlah bupati dan wali kota se-Riau melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, di Jakarta pada Selasa (6/5/2025).

Kunjungan ini bertujuan untuk membahas berbagai isu transportasi strategis di Provinsi Riau.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Wahid memaparkan potensi strategis Riau yang terletak di jantung Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan jalur perdagangan tersibuk kedua di dunia, Selat Malaka.

Ia menjelaskan bahwa Riau dengan wilayah laut, daratan, dan kepulauan memiliki potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh sektor migas, perkebunan kelapa sawit, karet, kelapa, sagu, dan pertambangan.

Wahid juga menyoroti keberadaan 12 Wilayah Kerja Migas (WK) aktif di Riau yang memperkuat posisinya sebagai penyumbang energi nasional.

Namun, ia menekankan bahwa konektivitas antarwilayah masih menjadi kendala utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.

"Oleh karena itu, kami sangat memerlukan perhubungan untuk konektivitas. Proses ini yang kami minta," ujar Wahid.

Salah satu poin utama yang diusulkan Gubernur Wahid adalah relokasi Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru. Ia menjelaskan bahwa bandara yang saat ini dikelola Angkasa Pura dan berbagi landasan dengan Lanud Roesmin Nurjadin (TNI AU) memiliki aktivitas yang cukup padat, termasuk untuk latihan militer bersama negara tetangga.

"Maka kalau bisa kami ingin relokasi bandara, sehingga bandara di kota khusus TNI AU dan bandara komersilnya dipindahkan, sesuai studi kelayakan dan terkoneksi dengan jalan tol sehingga terintegrasi," jelasnya.

Selain isu bandara, akses transportasi laut juga menjadi perhatian utama. Gubernur Wahid meminta agar rute pelayaran lama dapat diaktifkan kembali dan rute baru dibuka untuk memperkuat konektivitas antar pulau.

"Kemarin kami sudah ke ASDP, ada rute yang sudah lama, agar diaktifkan kembali. Serta diminta rute baru, seperti Tembilahan - Batam dan ini kami mintakan ke menteri perhubungan," ungkapnya.

Masalah kerusakan jalan akibat kendaraan over dimension and over load (ODOL) pengangkut sawit dan batu bara juga menjadi sorotan.

Wahid menyebutkan bahwa dari 4 juta hektare kebun sawit di Riau, hanya 1,2 juta hektare yang berizin, sementara sisanya tidak memberikan kontribusi signifikan bagi daerah namun menyebabkan kerusakan infrastruktur.

"Kalau bisa ke depan, transportasinya diganti dengan kereta, kami mohon dibantu agar ada jalur kereta untuk angkutan barang sehingga jalanan tidak terganggu," sebutnya.

Menanggapi usulan tersebut, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyambut baik masukan dari Gubernur Riau.

Ia menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk berkolaborasi dalam merumuskan kebijakan transportasi terbaik demi kemajuan Provinsi Riau.

"Koordinasi ini adalah bagian kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Bagaimana kita berbicara mengenai sektor perhubungan di wilayah provinsi. Ini merupakan sebuah upaya yang baik dengan terbentuknya komunikasi yang baik ini," tuturnya.

"Sehingga kita bisa melihat segala sesuatu yang berhubungan dengan perhubungan secara menyeluruh dan bisa merumuskan kebijakan yang terbaik untuk provinsi. Maka, kita akan follow up apa yang menjadi masukan dari gubernur maupun bupati yang ada di Provinsi Riau, akan kita bicarakan secara lebih teknis lagi," tutup Menhub. (*)