Gubri Berharap DBH Sawit untuk Riau Bisa Jadi Kado HUT Provinsi, 'yang Telah Disiapkan Pemerintah Bagi 350 Daerah'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Pemerintah kini sudah menyiapkan Rp 3,4 trilun dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang akan dibagikan kepada 350 daerah.

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa 11 April 2023, menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana menyalurkan dana bagi hasil sektor perkebunan kelapa sawit, atau DBH sawit minimal Rp 1 miliar kepada 350 daerah penghasil minyak sawit.

Adapun secara perhitungan, ongkos DBH sawit sebesar Rp 3,4 triliun ini didapat dari total alokasi DBH pada APBN 2023, yakni Rp 136,25 triliun. Angka itu didapat sesuai hasil rapat kerja Badan anggaran DPR RI dengan pemerintah pada saat pembahasan APBN 2023.

“Kami mengusulkan diterapkannya batas minimum alokasi per daerah untuk tahun anggaran 2023, yaitu untuk setiap daerah paling tidak mendapatkan Rp 1 miliar per daerah,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (11/4/2023).

Lebih lanjut tutur Sri Mulyani, untuk perhitungan alokasi per daerah memmbaginya menjadi dua, pertama, tergantung dari luas lahan dan tingkat produktivitas lahan. Kedua, alokasi berbasis kinerja, yakni bagaimana perubahan tingkat kemiskinan dan rencana aksi daerah (RAD) kelapa sawit berkelanjutan.

“Berdasarkan data yang dimiliki saat ini, jumlah daerah yang akan menerima DBH sawit adalah 350 daerah. Ini terdiri dari daerah penghasil, daerah perbatasan dengan daerah penghasil, dan provinsi dimana daerah penghasil tersebut ada. Di dalamnya termasuk 4 daerah otonomi baru (DOB) di Papua,” terangnya.

Sumber dananya berasal dari pungutan ekspor (PE) dan bea keluar (BK). “Besarnya porsi DBH sawit minimal 4 persen, dan dapat disesuaikan dengan memperhatikan sama keuangan negara,” kata Sri Mulyani.

Sementara Provinsi Riau sendiri berpotensi untuk mendapat DBH triliunan rupiah dari sektor perkebunan sawit ini. Pendapatan dari sisi DBH ini, tentunya memberikan nilai tambah bagi keuangan daerah penghasil perkebunan termasuk Provinsi Riau.

Potensi DBH trilunan rupiah tersebut bisa dibilang menunggu waktu. Pasalnya, aturan terkait DBH itu sendiri sudah masuk dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Bahkan jika tidak ada aral melintang, 2024 nanti DBH dari perkebunan sawit sudah diberlakukan. 

"DBH sawit sudah diakomodir, tinggal hitungan bagi hasilnya. Potensi DBH ini sangat besar, bisa mencapai triliunan rupiah," kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi, pada wartawan, Rabu (7/12). 

Besarnya DBH dari perkebunan sawit ini, karena Riau sendiri merupakan memiliki hamparan perkebunan sawit terluas di Indonesia yang mencapai tiga juta hektar lebih. 

Selain itu, mengacu dari beberapa pertemuan rapat koordinasi nasional oleh daerah penghasil sawit meminta pembagian DBH sebesar 90 persen untuk daerah termasuk provinsi. Sedangkan untuk pusat 10 persen. 

"Dari pertemuan terakhir, daerah minta 90 persen, 10 persen untuk pusat. Dari 90 persen itu, kabupaten kota penghasil sawit lebih besar pembagiannya dari provinsi. Ini tentunya menguntungkan bagi daerah penghasil," kata Syahrial.

Lebih lanjut, mantan Penjabat (Pj) Bupati Kampar ini juga menyatakan bahwa para bupati walikota di Riau sudah mengikuti perjanjian tripartit, antara pemerintah provinsi, kabupaten kota bersama Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu serta Dirjen Pajak Kemenkeu. 

Kaitan dari perjanjian tripartit ini, untuk alokasi DBH yang salah satunya bersumber dari perkebunan sawit. 

"Ini gunanya, nantinyakan yang berhak memungut pajak seperti perkebunan sawit itukan Kanwil Pajak. Hasilnya, masuk ke Kemenkeu, kemudian diperhitungkan dalam bentuk bagi hasil. Lalu dialokasikan Dirjen Perimbangan Keuangan lalu dibegikan ke daerah penghasil," papar Syahrial. 

Selain itu Gubri juga berharap DBH sawit bisa diberikan sekaligus menjadi kado Hari Ulang Tahun (HUT) Riau

Dana Bagi Hasil (DBH) sawit saat ini tengah dinantikan oleh daerah penghasil sawit. Dananya diperkirakan akan segera dicairkan karena Peraturan Pemerintah (PP) mengenai DBH Sawit telah diterbitkan dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. 

"Peraturan Pemerintahnya kan sudah ditandatangani Bapak Presiden, kita tunggu petunjuk teknisnya nanti dari Ibu Menteri Keuangan," kata Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar didepan media, Rabu (26/7).

Gubri berharap dana DBH sawit itu bisa menjadi kado untuk ulang tahun Provinsi Riau yang ke-66 tahun. 

"Harapan saya, mudah-mudahan Agustus ini sudah bisa keluar. Ini sekaligus bonus untuk 17 Agustus (hari kemerdekaan) dan juga ulang tahun Riau," harapnya.

Terkait besaran dana DBH sawit yang akan diterima oleh Riau, Syamsuar mengaku belum mengetahuinya. 

"Belum tahu, berapa kita dapat kita belum tau, kita belum bisa hitung-hitung. Karena yang hitung itu kan Menteri Keuangan. Yang jelas menurut saya Riau harus dapat paling besar, karena luas sawitnya yang paling besar kan Riau," tandasnya. (*)