Gubri Bersama Kepala Daerah Desak Bappenas untuk Segera Pindahkan Bandara SSK II, 'karena tak Layak Ditengah Hunian Penduduk'

JAKARTA - Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid bersama seluruh bupati dan walikota se-Provinsi Riau melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Senin (5/5/2025)

Kunjungan ini menjadi langkah strategis memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Bumi Lancang Kuning.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Wahid menyampaikan sejumlah usulan pembangunan prioritas, mulai dari perbaikan infrastruktur, pengelolaan lahan sawit ilegal, hingga rencana pemindahan Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II ke luar kota Pekanbaru.

"Jalan-jalan rusak di Riau sebagian besar akibat truk Over Dimension Over Loading (ODOL), terutama dari industri sawit ilegal. Dari 4 juta hektare lahan sawit, hanya 1,2 juta yang berizin. Maka ini butuh intervensi pusat, karena kami tidak memiliki kewenangan penuh,” jelas Wahid.

Terkait Bandara SSK II, Wahid menilai lokasi saat ini sudah tidak relevan dengan perkembangan kota. Ia mengusulkan pemindahan bandara ke luar kota demi menunjang pertumbuhan jangka panjang.

“Bandara sekarang sudah di tengah kota dan sulit dikembangkan. Kami butuh dukungan pusat agar bisa direlokasi ke kawasan yang lebih strategis,” ujarnya.

Selain itu, Wahid juga mengusulkan penggabungan Kawasan Industri Tenayan (Pekanbaru) dan Kawasan Ekonomi Siak Hulu (Kampar) menjadi kawasan industri terintegrasi. Ia menilai kawasan ini sudah didukung infrastruktur memadai seperti exit tol Pekanbaru–Rengat dan Pekanbaru–Dumai.

“Kawasan ini punya potensi besar, tinggal dimaksimalkan agar bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Riau,” katanya.

Gubernur Wahid turut menyoroti potensi kelapa di wilayah pesisir seperti Indragiri Hilir, Pelalawan, dan Kepulauan Meranti. Ia mengusulkan pembentukan balai benih kelapa yang tahan terhadap intrusi air laut dan menjadikan Riau sebagai pilot project pengembangan bibit unggul nasional.

“Kalau kelapa terendam air laut satu hari saja bisa mati. Kita butuh varietas tahan genangan hingga seminggu. Ini penting untuk ketahanan ekonomi masyarakat pesisir,” jelasnya.

Isu kemiskinan ekstrem juga menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut. Wahid menyebut Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi di Riau karena keterbatasan akses ekonomi akibat kondisi geografis dan regulasi lahan gambut.

“Hampir 90 persen wilayah Meranti itu gambut, sehingga masyarakat kesulitan menjaminkan aset. Ini problem struktural. Kami berharap ada tim bersama antara Bappenas dan Pemprov Riau untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem,” harapnya.

Gubernur juga menyinggung program makan bergizi gratis (MBG) dari pemerintah pusat yang masih terkendala jarak antar sekolah di wilayah pedesaan. Ia menyarankan optimalisasi kantin sekolah sebagai solusi cepat dan efisien.

“Di Riau hampir semua sekolah punya kantin. Kalau distandarisasi, bisa langsung dimanfaatkan untuk program MBG tanpa menambah beban distribusi,” usulnya.

Lebih lanjut, Wahid berharap beberapa program pembangunan di Riau bisa dimasukkan ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk solusi legal bagi kebun ilegal di kawasan hutan dengan skema retribusi.

“Ini aspirasi kami bersama kepala daerah se-Riau. Jika dikelola dengan regulasi yang jelas, kebun ilegal bisa memberikan manfaat nyata untuk daerah,” tambahnya.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Menteri Bappenas Rachmat Pambudi menegaskan bahwa pembangunan daerah merupakan fondasi utama kesuksesan pembangunan nasional. Ia menyambut baik semangat kolaborasi dari Provinsi Riau.

“Tidak akan ada pembangunan nasional yang sukses tanpa pembangunan daerah yang berhasil. Mari kita saling bantu. Kita ingin tidak ada lagi kemiskinan ekstrem dari Aceh sampai Papua, termasuk di Riau,” kata Rachmat.

Pertemuan ini diharapkan menjadi titik tolak sinergi lintas pemerintahan dalam menjawab tantangan dan mempercepat pembangunan di Riau, demi masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (*)