Gubri Dikritik Punya Banyak Pengawal Pribadi dan Patwal, KNPI Riau: 'Kita Memang dari Kampung, Tapi Ya Mbok Jangan Kampungan'

PEKANBARU - Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kritik Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid yang punya banyak pengawal pribadi dan Patroli dan Pengawalan (Patwal), sementara contoh yang dibuat oleh Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan tanpa menggunakan pengawalan pribadi saat di jalanan.

"Jumlah pengawal pribadi Gubernur Riau, Abdul Wahid dinilai berlebihan sehingga mendapat sorotan publik. Diketahui orang nomor satu di provinsi setempat memiliki 7 pengawal, satu sespri dan satu ajudan," jelas Larshen Yunus, Ketua DPD I KNPI Riau malam ini, Selasa.

Terkait pemberitaan tentang banyaknya pengawal pribadinya, Abdul Wahid ini belum dilakukan klarifikasi menyikapi hal tersebut.

Tetapi Larshen Yunus memperkirakan, proses pengawalan melekat itu telah dimulai dari masa kampanye Pilkada lalu, katanya.

Kemudian setelah pasangan ini (Abdul Wahid-SF Hariyanto) dilantik, pihaknya juga tak kelihatan sowan ke komandan masing-masing yaitu Danrem, Danlantamal, Danlanud, dan Polda.

Larshen Yunus mencontohkan apa yang sudah dilakukan Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan yang enggan menggunakan pengawalan pribadi saat di jalanan.

Dia (Kapolda Riau) ingin merasakan langsung kondisi di lapangan dan memahami kesulitan yang dihadapi masyarakat.

Larshen mengingatkan kembali bahwa sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Prabowo memerintahkan pemangkasan anggaran pemerintah sebesar Rp 306,69 triliun pada tahun ini.

Prabowo memerintahkan para menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor.

Instruksi Prabowo soal pemangkasan anggaran itu mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk dari pemerintah daerah.

"Jangan hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman," tutur Larshen.

Dia mempertanyakan, prosedur pengawalan apakah sudah dilaporkan ke Mendagri.

Jadi Larshen melihat, pengawalan, katanya, sepertinya sudah bermaksud arogansi atau gagah-gagahan. Di samping itu, pengawal ikut ke mana dirinya (Gubri) pergi, sebab jadwal pengawalan menggunakan sistem bergantian.

Sebelumnya, kritikan terhadap banyaknya pengawal Abdul Wahid juga diberikan oleh warganet di beragam media sosial. Politikus muda PKB itu dinilai terlalu berlebihan, kata warganet.

"Mungkin terlalu banyak gaya, kerjanya apa?," kata salah seorang pemilik akun Facebook, Azita mengomentari banyaknya pengawal Gubri itu yang ditulis. (*)