Gubri Temui Dirut PHR dan SKK Migas Minta Perbaikan Tata Kelola Migas untuk Kesejahteraan Rakyat

JAKARTA - Gubernur Riau, Abdul Wahid, M.Si menemui Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan (PHR) Ruby Mulyawan dan Kepala SKK Migas Sumbagut CW Wicaksono di kantor PHR, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Dalam diskusi bersama mendorong adanya perbaikan tata kelola industri Migas di wilayah Riau serta peningkatan kontribusi sektor ini bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur turut didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau Dr. Syarial Abdi, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Helmi D, serta Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Riau.

Turut hadir pula General Manager PT Pertamina Hulu Rokan, Direktur PT Riau Petroleum, Direktur PT Riau Petroleum Rokan, dan Direktur PT SPR Langgak, menjadikan diskusi ini sebagai ajang strategis antara pemerintah daerah dan pelaku industri hulu migas.

Gubernur Abdul Wahid menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan industri migas demi mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada rakyat.

“Kami mendorong agar industri migas di Riau dikelola dengan tata kelola yang lebih baik dan profesional, sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam bentuk pembangunan daerah dan keterlibatan kontraktor lokal,” ujar Abdul Wahid.

Ia juga berharap agar perusahaan-perusahaan migas yang beroperasi di Riau lebih terbuka dalam memberikan peluang kerja bagi tenaga lokal, serta meningkatkan kemitraan dengan kontraktor dan pelaku usaha asal Riau.

Diskusi ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya alam, agar manfaatnya tidak hanya dinikmati oleh pusat, tetapi juga oleh masyarakat Riau secara langsung.

Gubri Abdul Wahid juga menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan keadilan pengelolaan sektor minyak dan gas (migas) demi kesejahteraan masyarakat Riau.

Dalam kesempatan itu, Abdul Wahid menyoroti, selama puluhan tahun, Riau telah menjadi tulang punggung energi nasional, namun hasil dan kontribusinya belum sepenuhnya dirasakan oleh daerah.

“Provinsi Riau sudah lama berperan besar bagi energi nasional, tapi kenyataannya hasilnya belum maksimal kembali untuk pembangunan daerah. Kami ingin ada tata kelola migas yang lebih adil dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Gubri.

Menurutnya, perlu ada perbaikan sistem pengelolaan migas agar memberikan dampak ekonomi langsung, termasuk pemberdayaan kontraktor lokal Riau dalam kegiatan industri migas.

“Kita menginginkan Riau mendapatkan hasil sesuai kontribusi migasnya untuk negara. Kalau Riau hanya dapat satu dolar per bulan, bagaimana kita bisa menutup defisit dan membangun daerah ini?” ungkapnya.

Lebih lanjut, Abdul Wahid menegaskan, rakyat Riau menanti kemakmuran yang nyata, mulai dari infrastruktur yang layak hingga ketersediaan lapangan kerja.

“Masyarakat ingin jalan yang baik, air bersih yang mengalir, dan lapangan kerja yang jelas. Setiap tetes minyak dari tanah Riau seharusnya mengalir kembali dalam bentuk kesejahteraan bagi masyarakat,” tutupnya. (*)