Gubri Gencarkan Safari Ramadhan dan Utamakan Politik, 'dari pada Urus Kepentingan Daerah yang Ekonominya Sudah Morad-marid'

"Gerakan safari ramadhan terus di gencarkan sekaligus menyalurkan bantuan ke masjid-masjid, tetapi urusan kepentingan daerah tak selesai bahkan ekonominya morad-marid"

afari Ramdhan dan menyerahkan bantuan program kemitraan Bank Riau Kepri (BRK) Syariah untuk masjid-masjid terus digencarkan, begitu juga menyerahkan bantuan program Badan Amal Zakat Nasional (Baznas) Riau kepada masyarakat yang layak menerima.

Tetapi pengamat dan pemerhati sosial justru menilai Gubernur Syamsuar hanya lebih mementingkan kepentingan politiknya daripada kepentingan daerah. 

"Lagi-lagi kita melihat masing-masing pihak lebih mengedepankan kepentingan politik dari pada aspek kepentingan daerah," kata Pengamat Politik dari Universitas Riau (Unri), Panca Setya Prihatin, Minggu (16/4).

Lain lagi penilaian Lembaga Melayu Riau (LMR) justru melihat rangkaian agenda Safari Ramadan 1444 Hijriyah Pemerintahan Provinsi Riau, Gubernur Riau Syamsuar dengan menyalurkan sejumlah bantuan ke daerah-daerah seperti bantuan ke masjid masjid dinilai tidak menyelesaikan masalah ekonomi ditengah masyarakat.

"Kalau bantuan untuk program pengentasan kemiskinan ekstrem, dan bantuan ternak sapi untuk sejumlah kelompok tani sudah ada anggarannya di APBD. Namun seperti di Bengkalis yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah pembangunan infrastruktur," sebutnya.

"Pembangunan jembatan penghubung antara daratan pulau sumatera ke pulau Bengkalis sepanjang 18 mil sangat diperlukan. Jika dibangun jembatan penghubung di daerah itu akan meningkatkan ekonomi masyarakat di desa-desa di Bengkalis, dimana selama ini jasa Roro (kapal penyeberangan-red) tidak menjamin dan tidak efisien," sebut H. Darmawi Wardhana Zalik Aris, Ketum LMR pusat Jakarta ini, Selasa (18/4) tadi.

Bengkalis

Menurutnya, pembangunan jembatan penghubung merupakan salah satu infrastruktur kerakyatan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat karena membuka akses antara desa dengan desa lainnya.

Gencarkan safari ramadhan

Gubernur Riau, Syamsuar menyerahkan bantuan program kemitraan Bank Riau Kepri (BRK) Syariah untuk masjid dan musala sebesar Rp25 juta kepada pengurus Masjid Al-Muqarrobin, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru saat melakukan safari Ramadan, Minggu 16 April 2023.

Pada kesempatan itu, Gubri juga menyerahkan bantuan program Baznas Riau kepada masyarakat yang layak menerima, yakni 40 orang penerima program SPSI sebesar Rp20 juta.

Syamsuar juga mengapresiasi pengurus masjid tersebut, karena ada banyak kegiatan di bulan suci Ramadan ini yang dilakukan untuk memakmurkan masjid, seperti remaja masjid, tadarusan, iktikaf serta memberikan pendidikan agama untuk generasi muda.

"Pembinaan agama untuk anak juga ada, ini sudah seharusnya kita lakukan karena kita tahu masa depan daerah ini tergantung generasi muda sekarang," ucap Syamsuar.

"Kalau kita mengabaikan pendidikan agama generasi muda tentunya kedepan tidak sesuai harapan orangtua yakni menjadi anak yang soleh, solehah dan berbakti kepada orangtua bangsa dan negara," tuturnya.

Menurutnya, dalam mempersiapkan generasi muda yang berakhlak mulia, tantangannya sangat besar terhadap kemajuan teknologi informasi yang terjadi saat ini karena hari-hari melihat handphone.

"Kalau ini tidak kita kontrol tentu akan membawa dampak yang tidak baik untuk anak kita," sebutnya.

Sementara itu, Ketua Masjid Al-Muqarrobin, Burhanudin mengucapkan terimakasih kepada Gubri yang telah melakukan safari Ramadan ke masjid yang berada di Kelurahan Kampung Tengah.

"Ini momen yang langka, karena yang hadir di tengah-tengah kita ini adalah Gubri, oleh karenanya saya mengucapkan terimakasih kepada pak gubernur syamsuar yang telah melakukan safari Ramadan di masjid Al-Muqarrobin," ujarnya.

"Saya juga berterimakasih karena kehadirannya membawa berkah untuk masjid kami dan masyarakat di sini," terangnya.

Sebelumnya Gubri juga menyalurkan bantuan ke Bengkalis, dalam rangkaian agenda Safari Ramadan 1444 Hijriyah.

Adapun bantuan yang disalurkan di antaranya, bantuan pembangunan untuk 5 masjid, bantuan untuk program pengentasan kemiskinan ekstrem, dan bantuan ternak sapi untuk sejumlah kelompok tani di kabupaten tersebut.

Demikian Disampaikan Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar saat melakukan Safari Ramadan di Masjid Jamik Kelapapati, Jalan Kelapapati Laut, Bengkalis, Riau, pada Senin (17/4/2023).

"Hari ini kami serahkan bantuan pembangunan kepada lima masjid," ucap Syamsuar.

Adapun masjid yang menerima bantuan pembangunan yakni Masjid Raudhotul Jannah, Masjid Jamik Kelapapati. Kemudian, Masjid Nurul Huda, Masjid Baitul Ibadah, serta Musollah Al Ikhlas. Masing-masing masjid/musholla mendapatkan bantuan sebesar Rp25 juta.

Pada kesempatan tersebut, diserahkan pula bantuan dari Baznas Riau untuk 1.000 warga miskin ekstrim sebesar Rp500 juta.

Sesuai dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo yang menargetkan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada 2024, maka Gubri Syamsuar meminta bantuan tersebut diserahkan dengan tepat sasaran kepada miskin ekstrem atau masyarakat fakir.

"Jadi diharapkan bantuan tersebut tepat sasaran kepada masyarakat miskin ekstrem," ujarnya

Lalu, penyerahan bantuan lainnya berupa bantuan sapi ternak kepada 6 kelompok tani dengan jumlah 42 ekor sapi. Serta bantuan BPJS ketenagakerjaan yang diterima oleh ahli waris senilai Rp98.800.000 dan kado dai untuk 20 dai senilai Rp20 juta.

Wakil Bupati Bengkalis, Bagus Santoso sampaikan ungkapan terima kasih terkait dengan bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Riau kepada Kabupaten Bengkalis.

"Terima kasih kepada Gubernur Riau dengan berbagai bantuan yang diserahkan kepada kami, dan selamat datang di Kabupaten Bengkalis," ujarnya.

"Sesuai arahan pak gub, bantuan akan diserahkan kepada yang berhak menerimanya," tandasnya. 

Syamsuar juga mengapresiasi pengurus masjid tersebut, karena ada banyak kegiatan di bulan suci Ramadan ini yang dilakukan untuk memakmurkan masjid, seperti remaja masjid, tadarusan, iktikaf serta memberikan pendidikan agama untuk generasi muda.

Lebih mementingkan politik ketimbang kepentingan daerah

Namun seperti disebutkan Pengamat Politik dari Universitas Riau (Unri), Panca Setya Prihatin justru menilai  Gubernur Syamsuar hanya lebih mementingkan kepentingan politiknya daripada kepentingan daerah. 

Dia mencontohkan, kalau Gubri Syamsuar diketahui tidak mengusulkan nama Muflihun untuk kembali menjadi Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru dan Kamsol sebagai Pj Bupati Kampar. 

Mekanisme penunjukan Pj, sebut Panca, seharusnya mengacu pada kepentingan daerah yang bersangkutan. Dengan otonomi daerah hari ini semestinya ketiga pihak yaitu Kemendagri, DPRD kabupaten/kota dan gubernur memiliki itikad baik untuk mengusulkan nama-nama yang tidak hanya berintegritas bersih dan jujur tapi juga memahami tentang kondisi daerahnya. 

Tahun lalu, Panca melanjutkan, menjadi catatan arogansi Kemendagri dengan mengabaikan usulan gubernur dan menetapkan nama di luar usulan yang ada.

"Okelah kita bisa berhusnuzon (berbaik sangka) dengan pusat mungkin ada pembacaan kepentingan daerah yang lebih besar dilihat dari kaca mata pusat," ujarnya.

"Tetapi dalam periode kedua ini saya melihat usulan nama yang dibuat gubernur tidak menyertakan nama Pj Bupati Kampar dan Pj Walikota Pekanbaru tanpa menjelaskan hasil evaluasinya kepada publik. Sehingga deras asumsi publik bahwa penunjukan nama yang diusulkan itu syarat dengan kepentingan dan kenyamanan gubernur apalagi akan menghadapi helat politik 2024 jelas akan mengganggu arah kepentingannya," sebutnya.

Karena itu, Panca berharap pemerintah pusat melalui Kemendagri bisa mengevaluasi hasil kerja para Pj bukan yang sarat dengan kepentingan politik.

"Tapi masa jabatan pejabat transisi ini juga harus dipertimbangkan tidak setahun tapi menyesuaikan dengan pemilihan sampai penetapan kepala daerah definitif dari proses pilkada sehingga pemerintah ini tidak hanya disibukkan pada agenda penunjukan Pj yang seharusnya juga tidak perlu dipersoalkan selagi berpegang pada kebutuhan daerah bukan pada kepentingan kekuasaan di daerah," lanjutnya.

Panca tidak menampik bahwa dalam pemerintahan tidak boleh ada kekosongan kekuasaan yang menyebabkan terhambatnya pelayanan publik, tetapi harus dipastikan juga tidak adanya kekosongan dalam jabatan bupati, walikota dan gubernur setelah habis masa jabatannya.

Sebelumnya, Gubri Syamsuar telah mengusulkan calon Pj Walikota Pekanbaru dan Bupati Kampar masing-masing tiga nama dari pejabat Eselon II Pemprov Riau.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tiga nama usulan untuk posisi Pj Walikota Pekanbaru adalah Kepala Disperindagkop UKM Riau M Taufiq OH, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau Boby Rachmat, dan Kepala Biro Organisasi Tata Laksana (Ortal) Setdaprov Riau Kemal.

Kemudian pejabat Eselon II yang diusulkan untuk Pj Bupati Kampar adalah Staf Ahli Gubernur Riau Tengku Fauzan Tambusai, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau Muhammad Firdaus, dan Kepala Biro Kesra Setdaprov Riau Zulkifli Syukur.

Lain lagi disebutkan Pengamat Komunikasi Politik Aidil Haris yang menilai tak ada yang diperbuat Gubernur Riau Syamsuar dan lebih disarankan tidak lagi maju di Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) 2024.

Selama menjadi Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar dianggap tidak memiliki prestasi. Ketua DPD Partai Golkar itu diminta jangan maju lagi di kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgubri) tahun 2024.

"Jangan maju lagi. Karena era sekarang ini tidak bisa dipimpin oleh orang tua. Harus dipimpin sama yang muda. Karena tantangan ke depan itu lebih berat. Kita kan sudah lihat Syamsuar ini satu periode. Apa yang bisa dia perbuat. Tak ada. Karena tantangan ke depan itu berat. Makanya Pak Syamsuar harus mundur selangkah. Biarlah jadi tokoh Riau dulu," kata Pengamat Komunikasi Politik Aidil Haris, Sabtu (25/2) lalu.

Kalau soal potensi, kata dia, melihat peta sekarang, dari apa yang diperbuat, kecil kemungkinannya Syamsuar untuk bisa duduk kembali sebagai Gubernur Riau. Sebab, kata Aidil, berat bagi Syamsuar.

"Makanya, mending Syamsuar urung niat dulu maju untuk Periode kedua. Pertama usia dia sudah tidak produktif lagi, dan memang tak ada yang bisa dia perbuat. Apa coba? Masyarakat itu hanya butuh jalan bagus, jembatan bagus, pendidikan bisa diperoleh, layanan kesehatan," kata Aidil Haris.

Lanjut dia, empat komponen itu saja belum mampu dipenuhi oleh Syamsuar. Persoalan nanti bahan pokok naik dan segala macam, itu menurut dia kaji menurun. Artinya, ketika infrastruktur jalannya bagus, jembatan bagus, pendidikannya bagus, kesehatannya bagus, sebenarnya sudah membuat senang masyarakat.

"Ini jalan makin hancur, jembatan nggak terawat, sektor pendidikan lemah, akibatnya sumber daya manusia kita juga lemah. Buktinya proses akreditasi sekolah saja tidak terkawal. Itu hal sederhana. Hal sederhana, urgen tapi tak terkawal. Ketika SMA Plus tidak terakreditasi baru heboh. Baru satu sekolah. Apa tidak mikir sekolah lain," kata dia.

Ia juga menjelaskan, untuk menguatkan standar mutu yang sama antara sekolah di desa dan sekolah di kota, Syamsuar belum mampu. Belum lagi infrastruktur sekolah. "Kalau saran saya, Syamsuar tidak usah maju. Kasih ke yang muda-muda energik," kata dia.

Disinggung partai politik yang mengusung Syamsuar maju saat Pilgubri 2018, Aidil menilai semua Parpol kapok untuk mengusung kembali maju. Kata dia, karena memang belum ada kontribusi yang diberikan, khususnya untuk masyarakat.

"Kapok. PAN khususnya kapok. PKS juga kapok. NasDem saya rasa juga kapok. Karena tidak ada yang dia beri kontribusi untuk rakyat kan. Sekarang lihat saja ril yang nampak oleh mata kepala orang Riau, apa yang sudah diperbuat oleh Syamsuar," kata Aidil.

'Infrastruktur diperlukan' 

Begitupun H. Darmawi Wardhana Zalik Aris, Ketum LMR lebih mengkrtik kebijakan Gubri belakangan yang tak melihat kepentingan daerah yang benar-benar sangat memerlukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang bisa mempermudah akses perekonomian warga di daerah.

Pembangunan jembatan penghubung antara daratan pulau sumatera ke pulau Bengkalis sepanjang 18 mil ini sangat diperlukan.

Wisata pulau rupat.

Menurutnya, pembangunan jembatan penghubung diperlukan sebagai akses konektivitas antar desa di Kabupaten Bengkalis. "Pembangunan jembatan itu justru merupakan salah satu infrastruktur kerakyatan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat karena membuka akses antara desa," sebutnya. 

Pembangunan jembatan antara daratan pulau sumatera ke pulau Bengkalis, kata dia sebagai salah satu infrastruktur kerakyatan akan memperlancar mobilitas dan memangkas waktu tempuh antar desa yang sebelumnya harus memutar jauh dengan menggunakan kapal roro, karena terpisah oleh kondisi geografis, seperti lereng, bukit, jurang, ataupun sungai dan laut.

"Jika bisa hadir jembatan penghubung tentu akan mempermudah dan memperpendek akses warga masyarakat perdesaan menuju sekolah, pasar, tempat kerja, mengurus administrasi ke kantor kelurahan atau kecamatan dan akses silaturahmi antar warga,” kata Darmawi. 

Sesuai dengan peruntukannya jembatan penghubung dikhususkan untuk warga yang berjalan kaki ataupun menggunakan kendaraan bermotor roda dua. 

"Ini yang diperlukan juga pembangunan jembatan baru atas usulan masyarakat karena sebelumnya harus memutar atau menyeberangi sungai," katanya. 

Setyowati, warga di Bengkalis mengakui dengan adanya jembatan penghubung, warga yang tinggal di sisi barat Sungai sebelumnya harus menyeberang sungai saat musim kemarau dan memutar sekitar 1 jam apabila muka air sungai tinggi. 

"Sekarang kalau ke pasar untuk belanja atau menjual hasil pertanian jadi 1 jam. Anak-anak kami juga selalu terlambat berangkat sekolah," kata Setyowati. 

Jika dibangun jembatan penghubung, kata dia, selain memperpendek jarak dan waktu tempuh, keberadaan jembatan juga membuka potensi lain untuk meningkatkan ekonomi warga. 

Tetapi kembali disebutkan Darmawi, jika jembatan penghubung bisa dibangun tentunya juga bisa memberikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Darmawi, Bengkalis mencerminkan kemajuan yang modern dengan desain yang spektakuler. Dia berharap, kehadiran jembatan itu nantinya bisa mengatasi persoalan transportasi dan kesulitan dalam angkutan sumber daya alam.

"Tujuannya untuk akses mobilitas masyarakat dari Bengkalis ke luar daerah dan sebaliknya," ujar Darmawi yang asli putera kelahiran Bengkalis ini.

Memang dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membangun jembatan tersebut, sementara ketersediaan APBD Bengkals sangat terbatas. "Oleh sebab itu, daerah bisa menggandeng investor lewat Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)," usulnya.

Begitupun pada Pemprov Riau, melalui APBD nya bisa membantu daerah dalam penanganan infrastruktur. "Dampak ekonominya sangat besar karena sirkulasi transportasi dan mobilitas bisa menjadi lebih lancar dan cepat. Selain itu pula akan menjadi landmark dan objek wisata," tandas Darmawi. (*)