Sudah Undur Diri Tapi Gubri Masih Ngotot akan Pelesiran ke Jerman, Legislatif: 'Tak Punya Etika Pergi Ditengah Musibah Kabut Asap'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Kunjungan Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar yang membawa istri rombongan pejabat ke Jerman saat ini ditengah peristiwa kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan [Karhutla] menjadi hangat diperbincangkan.

"Pejabat riau tetap ngotot pelesiran ke Jerman ditengah kabut asap."

"Keberangkatan ke Jerman dengan memakai uang APBD dan sudah disetujui Mendagri," jawab Kadiskominfotik Riau, Erisman Yahya, Kamis (12/10/2023) kemarin.

Tetapi malah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau menyebutkan sumber dana keberangkatan Gubri ke Jerman tidak ada di APBD, Erisman Yahya justru menyebut, sumber dana kunjungan Gubri tersebut berasal dari APBD yang telah dianggarkan untuk perjalanan luar negeri.

"Dari APBD lah," tegas Erisman.

Erisman juga mengatakan, keberangkatan Gubri tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Mendagri. Yang mana memang tujuannya terkait kerjasama, magang dan kerjasama lain.

"Itu yang dibawa sebagian terkait, imron (Kadisnaker) itu karena ada yang magang, biro hukum itu terkait MoU. Kalau pak masrul asisten I membawahi pendidikan, membawahi Disnaker. Beliau pemerintahan dan kesra," kata Erisman.

Erisman mengatakan jika tak ada kaitan dipastikan tidak akan bisa berangkat. Sebab, izin tersebut dikeluarkan langsung Kemendagri.

"Kalau tidak ada keterkaitan mana bisa berangkat. Kalau tak ada keterkaitan ndak mungkin pak Mendagri mengizinkan," ucap Erisman.

Sementara terkait istri Asisten I Masrul Kasmy, Tengku Reni Azmahrani yang ikut dalam rombongan, Erisman menduga pakai dana pribadi. Sebab, ia bukanlah pejabat Pemprov Riau.

"Istri pak masrul saya belum tanya betul. Dia mungkin biaya pribadi, ya sekalian ikut. Karena kebetulan suaminya berkunjung ke sana biasa biaya pribadi. Yang terkait saja, tidak ada persoalan," tuturnya.

"(Soal izin Mendagri) mungkin karena ikut satu rombongan. Kalau travel iya karena yang mengurus segala sesuatunya, tiket dan segala macam travel. Itu mereka itu karena satu rombongan, yang dapat izin pejabatnya saja," pungkasnya.

Bertolak ke Jerman selama seminggu lebih mulai dari tanggal 19 hingga 28 Oktober 2023 nanti. Syamsuar juga mengajak sang istri, Misnarni, ajudannya, dan delapan orang lainnya.

Ia terus dikritik karena sudah menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai gubernur karena ingin nyaleg ke DPR RI.

Sebelumnya, anggota DPRD Riau Mardianto Manan menyebut secara aturan memang tak ada larangan. Syamsuar juga tidak melanggar apapun karena pasti ada izinnya dari Kemendagri.

Namun, kata Mardianto, yang menjadi persoalan adalah momen berangkatnya Syamsuar yang kurang pas secara etika.

"Saat ini kan asap melanda, lalu dia sudah mengundurkan diri, itulah secara attitude etikanya tidak masuk," ujarnya, Selasa (10/10.

Menurut Mardianto, harusnya ketika Syamsuar menyampaikan keinginannya mundur sebagai gubernur, ia tak lagi melakukan perjalanan dinas yang berpotensi menimbulkan kontroversi seperti ini.

"Jangankan ke luar negeri, di saat dia sudah mengundurkan diri, pada 27 September, dia harusnya sudah keluar dari rumah dinas. Seperti yang dilakukan Andi Rachman dulu. Hari itu Andi Rachman mundur, hari itu pula keluar dari rumah dinas, walau pun posisinya masih gubenur," sebutnya.

Meskipun saat ini Syamsuar masih berstatus gubernur karena surat pengunduran dirinya belum diteken Presiden, Mardianto tetap menyayangkan tindakannya tersebut.

"Kini masih dia gubernur kita. Cuma etika saja kurang pas. Di saat dia mengundurkan diri, asap sedang melanda lalu dia berangkat ke luar negeri, kan secara etika, moral attitude tidak masuk. Itu masalahnya," pungkasnya.

Diketahui, keberangkatan Syamsuar ke Jerman merupakan bagian dari kunjungan kerja dalam rangka menindaklanjuti kerja sama Pemprov Riau dengan Pemerintah Jerman dalam program Ausbildung, yang dilaksanakan oleh Global Katalyst di bidang pendidikan.

Ia juga membawa sang istri, Misnarni, ajudannya Raja Jeihan, Asisten I Setdaprov Riau Masrul Kasmy, Kepala Disnakertrans Riau Imron Rosyadi, Kadis Pendidikan Riau Kamsol, Kepala Biro Hukum Elly Wardhani, Kabid SMK Arden Semeru, Kabag Protokol Slamet Haryady, Istri Asisten I Tengky Reni Azmahrani dan satu orang dari travel perjalanan yaitu Ilham Affandi.

Begitupun anggota DPRD Riau, Ade Agus menyinggung nama pejabat yang tidak terkait dengan tujuan keberangkatan ke Jerman dan para istri.

Keberangkatan ke Jerman disebut sebagai kunjungan kerja dalam rangka menindaklanjuti kerjasama Pemprov Riau dengan Pemerintah Jerman dalam program Ausbildung, yang dilaksanakan Global Katalyst di bidang pendidikan.

"Ada istri salah satu pejabat, itu kapasitasnya apa? Ikut itu dasarnya apa?," tanya Ade Agus.

Sebelumya,  Larshen Yunus, Direktur Kantor Hukum Mediator dan Pendampingan Publik [HMPB] Satya Wicaksana, juga mengkritik rencana kunjungan kerja Gubri bersama pejabatnya pelesiran ke Jerman ini.

"Rencana kunjungan kerja Gubri ke Jerman juga mendapat kritikan soal penggunaan dana untuk pelesiran ini."

"Jika menggunakan dana APBD [khusus], malah nanti terkesan merampok uang rakyat untuk kepentingan yang masih bertentangan dengan pandangan masyarakat."

"Sebaliknya, jika menggunakan uang dari hasil sumbangan dari seseorang [pemilik modal] malah akan mengundang image masyarakat tentang [korupsi, kolusi dan nepotisme] yang bisa jadi gawenya aparat hukum untuk mengusutnya." 

"Selain itu, jika tidak menggunakan alokasi khusus APBD, Polisi pun diragukan bisa jerat si pemberi uang [asal uang] dari siapa," tanya Larshen Yunus, yang juga sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia [DPD I KNPI] Provinsi Riau, Rabu (11/10/2023).

Rencana keberangkatan Gubernur Riau, Syamsuar bersama sembilan pejabat lainnya ke Jerman pada tengah musim kabut asap dan menjelang berakhirnya masa jabatan telah menimbulkan kritikan dari DPRD Riau.

Larshen sependapat, lebih baik Gubernur Syamsuar fokus pada pemilihan caleg DPR setelah mengumumkan pengunduran diri.

Sementara kunjungan ini bertujuan untuk mengikuti kerjasama beasiswa untuk mahasiswa Riau yang kuliah di Jerman.

Menurut Larshen, jika ngotot tetap pelesiran ke Jerman, nantinya dipastikan Polri tidak mampu mengungkap asal-usul sumber uang yang digunakan untuk pelesiran ini.

"Logikanya, tidak mungkin orang yang beri uang adalah orang dalam [pejabat]. Sepanjang dia berada luar lingkaran Pemprov Riau, Polri sedikit kesulitan menanganinya, maka tidak mungkin tindakan itu [pelesiran] akan terbongkar," ucap Larshen Yunus, dalam perkiraannya jika pelesiran tidak menggunakan alokasi khusus APBD.

Larshen kembali mengatakan, dapat aksesnya Gubri Syamsuar memperoleh dana pelesiran ke Jerman semakin menguatkan adanya berlapis-lapis kepentingan pihak tertentu.

Selama Syamsuar masih berada di Gedung Kantor Gubri, menurut Larshen, kemungkinan akan terus mendapat akses uang maupun akses lain dari berbagai pihak.

"Saya pikir tidak ada pilihan, penanganan masalah ini [jika tetap dipaksakan pelesiran ke Jerman] KPK diharap bisa campur tangan untuk hilangkan konflik kepentingan itu," kata dia berharap.

Menurutnya, sampai saat ini, seolah-olah Gubri Syamsuar dan pihak-pihak tertentu merasa terlindungi. Pada hal Ia [Gubri Syamsuar] sudah dinyatakan mengajukan mundur diri karena ikut caleg DPR RI," kata dia.

"Saya pikir sangat pesimistis kasus pelesiran [jika terjadi] itu bisa terbongkar karena Gubri Syamsuar sudah mendapat akses dari orang-orang kuat," kata Larshen.

Jadi rencana keberangkatan Gubernur Riau, Syamsuar bersama sembilan pejabat lainnya ke Jerman pada tengah musim kabut asap dan menjelang berakhirnya masa jabatannya itu wajar menimbulkan kritikan dari masyarakat, tetapi sepertinya mereka tetap ngotot untuk berangkat walau sekalipun rintangan dan hambatan menghadang. (*)