Habis Lebaran PNS Kerja WFH yang Tak Perlu Ngantor Full

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Pemerintah sudah menyiapkan kado unik bagi para pekerja kantoran.

Aparatur Sipil Negara alias ASN bakal mencicipi kembali rasanya bekerja dari meja makan rumah masing-masing.

Kebijakan ini muncul sebagai jurus sakti menghadapi harga minyak dunia yang sedang mengamuk hebat.

Konflik panas di Timur Tengah memaksa para menteri memutar otak agar anggaran negara tidak jebol.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan rencana besar ini pada Rabu, 18 Maret 2026.

Fleksibilitas waktu kerja menjadi kunci utama dalam merespons gejolak geopolitik internasional yang kian tidak menentu.

Pemerintah memandang penghematan bahan bakar minyak merupakan kebutuhan mendesak dalam kondisi ekonomi global saat ini.

Satu hari dalam lima hari kerja akan dibuka untuk skema kerja jarak jauh secara resmi.

Harapannya beban subsidi energi bisa berkurang drastis tanpa mengganggu jalannya roda pemerintahan pusat maupun daerah.

“Perlu efisiensi waktu kerja dengan fleksibilitas work from home satu hari,” ucap Airlangga saat konferensi pers.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ikut memberikan dukungan penuh terhadap langkah efisiensi energi nasional ini.

Berdasarkan perhitungan kasar, kebijakan WFH satu hari sepekan mampu menekan konsumsi BBM hingga angka 20 persen.

Persentase ini dianggap cukup signifikan untuk mengamankan cadangan energi dalam negeri yang sedang terancam.

Gejolak di Selat Hormuz memang membuat pasokan minyak mentah dunia menjadi sangat langka dan mahal sekali.

Jika pasokan terhambat, maka Indonesia harus segera mencari cara paling masuk akal untuk bertahan hidup.

Salah satu cara paling gampang adalah dengan mengurangi mobilitas kendaraan bermotor milik para pegawai setiap harinya.

Namun, kebijakan ini tidak akan berlaku secara seragam untuk semua jenis pekerjaan di pemerintahan.

Sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap wajib hadir secara fisik di kantor masing-masing.

Rumah sakit, pemadam kebakaran, hingga layanan kependudukan tidak masuk dalam skema kerja dari rumah ini. “WFH bisa menghemat seperlima, kira-kira 20 persen BBM,” kata Purbaya di Jakarta, Sabtu, 21 Maret 2026. 

Ekonom energi sekaligus dosen UGM, Fahmy Radhi, justru memberikan catatan cukup pedas terkait rencana besar tersebut.

Ia menilai kebijakan ini sangat sulit menuntut konsekuensi nyata dari para pegawai di lapangan nantinya.

Perubahan pola kerja tanpa adanya unsur keterpaksaan seperti pada masa pandemi bisa menjadi bumerang bagi pemerintah.

Fahmy mencurigai bahwa jika skema WFH diterapkan pada hari Jumat, pegawai justru akan melakukan Work From Anywhere. Alih-alih menghemat bensin di rumah, mereka mungkin saja malah melancong ke tempat wisata untuk menikmati libur panjang.

Jika hal ini terjadi, maka target penghematan bahan bakar tidak akan pernah tercapai secara signifikan.

Variabel keterpaksaan agar tidak tertular virus sudah tidak ada lagi pada kondisi normal tahun 2026 sekarang.

Tanpa adanya pengawasan ketat, sulit memastikan bahwa seorang pegawai benar-benar bekerja secara produktif di kediamannya masing-masing.

Pemerintah diminta menghitung ulang secara teliti antara manfaat penghematan dengan biaya sosial yang timbul.

“Konsumsi BBM tidak dapat dihemat secara signifikan,” ucap Fahmy lewat keterangan tertulis, Minggu, 22 Maret 2026.

Risiko penurunan pendapatan bagi sektor transportasi kecil juga membayangi penerapan kebijakan kerja dari rumah ini.

Jasa ojek online alias ojol diprediksi akan kehilangan banyak pesanan dari para penglaju kantor yang biasanya setia. Selain itu, warung-warung UMKM penyedia makan siang bagi pekerja swasta terancam kehilangan omzet harian mereka.

Dosen Ekonomi UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, juga menyoroti masalah perpindahan beban biaya energi.

Saat kantor kosong, penggunaan lampu dan pendingin ruangan mungkin memang sedikit berkurang dari biasanya. Namun secara bersamaan, konsumsi listrik di tingkat rumah tangga justru akan naik secara otomatis dan drastis.

Efisiensi energi rumah tangga menjadi variabel yang sering terlupakan dalam perhitungan besar milik para pemangku kebijakan.

Jika gedung kantor tetap beroperasi dengan menyalakan lift dan lampu, maka penghematan yang terjadi akan sangat kecil.

Akhirnya yang terjadi bukanlah penghematan nasional, melainkan sekadar perpindahan beban biaya dari kantor ke saku pegawai.

“Terjadi bukan efisiensi, melainkan sekadar perpindahan beban,” ucap Achmad, memberikan pandangan kritis.

Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak bisa dipukul rata ke semua sektor usaha.

Banyak sektor riil seperti manufaktur, logistik, hingga perdagangan tetap membutuhkan kehadiran fisik tenaga kerja di lapangan.

Tanpa adanya kehadiran manusia, aktivitas produksi dan distribusi barang dipastikan akan mengalami gangguan sangat serius.

Sektor teknologi informasi dan profesi kreatif mungkin memang bisa lebih fleksibel dalam menerapkan skema kerja jarak jauh.

Namun bagi industri pabrik, mewajibkan WFH justru akan menurunkan produktivitas kerja yang merugikan bagi ekonomi nasional.

Shinta meminta ruang diskusi lebih luas antara pemerintah dan para pengusaha sebelum aturan resmi diteken.

Apindo menilai pengaturan pola kerja sebaiknya diserahkan sepenuhnya pada kebijakan internal masing-masing perusahaan secara mandiri. Perusahaan paling tahu kebutuhan operasional dan karakteristik sektor usaha yang mereka jalankan setiap hari.

Jangan sampai niat baik menghemat BBM malah menimbulkan disrupsi terhadap aktivitas ekonomi yang sedang tumbuh.

“Tentu tidak dapat diimplementasikan secara seragam di semua sektor,” ujar Shinta kepada media, Minggu, 22 Maret 2026. (*)