Harapan Warga Riau pada Pemerintahan Syamsuar-Edy Natar Nasution, 'agar Tahun 2023 Bisa Lebih Baik'

"Tahun 2023 menentukan sejauhmana kepemimpinan Gubernur Riau, Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution yang sudah berjalan lebih kurang tiga tahun dalam demokrasi bisa lebih dewasa"

asangan Gubernur Riau, Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution di Provinsi Riau yang terpilih dan dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Rabu 20 Februari 2019, menjadi pemimpin masa 2019-2024 masih menjadi tumpuan harapan warga Riau.

Hasmar, salah satu penjual beras lokal di Pasar Pagi Arengka mengungkapkan, sebagai warga Kota Pekanbaru, Riau ia sangat berharap pasangan Gubri dan Wagubri itu dapat memajukan kesejahteraan rakyat.

Dari segi infrastruktur ia meminta pemerintah untuk memperhatikan jalan penghubung antara Riau-Sumbar dan Riau-Sumut maupun Riau-Jambi yang sebagian masih mengalami kerusakan.  

"Jalan tersebut adalah jalan yang biasa dilalui para distributor untuk membawa sembako, agar jalan penghubung tidak mengalami kerusakan parah," harap Hasmar (45), Minggu (1/1/2023).

Selain itu, salah satu Dosen di Universitas Islam Riau (UIR) Askar yang mengaku dirinya mengenal sosok Gubernur Syamsuar sebagai pribadi yang agamis dan mampu merangkul masyarakat kecil dengan pembawaan humoris.

"Warga Riau sangat mumbutuhkan pemimpin yang mau berbaur untuk mengenal masyarakat lebih dekat," sebutnya.

Ia  juga sangat berharap gubernur dan wagub dapat meningkatkan aspek pendidikan dengan menambah bantuan dana atau beasiswa.

Menurutnya, pelajar dan mahasiswa sangat membutuhkan bantuan dana seperti Beasiswa Riau Cerdas dan Bantuan Mahasiswa Terdampak Covid-19.  

“Coba diperhatikan anak-anak yang putus sekolah karena tidak ada biaya, karena sekarang banyak anak-anak yang putus sekolah,” ujarnya.

Brigjend TNI AD (Purnawirawan) Syamsul Jafar, salah satu pensiunan polisi militer menganggap pasangan Gubernur dan Wagub Riau yang sekarang adalah kombinasi tepat.

Hal ini ia ungkapkan dalam mengomentari harapan pada pemimpin di tahun 2023 pada group Whats App (WA) dilingkungan RT03/RW03, Kelurahan Sidomulio Timur; karena Gubernur Syamsuar memiliki kepribadain yang sederhana dan Wagub Edy Natar Nasution adalah sosok yang mampu memajukan Riau.

"Jadi keduanya juga diharapkan dalam kepemimpinan, aspek kesehatan masyarakat dapat lebih diperhatikan," sebutnya.

Selain itu aspek kedua yang membutuhkan perhatian lebih adalah pendidikan, sebutnya. 

Tantangan dan harapan

Pemprov Riau di bawah kepemimpinan Gubernur Riau, Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution sudah berjalan lebih kurang tiga tahun.

Tetapi Pengamat Kebijakan Publik Universitas Riau, Khairul Amri menilai, kinerja pasangan Syamsuar-Edy di tahun 2022 menjadi penentu dalam melanjutkan pembangunan.

Dalam menilai kinerja pasangan tersebut tentu mengacu kepada cetak biru yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Bagaimana RPJMD ini seperti yang tertuang di visi misi gubernur untuk mewujudkan riau dan berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul," kata Khairul Amri, Jumat (30/12).

Menurutnya, RPJMD diwujudkan dalam program-program yang sudah dilaksanakan di tahun berjalan atau di tahun ketiga.

Indikatornya antara lain kemakmuran masyarakat dan tingkat perekonomian.

"Mau beli mobil tapi belum makan ya tidak bisa. Konsep kesejahteraan ini kan memperkecil angka kemiskinan," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho menilai, ada beberapa hal krusial yang mesti dibenahi oleh Pemprov Riau pada 2023.

Ia beharap Pemprov Riau dapat mengevaluasi kerja-kerja yang telah dilaksanakan tahun 2022. Sehingga, di tahun 2023 tidak ada lagi masalah.

Ia mencotohkan bangunan yang belum rampung, penyerapan anggaran kurang, serta peruntukan anggaran yang belum tepat.

"Tentu ini juga kerja pak Syamsuar dan pak Edy Natar selaku gubernur dan wakil gubernur, seperti kegiatan fisik yang belum selesai agar dievaluasi," pungkasnya.

Tahun 2023 menentukan

Harapan masyarakat Riau tentunya pada pemimpin itu tentu yang capable, memiliki leadership kuat, dan mampu menjalankan tugas berat di tengah situasi ekonomi global yang tidak mudah, kata H. Darmawi Wardhana Bin Zalik Aris SE Ak, Ketua Umum (Ketum) Lembaga Melayu Riau (LMR) Pusat Jakarta dalam sikap penilaiannya terhadap Gubri dan Wagubri itu. 

"Selain itu, kepala daerah bertanggungjawab dalam penyiapan pemilu dan pilkada serentak 2024 bisa berjalan dengan baik," sebutnya dalam bincang-bincangnya, Minggu.

Untuk Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, tentu menjadi hal yang krusial karena akan memimpin Riau dalam kurun waktu tidak lebih 2 tahun kedepan. 

"Masa berakhirnya jabatan Gubernur Riau, Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution ini tahun 2024 akan habis."

"Siapapun nantinya yang akan memimpin kedepan (2024-2029) hasil Pemilu dan Pilgub mendatang, diharapkan sosok yang bisa diterima masyarakat Riau dan bisa mengayomi masyarakat Riau," terangnya.

Menurutnya, capaian pembangunan yang telah ditorehkan Gubri dan Wagubri sekarang hendaklah bisa lebih baik di tahun 2023 ini.

"Diharapkan estafet kepemimpinan Riau berjalan mulus dan keberlanjutan pembangunan di Riau bisa berjalan secara optimal," sambungnya. 

Sementara Pekanbaru sebagai kota bersejarah dan penyangga ibu kota Provinsi masih selalu menjadi sorotan dan menjadi daerah yang masuk prirotas utama di 12 daerah Kabupaten/Kota.

"Dengan berbagai kompleksitasnya Pekanbaru merupakan daerah yang kondusif tiap pelaksanaan pesta demokrasi."

"Karena itu, tetap harus dijaga dan ditingkatkan oleh pemimpiin kita. Artinya Riau secara keseluruhan memiliki potensi yang luar biasa yang bisa dikembangkan, baik potensi sumber daya alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM)," kata dia.

"Masyarakat Melayu Riau yang dikenal tinggi sikap toleransinya sangat terbuka terhadap siapapun yang akan memimpin Riau kedepan."

Tentu tahun 2023 tidak boleh mengabaikan perlindungan dan pemenuhan hak warga, tidak kehilangan harapan akan perbaikan.

"Sesuai harapan kita pada pemimpin kesepakatan pembangunan global di G20 yang fokusnya mesti pada tantangan di daerah," sambung Darmawi menilai.

Sebagaimana diketahui, tahun 2023, saat dunia diprediksi memasuki resesi dan Indonesia mengalami perlambatan ekonomi, dinamika politik nasional menghadapi pemilu akan sangat tinggi.

"Ini mesti diantisipasi karena konsekuensinya memengaruhi banyak perkara: dari kesejahteraan dan layanan untuk warga hingga tata kelola hidup bernegara," kata dia.

Tahun 2024, Riau akan memulai transisi pemerintahan.

Ibarat tegangan: antara mengejar kepentingan politis dan memastikan penyelenggaraan teknokratis bernegara. Tahun 2023 amat menentukan sejauh mana pergantian kekuasaan berjalan dalam demokrasi yang lebih dewasa.

Tetapi urusan politik pemilu tidak boleh mengabaikan perlindungan dan pemenuhan hak warga serta membuat mereka kehilangan kepercayaan kepada pemerintahan, apalagi harapan akan perbaikan, dalam.penilaian Darmawi.

"Memahami keadaan dan menentukan sikap di tahun transisi ini penting. Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya keberlangsungan jalannya pemerintahan, melainkan juga masa depan daerah ini," katanya.

Menerawang 2023

Darmawi juga sedikit menerawang harapan pada tahun 2023.

Setelah porak-poranda karena wabah, ekonomi global diperparah gejolak politik-keamanan, mulai dari Eropa hingga Asia Pasifik. Pasar keuangan dunia mengalami penyesuaian paling menyakitkan sejak krisis 2007-2008 (The Economist, 29/9/2022).

Dampak perang Rusia-Ukraina, pengetatan moneter global, dan perlambatan ekonomi China menekan pertumbuhan ekonomi dunia (Economist Intelligence Unit, 2022).

Tetapi Darmawi kembali melihat, perlu diperhatikan dampaknya pada lemahnya nilai tukar rupiah, risiko kredit bermasalah, dan tantangan moneter lainnya.

Tahun depan (2023), Bank Indonesia memperkirakan ekonomi hanya tumbuh 4,37 persen. Namun, pemerintah lebih optimistis: 5,3 persen. Inflasi pun diperkirakan 3,3-3,6 persen, tingkat kemiskinan 7,5-7,8 persen, pengangguran terbuka 5,3-6 persen, ketimpangan (rasio gini) 0,375-0,378, dan Indeks Pembangunan Manusia 73,31-73,49 (Kemenkeu, 29/9/2022).

Angka mana pun yang dirujuk sulit untuk kembali on track keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap) yang mensyaratkan pertumbuhan minimal 6 persen. Pemerintah mesti meneruskan pemulihan dan reformasi struktural untuk mendorong kinerja perekonomian dan mengantisipasi risiko ketidakpastian.

"Maka untuk itu, pemerintah juga mesti memprioritaskan perlindungan sosial bagi yang miskin karena paling terdampak perlambatan ekonomi ini," harapan Darmawi.

Apakah ini nyata atau mengada-ada?

Jawabnya ada pada 2023, sebutnya.

Tetapi Darmawi balik menilai, kelompok masyarakat miskin dan berpendidikan rendah mungkin jadi lapisan sosial yang paling gampang dibelah dan dibakar sentimen primordialnya.

Jadi menurut Darmawi, pemerintah mestinya memastikan pergantian kepemimpinan 2024 juga diharapkan bisa berjalan demokratis, aman, dan damai serta menjamin kesinambungan kebijakan pembangunan. Tetapi kuncinya adalah menjaga nalar warga pada 2023 ini dengan cara; memperkuat kapasitas negara (state capacity) dan konsolidasi masyarakat sipil. (*)