Hari Pertama Penerapan Kerja WFH, Kantor DPRD Riau Mendadak Kosong
PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Hari pertama penerapan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) di lingkungan pemerintahan Provinsi Riau menghadirkan pemandangan tak biasa.
Sejumlah gedung perkantoran tampak lengang tanpa aktivitas, menandai dimulainya kebijakan penghematan energi di tengah tekanan situasi global.
Di gedung DPRD Riau di Jalan Sudirman, Pekanbaru, menunjukkan halaman dan area basement parkir nyaris kosong dari kendaraan pegawai. Aktivitas kantor pun tak terlihat, kecuali petugas keamanan yang berjaga di pintu gerbang.
Kondisi serupa tampak di sejumlah kantor pemerintahan lain, termasuk Gedung Dinas Kebudayaan Provinsi Riau yang berada di seberang kompleks DPRD.
Selain pembatasan kehadiran pegawai, penghematan energi juga diterapkan melalui pengawasan penggunaan listrik.
Sekretariat DPRD memastikan lampu dan perangkat listrik dimatikan pada sore hari untuk menekan konsumsi energi.
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Riau, Imustiar, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan WFH sebagai bagian dari upaya efisiensi yang tengah didorong pemerintah daerah.
Menurutnya, kebijakan ini relevan di tengah kebutuhan penghematan anggaran dan peningkatan efektivitas kerja aparatur.
“Harapan kita, walaupun ada kebijakan ini, pelayanan tetap berjalan dengan baik. Jangan sampai masyarakat dirugikan,” tegas Imustiar.
Ia menekankan, penerapan WFH tidak boleh menghambat pelayanan aspirasi masyarakat yang menjadi fungsi utama lembaga legislatif.
Imustiar mengungkapkan, hingga saat ini belum ada pembahasan khusus di internal DPRD terkait teknis penerapan WFH.
Informasi yang diterimanya, persiapan teknis masih difokuskan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
“Kalau di DPRD Riau setahu saya belum ada pembahasan khusus tentang ini. Namun informasinya di dataran eksekutif Pemprov Riau sudah menyiapkan langkah-langkah teknisnya,” jelasnya.
Ia berharap, jika kebijakan tersebut nantinya diterapkan secara penuh di DPRD, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kerja tanpa menurunkan produktivitas maupun tanggung jawab pegawai. (*)
