Hibah untuk Instansi Vertikal akan Ditangguhkan di 2025, Gubri: 'Kita Dahulukan Pelayanan Publik'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sedang mengalami devisit anggaran yang berpengaruh pada bantuan hibah untuk instansi vertikal.

"Hibah untuk instansi vertikal akan ditangguhkan untuk tahun 2025."

"Sudah kami koordinasikan dengan baik. Insya Allah, akan kita bicarakan lagi. Pokoknya kita dahulukan pelayanan publik. Nanti kita pastikan kita utamakan pelayanan publik," kata Gubernur Riau H Abdul Wahid didampingi Sekdaprov Riau H Taufiq, usai berkunjung silaturahmi di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Selasa (18/3).

Menurut Gubri, tahun anggaran 2025, dana hibah untuk instansi vertikal seperti hibah RS Bhayangkara Jalan Sudirman Pekanbaru (eks Mapolda Riau) dan pembangunan Rumah Dinas Kajati Riau di Pekanbaru dan proyek instansi vertikal lain akan dibicarakan lagi.

"Pemprov Riau akan mendahulukan pelayanan publik," kata Gubri H Abdul Wahid didepan wartawan usai silaturahmi bertemu Kajati Riau Akmal Abbas SH MH di Gedung Kejati Riau.

Kedatangan Gubernur Riau ke Kejati Riau diakui hanya silaturahmi kepada jajaran Kejati Riau.

"Biasa dalam optimalisasi kinerja pemerintah menggali potensi-potensi PAD Riau ada hal-hal yang mau dikerjasamakan dengan Kejaksaan," katanya.

Menyinggung soal devisit anggaran APBD Riau yang sudah terjadi saat ini, Gubri menjawab sedang dilakukan inventaris, ada yang sedang dibicarakan tentang kegiatan-kegiatan yang paling urgent (penting) untuk dilaksanakan 2025 ini.

"Yang masih bisa ditunda tahun ini akan ditunda untuk tahun depan."

"Masalah divisit Rp3,5 triliun di APBD 2025 sudah disahkan sekitar Rp9,6 triliun untuk belanja. Di situ ada devisit. Akibat dari pengurangan dan pendapatan yang mungkin tidak terealisasi itu mengalami devisit lagi sekitar Rp1 triliun lebih ditambah dengan utang 2024 ada tunda bayar lebih kurang Rp1 triliun, ada gaji pegawai yang belum dibayar Rp700 juta, tunda salur Rp550 juta. Jadi dikumulasi sekitar Rp2,2 triliun," jelasnya.

"Kalau tidak kita rasionalisasikan kegiatan di 2025 akan mengalami devisit lebih kurang Rp3,5 triliun. Dengan asumsi yang ada sekarang ini. Itulah kebijakan kita ada hal-hal harus kita rasionalisasi kita koreksi," tegas Gubri.

Jika solusi-solusi yang diambil masih tekanan fiskal masih kuat maka TPP adalah bagian yang harus dikoreksi, "tapi ini belum. Karena masih menghitung dulu kemampuan-kemampuan Pemprov Riau seberapa besar," kata dia.

Sedangkan THR ASN akan dijalankan karena itu perintah dari Presiden. THR ASN, THR segala macamnya harus dibayarkan. Dibayarkan sebelum Idul Fitri 1446 H.

Masalah devisit anggaran APBD Riau 2025 mungkinkan berdampak pada pembangunan, jawab Gubri pasti berdampak.

"Pasti itu berdampak. Tetapi tidak ada jalan yang putus yang tak bisa dilewati akan diatasi. Karena itu berkaitan dengan ekonomi masyarakat. Kalau jalan putus transportasi barang, orang akan terganggu," urainya.

"Saya lebih mengutamakan itu, karena ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah soal menjaga inflasi, menjaga ketersediaan bahan pokok, itu yang paling penting," jelasnya.

Sementara Abdul Wahid kembali menjelaskan masalah proyek payung elektrik di Masjid Agung An Nur Pekanbaru yang sempat tersendat penyelesaiannya dan akan diseesaikan pada2025 ini, Ia lebih memilih menjawab, "hal itu tunggu nantilah". (*)