HKTI Nilai Pasokan Bahan Makanan Bergizi Gratis Terganggu
PEKANBARU - Sejumlah dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Riau mulai mengalami kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan.
Kondisi ini diperburuk oleh situasi bencana di beberapa provinsi tetangga serta semakin menyempitnya lahan pertanian di daerah tersebut.
Selama ini, sebagian besar kebutuhan pangan Riau masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, mulai dari cabai, bawang, beras, sayuran, hingga ayam dan telur. Akibatnya, gangguan distribusi yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh turut berdampak signifikan pada stabilitas pasokan di Riau.
Saat ini, Riau baru mampu memenuhi sekitar 25 persen kebutuhan pangan dari produksi lokal, terutama untuk beras, cabai, ayam, dan telur. Sisanya masih dipasok dari provinsi tetangga.
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Riau, Edi Basri, menegaskan perlunya pembenahan sistem distribusi pangan untuk mengantisipasi fluktuasi harga dan potensi krisis pasokan.
Ia menilai peningkatan produksi dalam daerah merupakan langkah strategis yang harus diprioritaskan.
“Kebutuhan pangan Riau tidak hanya bergantung dari Sumatera Barat, tetapi juga dari Sumatera Utara dan provinsi sekitar. Karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai pola distribusi dan kebutuhan pangan secara menyeluruh,” ujar Edi.
HKTI Riau rencananya akan mendatangkan tenaga ahli untuk melakukan penelitian dan pemetaan distribusi pangan secara detail.
“Kita perlu meneliti jalur distribusi pangan kita. Dari mana suplai datang dan bagaimana dampaknya jika terjadi gangguan. Itu akan menjadi dasar penyusunan langkah strategis,” jelasnya.
Ia menyebut HKTI Riau saat ini masih berada pada tahap awal pengembangan program kerja.
Meski baru berdiri enam bulan, HKTI telah menjalin kerja sama dengan Badan Pangan serta perusahaan daerah Riau E-Pangan Bertuah untuk memperkuat sistem penyediaan pangan.
Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi instrumen penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, terutama dalam kondisi ekonomi yang dinamis.
“Ini adalah instrumen pangan yang akan membantu kebutuhan masyarakat. Ke depan, penggunaannya harus mendorong kemandirian pangan,” tegas Edi.
Salah satu persoalan mendesak yang disoroti HKTI adalah rendahnya produksi cabai lokal. Saat ini, Riau baru bisa memenuhi sekitar 25 persen kebutuhan cabai dari petani lokal, sementara sisanya harus didatangkan dari luar daerah.
HKTI berencana menyusun program peningkatan produksi cabai melalui pemberdayaan dan perluasan peran petani pada sektor hortikultura pangan.
“Kita akan menyusun rencana peningkatan produksi cabai dan melibatkan lebih banyak petani. Ini akan menjadi fokus utama,” katanya.
Selain cabai, Edi menegaskan pentingnya memastikan ketersediaan komoditas lainnya seperti beras agar tidak terjadi defisit.
Ia menilai penyediaan pupuk dan subsidi tepat sasaran, serta adanya jaminan terhadap hasil produksi, merupakan solusi penting bagi petani.
“Kalau persoalan beras dan cabai bisa kita selesaikan, kita akan lebih siap menghadapi kondisi ke depan. Dengan pupuk subsidi dan jaminan hasil panen yang tepat, insyaallah tidak akan terjadi defisit pangan lagi,” tutupnya. (rp.ind/*)
