Hotspot Bermunculan, Buat Riau Siaga Darurat Karhutla
Siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) mulai melanda Riau tahun 2021 ini. Status Siaga Karhutla mulai ditetapkan.
RIAUPAGI.COM, PEKANBARU -Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau tahun 2021. Status Siaga Karhutla ini dimulai sejak 15 Februari hingga 31 Oktober 2021 mendatang.
"Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim status siaga darurat Karhutla di Riau saya tetapkan," kata Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar dalam rapat koordinasi kebakaran hutan dan lahan yang dihadiri oleh bupati/wali kota se-Provinsi Riau secara virtual di Gedung Daerah Balai Serindit, Senin (15/2).
Penetapan status siaga Karhutla tahun 2021 ini telahditetapkan sebagai status siaga karhutla yang merujuk kepada Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Prosedur Tetap Kriteria Penetapan Status Keadaan Bencana dan Komando Satuan Tugas Pengendalian Bencana Karhutla di Provinsi Riau dan situasi terkini. Gubri menuturkan, sejauh ini Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Karhutla, sementara Kabupaten Rokan Hilir masih dalam proses penetapan Status Siaga Darurat Siaga Karhutla.
Dengan adanya eskalasi kebakaran hutan dan lahan serta dua kabupaten/kota telah menetapkan status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan, maka telah terpenuhi syarat bagi Provinsi Riau untuk menetapkan status Siaga Darurat sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2020 tersebut. "Di tengah bencana non alam pandemi Covid-19 yang masih terjadi ini, potensi bencana lain masih mengancam di Provinsi Riau," ujarnya.
Riau adalah Provinsi yang rawan bencana kebakaran hutan dan lahan serta asap, dengan potensi gambut yang besar yaitu sekitar lebih kurang 54 persen dari total luas Provinsi Riau persen di Pulau Sumatera. Menurutnya, bencana Karhutla sudah menjadi isu penting dan menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cukup besar jumlahnya untuk penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. "Bencana karhutla dan kabut asap menimbulkan berbagai dampak baik di Provinsi Riau sendiri maupun di provinsi atau daerah lain seperti dampak kesehatan berupa timbulnya penyakit ISPA, pneumonia, dampak pendidikan berupa sekolah yang diliburkan, dampak ekonomi dan lainnya," ungkapnya.
Syamsuar menambahkan, pada tahun 2020 Riau berhasil menekan terjadinya kebakaran hutan dan lahan menurun sampai 83,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun pada awal tahun 2021 ini sudah muncul beberapa titik api yang tersebar di sejumlah kabupaten di Provinsi Riau. Adapun beberapa titik tersebut yaitu, Kabupaten Siak, luas terbakar sebanyak 33 hektar, Kabupaten Bengkalis Luas terbakar sebanyak 17,7 hektar, Kabupaten Rokan, luas terbakar sebanyak 5 hektar, dan Kota Dumai, Luas terbakar sebanyak 0,01 hektar. "Penanganan bencana karhutla membutuhkan sinergitas antara Pemerintah yang terdiri dari TNI, POLRI, BPBD, Manggala Agni, Satpol PP, Polhut, damkar dan instansi lainnya, kelompok-kelompok Masyarakat dan Dunia Usaha. Dan hal itu sudah kita buktikan dan harus lebih ditingkatkan," tambahnya.
Ia menerangkan, upaya-upaya yang harus dilakukan mulai dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, informasi dini, patroli, pemadaman dini dan respon cepat apabila ditemukan titik panas dan titik api, penegakkan hukum serta penanganan pelayanan kesehatan apabila ada masyarakat yang terdampak asap. Menurutnya, upaya pemerintah tapi tidak didukung oleh segenap masyarakat, tidak akan optimal, demikian pula bila dunia usaha juga tidak mendukung. Saat ini baik pemerintah maupun kelompok masyarakat berjibaku melakukan pemadaman.
Gubri menambahkan, dunia usaha juga ikut terlibat melakukan pemadaman baik dari darat bahkan ada juga yang dari udara berupa pengerahan helikopter water bombing, meskipun itu di luar areal konsesinya. "Saya mengapresiasi tindakan tersebut, dan berharap dapat diikuti oleh kelompok dunia usaha lainnya. Tapi selama belum adanya kesadaran dalam membersihkan atau membuka lahan tanpa bakar di seluruh komponen / stakeholder, maka kasus Karhutla akan selalu muncul dan akan semakin parah di musim kemarau," sebutnya yang juga dihadiri Kepala BPBD Riau Edwar Sanger, Kepala BMKG Stasiun Pekanbaru Ramlan, Direktur Pengendalian Karhutla Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI R Basar Manulang, Forkopimda Riau, serta Kepala OPD terkait.
Sebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi dam Geofisika (BMKG) stasiun Pekanbaru mencatat, Provinsi Riau mulai memasuki musim panas bulan Februari 2021 ini. Meski demikian potensi hujan masih terdeteksi namun sangat minim dan hanya terjadi di sebagian kecil daerah di Riau. Minimnya potensi hujan dan cuaca yang cukup panas ini diperkirakan membuat titik panas atau hotspot bermunculan. Setidaknya hari ini Selasa (16/2/2021) Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mendeteksi ada 6 titik panas atau hotspot di Provinsi Riau. "Ada kenaikan titik panas dibanding dengan hari sebelumnya. Dimana hari ini ada 6 titik panas terpantau di Riau. Kemarin hanya ada 2 titik panas. Memang terjadi penambahan," ujar Forecaster On Duty BMKG Stasiun Pekanbaru Putri Santy Siregar.
Santy juga memaparkan enam titik panas tersebut tersebar di 3 wilayah dengan sebaran terbanyak di kabupaten Indragiri Hilir yakni 4 titik. Selanjutnya di Kepulauan Meranti dan Rokan Hilir masing-masing satu titik. Dari jumlah tersebut seluruhnya berada di level sedang. Hal ini bisa diartikan di wilayah tersebut belum bisa dipastikan apakah ada atau tidak aktivitas kebakaran hutan dan lahan. "BMKG terus mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan," imbaunya.
Sementara itu, untuk cuaca Riau hari ini memang masih ada potensi hujan. Namun tidak sepanjang hari. Hujan hanya mengguyur Riau pada pagi hari. "Pagi hari hujan dengan intensitas ringan hanya terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi," sebutnya. (*)
