IKBR Tolak Terlibat Politik, Sekjend Mangasa Panjaitan: 'Kita Tidak Dukung Satu Paslon Manapun'
Ir Mangasa Panjaitan MS.i, Sekretaris Jenderal [Sekjend] IKBR Provinsi Riau
PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Organisasi Ikatan Keluarga Batak Riau (IKBR) menolak terlibat di politik.
"IKBR tidak ingin terlibat di politik."
"Eksistensi dan peran politik organisasi IKBR semakin terlihat ketika terjadi proses politik ditingkat lokal seperti pemilihan gubernur secara langsung di Provinsi ini. Tetapi kami tidak ingin mendukung paslon manapun 2024 ini," kata Sekretaris Jenderal (Sekjend) IKBR, Ir Mangasa Panjaitan, M.Si, Selasa (22/10).
'Kita tidak mendukung satu paslon manapun," sebutnya.
"Bukan berarti eksistensi organisasi ini tidak ada kendala, salah satunya seperti komunikasi politik yang terbangun didalam interen organisasi dalam pertukaran simbol-simbol tidak ada pemaknaan yang bisa dijadikan acuan untuk memutuskan sikap politik," kata Mantan Dosen UNRI ini.
"Kalau dilihat acuan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah [DPD] kemarin, jika dikumpulkan suara dari masing-masing utusan dari Riau itu, IKBR beranggota 300 ribu lebih.
"Hanya saja di pilgub Riau, IKBR tidak mendukung satu paslon manapun."
"Alasannya, organisasi ini bergerak pada sosial dan paguyuban, jadi rancu kalau ikut berpolitik," sebutnya.
Selain itu, kata Mangasa, budaya komunikasi politik di Pengurus Besar Paguyuban IKBR dalam pemilihan gubernur secara langsung 2024, yang terbangun adalah budaya komunikasi politik cenderung tidak terbuka dan terbentuk budaya komunikasi politik yang sulit terus terang sehingga komunikasi politik penuh dengan penghalusan (eufemisme) sehingga proses komunikasi politik yang terjadi bias walaupun sudah menjadi keputusan politik.
"Saya juga tidak tau bagaimana komunikasi politik yang ada di IKBR dalam menghubungkan pikiran-pikiran politik yang terjadi di dalam tubuh Paguyuban itu sendiri. Tidak ada persamaan makna, maka yang terjadi terkesan adanya konflik atau friksi. Tetapi bukan disebut terjadi dua elit pengurus. Yang jelas masing-masing pengurus tentu mempunyai sikap politik yang berbeda dalam memutuskan sikap politik organisasi," tutupnya. (*)
