Incumben Punya Kans Juara Lagi di Pilkada 2024, Pengamat Politik: 'Saya Malah Pesimis Ada yang Hasil Kerjanya Mengecewakan'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Sebagian pengamat, pemerhati maupun beberapa tokoh warga di Riau menilai incumbent punya kans juara lagi di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Justru sebagiannya malah menilai pesimis karena hasil kerja lebih kurang 5 tahun mengecewakan. 

Ini catatan penting bagi kepala daerah atau petahana yang ingin maju lagi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah Riau (Umri), Dr. Aidil Haris, S.Sos, M.Si, justru menilai pesimis jika Gubenur Riau Syamsuar (incumbent) dapat kembali menang bila maju di Pemilihan Gubernur (Pilgubri) 2024.

Setidaknya, incumbent harus mampu mencegah dan menanggulangi pandemi Covid-19 di masa kepemimpinannya, kata Pargo Eddy Nasrianto atau disapa Mbah Eyang Yakung yang mengamati suksesi Pilgub 2024 itu.

"Ini bisa jadi modal menarik suara rakyat untuk kembali menang."

"Tetapi infratruktur dan ekonomi rakyat hendaknya bisa diperhatikan, paling tidak ada perubahan lah kan begitu,"  kata Pargo Eddy Nasrianto lagi.

Seorang pengrajin perabot kayu jati yang sudah memulai karirnya selama 50 tahun terakhir di Riau itu malah memprediksi Gubernur Riau Syamsuar sulit untuk bisa menang dalam kancah Pilgub 2024.

"Lihat saja ekonomi masyarakat kita terus terpuruk usai musibah Covid-19," sebutnya menyikapi.

"Begitupun banyak didaerah-daerah infrastruktur jalan masih banyak yang perlu segera dibenahi, tetapi hingga kini belum tercapai dengan sempurna toh," kata Pargo Eddy dengan kental logat jawanya dan Ianya sejak tahun 1970 bersama istri telah menginjakkan kaki di Riau menekuni sebagai pengrajin kayu jati dan telah dipercaya oleh masa gubernur riau ketiga waktu itu dijabat Arifin Ahmad untuk mengisi perabotan kantor pemerintahan berkat kecekatan tangannya.

Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah Riau (Umri), Dr. Aidil Haris, S.Sos, M.Si, menilai bahwa hasil kerja Syamsuar selama kurang lebih lima tahun ini mengecewakan, bahkan mengurus jalan rusak saja tidak sepenuh hati.

Itu disampaikan Aidil pada saat diskusi terbuka dengan topik 'Ngopi Malam Berilmu, Jalan Kita Rusak Sampai Kapan?' yang digagas Sijari, Suara Riau, SMSI dan Irwan Nasir Official, pada Jumat 3 Maret 2023 malam itu justru menilai pesimis jika Gubenur Riau Syamsuar (incumbent) dapat kembali menang bila maju di Pemilihan Gubernur (Pilgubri) 2024.

Aidil mengungkapkan bahwa realitanya hasil kerja Syamsuar sebagai Gubri memang tak sesuai ekspektasi saat dulu mencalonkan diri.

"Jadi kalau ada yang tanya sama saya (soal Pilgubri), saya seloroh saja Pak Syam tak usah maju lagilah. Saya baru survey ni di kabupaten," kata dia.

Aidil menegaskan bahwa semua ucapan dan kritiknya pada Syamsuar bukan karena adanya permasalahan pribadi di antara keduanya. Melainkan melihat realita yang ada.

"Saya berkata bukan persoalan pribadi saya, tapi bahkan tim sukses dia dulu, relawan dia saja juga berkata seperti itu. Jadi gimana caranya Pak Syam mau maju periode kedua? Saya pesimis," ujarnya.

Ucapannya, lanjut Aidil, dilandasi paradigma kritis dan konstruktivis yang dihasilkan setelah mengamati kinerja kepala daerah selama ini.  

"Saya bicara realita, saya melihat dari paradigma yang kritis dan konstruktivis. Artinya apa yang saya sebut itu tidak berdasarkan pikiran-pikiran negatif saya, tidak. Ini kenyataan riil," kata dia.

 'Kan tidak salah kalau saya melihat fenomena-fenomena ini dari paradigma kritis? Apakah saya harus dipidana jika melihat fenomena ini dalam paradigma kritis konstruktivis? Ini persoalan riil," tutupnya.

Tetapi seperti disebutkan Direktur Pusat Kajian Ilmu Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI), Aditya Perdana, yang menanggapi peluang petahana memenangkan Pilkada 2024 disebutkan cukup terbuka lebar.

“Ada hal penting untuk diperhatikan kepala daerah atau petahana, bila berniat terus mempertahankan kursi kepemimpinannya di era pandemi ini. Petahana harus mampu mencegah dan menanggulangi Covid-19,” ujarnya.

Menurut Aditya, salah satu modal petahana untuk terpilih kembali di Pilkada 2024 adalah kebijakan dalam pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Bila kebijakannya baik dan benar, itu bisa jadi modal mereka untuk kembali maju.

Soalnya, sebut Aditya, kepala daerah memiliki otoritas penuh dalam melakukan pengendalian kasus Covid-19 di daerah masing-masing.

“Dalam konteks itu, kepala daerah tentu punya keleluasaan untuk benar-benar melakukan pengendalian kasus menjadi landai atau turun pada 2021,” jelasnya.

Pasca Idul Fitri tahun lalu, lanjut Aditya, kebijakan kepala daerah dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 akan benar-benar diuji. Grafik kasus Covid-19 akan benar-benar dipantau dan diingat masyarakat.

“Bila kepala daerah mampu membuktikan pengendalian (Covid-19 pasca Lebaran), tentu akan berdampak terhadap elektabilitas dan popularitasnya sebagai modal politik menuju 2024,” ujarnya.

Diingatkan, dari berbagai pengalaman telah dibuktikan bahwa incumbent dianggap tidak sukses sebenarnya memberatkan modal politik yang ia miliki untuk kembali memenangkan Pilkada.

Di samping pengendalian Covid-19, jelasnya, kepala daerah tentu berkewajiban membantu memfasilitasi pertumbuhan eko­nomi daerah agar kehidupan ekonomi pasca pandemi semakin baik. Termasuk menjamin ketersediaan vaksin dan dukungan skema perbaikan ekonomi yang harus diimplementasikan di daerah.

“Mirip dengan (pencegahan dan penangan Covid-19) hal yang di atas. Apabila kepala daerah mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi positif, tentu peluang peningkatan elektabilitas dan popularitas akan semakin mudah,” jelasnya.

Pentingnya mendapat momentum untuk kembali maju Pilkada 2024 bukan tidak disadari sejumlah kepala atau wakil kepala daerah terpilih.

Jadi pencegahan dan penanganan Corona akan jadi agenda utama para incumben.

Pasalnya, perlu ada treatment khusus agar penularan virus asal China itu bisa direm.

Jadi bagi pasangan kepala daerah sekarang sudah punya program kerja yang siap diterapkan terkait Covid-19. Secara garis besar, program itu menitikberatkan pada bidang kesehatan dan ekonomi.

Paling tidak di daerah yang dipimpin bisa melakukan program dan merealisasikan Kartu Sejahtera dan menggalakkan program Kampung Siaga Covid-19 yang menjalin kerjasama dengan aparat keamanan, dalam hal ini TNI dan Polri,” ujarnya. (*)