Indonesia Dorong Implementasi Kebijakan Berkeadilan Gender di W20 Summit 2025

JAKARTA - W20 Summit Afrika Selatan 2025 resmi ditutup dengan seruan kuat kepada para pemimpin G20 untuk mempercepat kebijakan yang berdampak nyata bagi perempuan dan anak perempuan.

Forum yang berlangsung pada 12-14 Oktober 2025 di Johannesburg itu menegaskan pentingnya komitmen global dalam memperkuat kesetaraan gender melalui kebijakan yang terukur dan implementatif.

Komuniké W20 yang berisi policy dan rekomendasi inti telah diserahkan kepada Empowerment of Women Working Group (EWWG) untuk dibahas pada tingkat teknis dan diusulkan masuk ke Leaders’ Declaration pada G20 Summit, dokumen tertinggi yang diratifikasi pemimpin negara.

Struktur koordinasi G20 menempatkan engagement groups, termasuk W20 di jalur Sherpa untuk memberikan masukan kebijakan sebelum diproses melalui working groups.

Proses ini memperjelas tugas W20 sebagai penggerak rekomendasi, sementara EWWG menjadi pengonsolidasi kebijakan menuju pengambilan keputusan tingkat menteri.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA RI, Amurwani Dwi Lestariningsih menyampaikan, Indonesia berperan aktif dalam memastikan rekomendasi W20 memiliki dampak langsung.

“Indonesia hadir substantif pada W20 Summit di Afrika Selatan. Kami mendorong agar komitmen G20 benar-benar berdampak pada kehidupan perempuan dan anak perempuan, mulai dari penguatan ekonomi perawatan, literasi digital yang aman, hingga akses pembiayaan bagi UMKM perempuan," ucapnya, Senin (17/11/2025).

"Kesetaraan bukan hanya komitmen, tetapi mandat untuk menghasilkan kebijakan yang terukur dan berkeadilan,” sambungnya.

Amurwani mencontohkan Sisternet dari XLSMART sebagai praktik baik pemberdayaan perempuan melalui pelatihan digital, mentoring bisnis, pengembangan kepemimpinan, dan edukasi keamanan digital.

Puncak summit juga menandai satu dekade W20 dengan peluncuran W20 Legacy Project 2025, yang dirancang untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan lintas presidensi G20.

Kepala Delegasi W20 Afrika Selatan, Prof Narnia Bohler-Muller, menegaskan urgensi implementasi kebijakan yang inklusif.

“Kami menyerukan kepada para pemimpin G20 untuk memprioritaskan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan melalui kebijakan yang mendorong kewirausahaan, inklusi keuangan, serta akses pendidikan dan layanan kesehatan,” katanya.

Komuniké kemudian diserahkan kepada Menteri Permukiman Afrika Selatan, Thembisile Simelane, untuk diteruskan ke kementerian terkait sebelum dibawa ke para pemimpin G20.

Ketua Delegasi W20 Indonesia, Hadriani Uli Silalahi menyampaikan, Indonesia mendorong langkah nyata dalam mengatasi ketidaksetaraan sistemik.

“Kami mengapresiasi peran sektor swasta yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan keterampilan dan akses pasar bagi perempuan. Kami membuka ruang kemitraan strategis, dari literasi digital hingga pembiayaan responsif gender, agar manfaatnya dirasakan sampai akar rumput,” ujarnya.

Perwakilan Indonesia di EMPOWER Alliance, Yessie D Yosetya, menambahkan bahwa Sisternet diposisikan sebagai platform kolaborasi untuk memperkuat kapasitas perempuan.

“Mandat kami adalah menjembatani komitmen global dengan aksi di lapangan. XLSMART dengan Sisternet menjadi katalis peningkatan keterampilan digital dan penguatan UMKM perempuan. Ke depan, inisiatif ini akan disinergikan dengan W20 Legacy Project agar dapat diadopsi lintas presidensi G20,” jelasnya.

Komuniké W20 telah dibahas dalam sidang menteri EWWG pada akhir Oktober 2025 di Gauteng dan direkomendasikan untuk diadopsi dalam Leaders’ Declaration G20.

Indonesia menegaskan komitmennya pada care economy, inklusi keuangan, dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Sebanyak 20 negara turut serta, di antaranya Indonesia, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Jepang, India, Uni Eropa, Arab Saudi, Brasil, dan Mesir.

Para delegasi sepakat mempercepat agenda global kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan. (rilis)