Indonesia Perlu Tingkatkan Konektivitas Digital dan Akses Universal
JAKARTA -- Ekonom Senior Bank Dunia Sailesh Tiwari merekomendasikan Indonesia untuk meningkatkan konektivitas digital dan akses universal terutama kepada separuh populasi yang belum terpapar teknologi digital untuk menekan tingkat ketimpangan. Menurut dia, ketiadaan akses digital yang memadai bisa menciptakan ketimpangan daerah, apalagi hanya 30 persen dari warga dewasa di kawasan pedesaan Indonesia yang terkoneksi dengan internet.
"Ukuran penduduk yang besar ini menciptakan ketimpangan antar daerah, dimana hanya sepertiga populasi dewasa di Papua yang sudah terkoneksi ke internet dibandingkan 50 persen lebih di Jawa dan Bali," kata Tiwari dalam paparan virtual World Bank Indonesia Digital Report di Jakarta, dirilis Republika.co.id, Kamis (29/7).
Ia memastikan layanan internet di rumah sangat penting untuk belajar maupun bekerja, terutama di tengah pandemi Covid-19, tetapi populasi yang terkoneksi dengan high broadband atau internet dengan kecepatan tinggi masih sangat minim. Selain itu, menurut data Bank Dunia, sebanyak 40 persen rumah tangga mengungkapkan bahwa biaya pendaftaran untuk broadband masih sangat mahal.
"Ini isu paling penting. Di tingkat global, Indonesia berada pada posisi 131 terkait biaya langganan internet, yang artinya biaya masih menjadi masalah besar bagi masyarakat Indonesia dan memengaruhi struktur broadband di Indonesia," katanya.
Untuk itu, sebagai upaya meningkatkan konektivitas digital, Tiwari membuat tiga rekomendasi utama. Pertama, pemerintah perlu mengalokasikan sistem untuk mobile broadband yang lebih baik.
"Maksud di sini bagaimana melaksanakan switch offer analog yang memiliki karakteristik penyebarluasan sesuai dengan konektivitas di pedesaan, dan high frequency band untuk menghilangkan hambatan jaringan," katanya.
Kedua, pemerintah Indonesia perlu memperkuat jaringan infrastruktur aktif dan pasif, meski akanmemengaruhi biaya investasi bagi para penyedia jasa layanan internet. Ketiga, Indonesia harus mempertimbangkan menerapkan unified sistem dengan pembuat regulasi yang akan memudahkan penyedia layanan internet.
