Inflasi Masih Terjadi, 'yang Terus Dilakukan Penanganan dan Langkah Konkret Pemprov Riau'
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus berupaya mengendalikan inflasi guna menjaga stabilitas ekonomi di daerah. Berbagai langkah telah diambil, mulai dari pengawasan harga kebutuhan pokok hingga memperkuat sinergi dengan berbagai pihak terkait.
Upaya ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat serta memastikan daya beli tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi global yang berfluktuasi.
Demikian disampaikan Asisten II Setdaprov Riau, M Job Kurniawan saat high level meeting bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Riau, Selasa, (10/12) di Pekanbaru.
M Job menuturkan bahwa, adapun upaya yang telah dilakukan Pemprov Riau diantaranya, gerakan tanam padi melalui bantuan benih dan pupuk untuk peningkatan IP atau perluasan area tanam (PAT) sebesar 6.000 hektare yang berasal dari APBD Provinsi Riau. Adapun yang sudah dialokasin sebagai berikut, Januari hingga Juli di wilayah Kampar 678 hektare, Pekanbaru 5 hektare, Kepulauan Meranti 184 hektare dan Siak 165 hektar.
"Kemudian Agustus hingga Oktober di Kabupaten Kuansing sebesar 196 hektare, Pekanbaru 7 hektare, Kepulauan Meranti 356 hektare, Rokan Hilir 1.938 hektare, pelalawan 621 hektare, Dumai 178 hektare, dan Siak 363 hektare," jelasnya.
"Dan rencana pada November sampai Desember akan dilakukan sebesar 381 hektare di Kabupaten Kuantan Singingi," imbuhnya.
Lebih lanjut, Pemprov Riau juga melakukan peningkatan luas tanam padi sebesar 2,75 persen. Pada 2023, peningkatan luas tanam padi dilakukan sebesar 56.298 hektare dan 2024 sebesar 71.793 hektare.
Kemudian, dijelaskan dia, jumlah produksi padi pada 2024 sebesar 225.837 ton. Jumlah ini meningkat sebanyak 19.864 ton atau 9,64 persen jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 205.973 ton.
Lalu, sebut Asisten II, melakukan gerakan tanam cabai dan bawang merah di Desa Karya Indah, kecamatan Tapung, kabupaten Kampar. Berupa pemberian bibit cabai sebanyak 2.100 batang dan bawang merah 2.100 batang ke kelompok wanita.
"Serta, gerakan tanam cabai bersama PKK Provinsi Riau pada 4 Maret 2024 di UPT perlindungan TPH Provinsi Riau. Dan pemberian bantuan bibit cabai sebanyak 2.000 batang dan bawang merah 2.000 batang kelompok wanita tani Kecamatan Kulim," ujarnya.
"Kemudian, melaksanakan kegiatan gerakan menanam cabai di 4 kabupaten/kota yaitu kota Pekanbaru, Dumai, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kampar melalui pembagian benih cabai atau bawang masing-masing sebanyak 8.400 batang," imbuhnya.
Lalu, dikatakan, gerakan tanam cabai melalui anggaran APBD perubahan 2024 sebanyak 5.000 batang diselenggarakan bersama ketua tim PKK. Adapun rinciannya, Pekanbaru sebanyak 2.000 batang, Dumai 1.000 batang, Kampar 1.000 batang, dan Pelalawan 1000 batang, dengan kondisi saat ini sudah ditanam seluruhnya.
Serta, menyelenggarakan gelar pasar tani di 11 kabupaten/kota sebanyak 27 kali, menyelenggarakan pasar tani mobile di kota Pekanbaru sebanyak 7 Kali, dan mengaktifkan gerai hortimart setiap hari. Ketiga kegiatan ini bertujuan untuk memutus rantai pemasaran sekaligus promosi produk petani Riau," ungkapnya.
"Dinas pangan tanaman pangan dan hortikultura menjadwalkan gerakan pangan murah sebanyak 13 kali selama tahun 2024 dan mendapatkan tambahan dana Dekon sebanyak 3 kali dan telah dilakukan 15 kali dan 1 GPM untuk HBKN Nataru 2025. GPM Provinsi Riau difokuskan pada kabupaten atau kota yang masuk dalam indeks harga konsumen (IHK)," sambungnya.
Adapun pelaksanaan operasi pasar murah, lanjutnya, sebanyak 74 titik, dan sudah dilaksanakan sebanyak 46 titik. Komoditas yang tersedia diantaranya, beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam ras, tepung terigu, cabai merah, bawang merah, dan bawang putih.
Kemudian, kata dia, upaya lainnya yaitu, melaksanakan pengembangan kawasan cabai seluas 50 hektar yaitu bantuan ke kelompok tani berupa bibit, pupuk, pestisida. Dengan rincian kota Pekanbaru 10 hektare, Kabupaten Rokan Hulu 10 hektare, Kabupaten Indragiri Hilir 10 hektare, Kota Dumai 10 hektare, Kabupaten Kampar 5 hektare, Kabupaten Rokan Hilir 5 hektare, dan Kabupaten Siak 5 hektare.
"Kondisi saat ini sudah tertanam 50 hektare dan sudah mulai berproduksi sebesar 200 ton," terangnya.
Lebih lanjut, sebutnya, upaya yang dilakukan adalah percepatan pendirian BUMD pangan. Saat ini prosesnya sedang menunggu kajian akademis kelayakan oleh konsultan akademis.
"Persiapan yang telah selesai yaitu kantor, SDM, modal, dan rencana pengendalian inflasi yang meliputi kerja sama antar daerah, operasi pasar, pembukaan toko oangan di setiap pasar tradisional dan di kecamatan dan kontrak farming," tutupnya, seperti yang dilansir dari mcr.(*)
