INPEST Menduga Pelindo Inhil 'Main Curang' dalam Penentuan Rekanan Jasa di Pelabuhan
Kegiatan bongkar muat di Pelindo Cabang Inhu. [Foto. INPEST]
PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Independen Pembawa Suara Transparansi [INPEST] menduga ada kecurangan dalam kegiatan penentuan rekanan jasa pelabuhan ditubuh Pelabuhan Indonesia [Pelindo] Cabang Indragiri Hilir [Inhil], Riau.
"Kecurangan masih melilit ditubuh Pelindo Cabang Inhil, Riau."
"Sangat miris dan kami melihat dalam rangka bisnis jasa bongkar-muat di Pelindo Cabang Inhil di duga masih ada kecurangan bahkan sudah mengarah praktik terjadinya korupsi kolusi nepotisme [KKN] di lokasi yang ditemukan," kata Ketua Umum [Ketum] Nasional INPEST, Ir. Marganda Simamora SH M.Si yang mengaku mendapat laporan dari anggotanya dilapangan, Rabu (3/4).
Menurutnya, aksi kegiatan itu sudah mengarah menjadi ajang keuangan pribadi untuk 'memperkaya diri'.
"Penelusuran dan pengamatan kami dilapangan menunjukkan pihak General Manager [GM] Pelindo Cabang Inhil mengisyaratkan bagi pengguna pelabuhan harus menjadi rekanan baru boleh melakukan jasa pelabuhan untuk melakukan bongkar muat barang," kata Ganda Mora nama sapaan dirinya.
Sejauh ini GM Janifriyadi dikonfirmasi lewat ponselnya, Rabu tidak menjawab.
Tetapi Ganda Mora, kembali menceritakan kalau para rekanan lebih dahulu harus ditunjuk oleh GM Pelindo.
"Kami melihat persoalan itu tidak sesuai dengan prinsip bisnis dan kemanfaatan pelabuhan yang seharusnya terbuka untuk semua pengguna jasa yang legal saat mengangkut material," kata dia.
"Siapapun dapat menggunakannya tanpa harus terdaftar dan ditunjuk oleh pihak Pelindo dan justru perlakuan itu adalah merupakan pilih kasih," terangnya.
"Bukan kah ini bisa kita duga telah terjadi peristiwa nepotisme yang akhirnya membuat tidak efektif nya sistem bisnis," tanya dia.
Ganda Mora menyebutkan akan lebih mencari tahu kebenaran ini, "tentu sesudah kebenaran diperoleh nanti segera melaporkannya kepada Kementerian BUMN dan pihak Kejaksaan Tinggi [Kejati] Riau, karena kami menduga sangat kental adanya aksi yang teriindikasi KKN di tubuh perusahaan BUMN itu," ungkapnya menyampaikan. (*)
