INPEST Soroti Dugaan Penyelewengan Proyek Swakelola di Disdik Rohil, 'yang Berujung Jadi Menimbun Keuntungan'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Indenpenden Pembawa Suara Transparansi [INPEST] mencium gelegat tak baik di tubuh institusi pendidikan Kabupaten Rokan Hilir [Rohil], Riau yang banyak mendapatkan proyek APBD di daerah dengan julukan seribu kubah itu.

"Proyek melalui proses tender maupun Penunjukan Langsung (PL) bertebar di Rohil, selain itu proyek swakelola dalam sebuah institusi gegap gempita."

"Hasil pantauan kami di lapangan pada institusi pemerintah [Disdik] Rohil malah banyak jalankan proyek swakelola hingga ratusan milyar rupiah. Pengusaha luar sejak tahun kemarin banyak gigit jari dan itu masih berlanjut di tahun 2024 ini," kata Robert H, Ketua DPD INPEST Rohil, Selasa (2/9/2024).

"Kalau terus begini uang APBD Rohil bisa cepat ludes, ini harus jadi pembahasan bersama. Bagaimana bisa mensejahterakan pengusaha lokal? Coba kalau  pengusaha lokal yang dapat proyek, ia bayar pajak masuk ke PAD Rohil, bayar zakat ke warga sekitar dan sebagainya. Yang pasti ada efect domino untuk kesejahteraan masyarakat," sambungnya, membeberkan.

Selain itu, Robert juga menyoroti adanya dugaan monopoli proyek di Disdik Rohil itu, kata dia sambil menunjukkan beberapa lembaran paket proyek baik fisik dan mobiler.

"Kalau usaha [proyek] itu diserahkan dengan salah satu pengusaha daerah, bukan diswakelola tentu lain ceritanya, ditambah karena kebijakan pejabat di sejumlah OPD. Termasuk dugaan pengkondisian proyek oleh oknum yang diduga melakukan intervensi dalam proses lelang, ini yang menjadikan suasana jadi rancu."

"Padahal jelas sudah ada Perwal agar bagaimana proyek PL dikerjakan oleh pengusaha lokal. Tetapi kenapa harus dikerjakan swakelola? Ini diduga ada monopoli usaha. Bahkan dalam masalah ini tentu ada oknum yang mengkondisikan," beber Robert.

Semenatara Kepala Dinas Pendidikan Rohil Yasril Arif, dikontak ponselnya Selasa 2 September 2024 tidak menjawab. 

Tetapi kembali disebutkan Robert yang berharap pemerintah setempat untuk lebih bijaksana mensejahterakan pengusaha lokal melalui kegiatan proyek APBD Rohil yang secara rutin setiap tahun dilaksanakan oleh OPD-OPD di Pemkab.

"Harusnya ini tidak boleh terus dibiarkan. Dan pengusaha lokal agar tidak meminjamkan bendera kepada siapapun. Masa pengusaha lokal mau jadi penonton?. Saya minta sama Pak Bupati agar lebih cermat dalam menyikapi persoalan ini. Saya bicara begini untuk kesejahteraan pengusaha lokal," harapnya.

Jadi Robert mempertanyakan soal proyek swakelola yang di jalankan Disdik Rohil itu dan masalah ini sudah dilaporkan ke Sekjen DPN INPEST di Jakarta, agar Aparat Penegak Hukum [APH] baik pihak Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] bisa turun tangan dan melihat sendiri upaya persekongkolan yang sudah terjadi.

Lambok STr, Sekjen DPN INPEST menanggapi laporan anggota di daerah menyatakan, soal proyek yang dikerjakan secara swakelola ini ada Peraturannya.

Pertama Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 serta Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2021, Swakelola merupakan Pengadaan Barang/Jasa yang  tidak disediakan oleh pelaku usaha atau sifatnya tidak diminati oleh pelaku usaha (Penyedia).

"Swakelola itu sengaja dilakukan untuk menghindari lelang, salah satunya adalah terhindar dari ketatnya mekanisme administratif yang berlaku pada paket penyedia, sekaligus bisa leluasa mengatur harga untuk mencari keuntungan, karena swakelola ini tidak melibatkan pengawasan dari pihak ketiga," katanya.

"Kami sedang melakukan pengamatan dan investigasi lanjutan, terahadap pengadaan jasa swakelola tahun 2023-2024, yang diduga tidak berkualitas hasil pekerjaannya, karena sudah manabrak aturan seritivikasi dibidang infrastruktur, membuat RAB dan harga sendiri. Untuk itu, ini semua kitra laporkan ke APH," tutupnya  (*)