PUPR Hanya Bisa Tambal Sulam Jalan Rusak, 'yang Dinilai Sepertinya Sekedar Usulan Tanpa Realisasi'
PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru akan memperbaiki 23 titik jalan rusak dengan cara tambal sulam, tetapi dewan sebelumnya sudah mendesak untuk melakukan gerak cepat bahkan ada yang pesimis hanya sekedar usulan tanpa realisasi.
"Jelang lebaran 2023, PUPR Kota Pekanbaru perbaiki jalan rusak, apalagi, aktivitas lalu lintas jelang lebaran diperkirakan meningkat."
"Rencana menjelang lebaran ini ada 23 titik, itu termasuk Jalan Parit Indah arah ke belakang. Kita akan tanggulangi dulu sebelum overlay," kata pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Edward Riansyah, Senin (13/3) lalu.
Ia menyebut jelang lebaran ada 23 titik yang akan diperbaiki PUPR. Puluhan titik ini bakal diperbaiki secara tambal sulam.
Bahkan, jalan yang direncanakan akan dilapis ulang juga ikut ditambal sulam jelang lebaran ini.
Jalan Parit Indah akan diperbaiki sementara dengan cara tambal sulam. Jika bantuan keuangan (Bankeu) dari provinsi sudah turun, pihaknya akan segera melakukan lelang dengan enam ruas jalan lainnya.
"Kalau untuk Jalan Parit Indah, setelah Bankeu dari provinsi masuk. Kita langsung proses lelang, sama prosesnya dengan jalan-jalan lainnya," sebutnya.
Menurutnya, ada tujuh ruas jalan yang akan dilakukan overlay pada tahun ini. Empat ruas jalan yakni Parit Indah, Firdaus, Tanjung, dan Pemuda, diperbaiki menggunakan Bankeu dari Provinsi Riau. Sementara Jalan Suka Karya, Delima dan Dahlia menggunakan anggaran dari Pemerintah Kota Pekanbaru.
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Nurul Ikhsan menyebut kerusakan sejumlah ruas jalan sudH membuat warga resah. Bahkan sejak awal tahun hingga mendekati Ramadan 1444 Hijriah tidak ada tanda-tanda dilakukan perbaikan.
Seperti kerusakan di Jalan Kartama, Jalan Inpres, dan Jalan Pahlawan Kerja dan beberapa titik lainnya. Kondisi jalan yang rusak sangat menganggu aktivitas warga, bahkan sangat rawan terjadi kecelakaan terutama di malam hari karena juga kurang penerangan.
"Kita sudah sampaikan beberapa kali kepada pihak PUPR untuk Gercep (gerak cepat) melakukan perbaikan. Karena kita akui saat ini banyak masyarakat yang resah bahkan geram dengan kondisi jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki," ungkap Nurul Ikhsan.
Dari komunikasi yang dilakukan Politisi Gerindra ini kepada pihak PUPR, ada beberapa pola kerja yang berubah dan terobosan yang lebih efektif yang akan dilakukan Dinas PUPR. Pola dan terobosan ini diharapkan Nurul tidak sekedar di atas kertas dan omongan semata. Tetapi dibuktikan dan direalisasikan sehingga berdampak baik kepada masyarakat.
"Untuk dinas PUPR baru-baru ini ada perombakan dan diisi oleh pejabat-pejabat muda. Harapan kita tentu pola kerja yang katanya ada perubahan dan adanya terobosan baru yang dinilai efektif, tersusun dan tertata dengan baik bisa direalisasikan," ujar Nurul.
Komisi IV yang membidangi persoalan infrastruktur dan pembangun ini akan tetap melakukan pengawasan terhadap kinerja OPD tersebut.
"Kita akan tetap awasi pengerjaan oleh OPD tersebut. Tekanan kita, dengan anggaran OPD yang besar jangan sampai anggaran mubazir. Intinya jangan sampai ditambal hari ini besok sudah rusak, jangan asal-asalan. Harus dicari apa pemarsalahannya jalan di pekanbaru tidak bertahan lama. Apakah memang kontur wilayah atau karena kondisi jalan tidak dibarengi dengan drainase yang tidak baik," sebutnya.
Malah Anggota DPRD Riau daerah pemilihan (Dapil) Pekanbaru, Ade Hartati Rahmat menyayangkan pembahasan jalan rusak di Kota Pekanbaru hanya berakhir di Musrenbang tanpa ada aksi yang berarti.
"Setiap reses hal yang selalu dikeluhkan masyarakat itu pasti mengenai jalan rusak, selalu itu yang utama," kata Ade Hartati Rahmat, Jumat (17/3.
Ade mengatakan, masalah jalan rusak tak terselesaikan juga karena ada hal yang tak terkoneksi secara baik antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.
"Contoh ada jalan rusak yang menjadi kewenangan Pemko. Namun karena anggaran, jalan tak bisa diperbaiki. Tapi Pemko tak mengomunikasikan ini ke provinsi, setiap tahun diulang lagi, hanya sampai di Musrenbang, tapi sekedar jadi usulan terus tak ada aksi," ujarnya.
Seharusnya, lanjut Ade, ada sinkronisasi informasi antar pemerintah daerah sehingga provinsi yang memiliki wilayah luas mampu berbagi peran.
Salah satunya mungkin dengan adanya bantuan keuangan atau dengan cara status jalan ditingkatkan menjadi jalan provinsi.
"Kalau anggaran provinsi habis juga, maka ini dikomunikasikan ke pusat. Provinsi harus jemput bola ke pusat, agar setiap tahun tak jadi usulan terus dan tak pernah terealisasi," pungkasnya. (rp.sul/*)
