Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan Pimpin Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana yang Minta Perusahaan Wajib Bantu Cegah Karhutla

PEKANBARU - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam), Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan, menegaskan akan menindak tegas bagi para pelaku pembakar hutan dan lahan.

Menko Polhukam juga akan mencabut izin perusahaan yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia termasuk di wilayah Riau, jika terbukti ada oknum perusahaan yang dengan sengaja membuka lahan dengan cara dibakar.

Penegasan tersebut disampaikan Menkopolkam Budi Gunawan, usai memimpin apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2025, di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Selasa (29/4).

Menko Polhukam didampingi Kepala BNPB Letjen TNI, Suharyanto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, Gubernur Riau, Abdul Wahid, kepala BMKG, Forkopimda, dan undangan lainnya.

"Terkait dengan pembakaran hutan dan lahan oleh oknum-oknum perusahaan dan lain sebagainya pemerintah tegas dalam hal ini, setiap melakukan pelanggaran ini akan di proses secara hukum,” tegas Menkopolkam, Budi Gunawan.

"Saya sudah koordinasi dengan Kapolri, Jaksa Agung, tadi dengan Kapolda juga nanti dengan Gubernur, termasuk dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, bahwa penegakan hukum tetap menjadi prioritas," sebut Menkopolkam.

"Termasuk mencabut izin perusahaan jika diperlukan, kalau terbukti perusahaan itu melakukan tindak pidana pembakaran hutan," tambahnya.

Terkait dengan Karhutla yang sering terjadi di wilayah Riau, terutama diwilayah operasi perusahan-perusahaan perkebunan dan kehutanan di wilayah Riau.

Mantan Kepala BIN ini juga menegaskan kepada perusahaan untuk sama-sama ikut membantu pemadaman.

Ikut terlibat dalan pencegahan Karhutla yang berada disekitar wilayah perusahaan, jangan sampai terjadi Karhutla di radius 5 kilometer diwilayah perusahaan.

“Untuk hari ini operasi penanganan hutan dan lahan kita juga melibatkan swasta. Swasta-swasta ini jangan diam saja, kita libatkan untuk turun langsung membentuk satgas darat, satgas perlengkapan dan lain-lain mereka siap dan sedang berjalan, ada beberapa perusahaan,” kata Menkopulkam.

“Kita minta radius sekitar mereka aman tidak terjadi kebakaran, keluar lagi 5 kilo kita minta tambah lagi untuk membantu. Termasuk ada sarana-sarana Hely yang bisa nanti membantu pemerintah daerah,” tegas Budi Gunawan.

BMKG memprediksi musim kemarau 2025 akan berlangsung bertahap dari April hingga September. Saat ini, sejumlah titik hotspot telah terdeteksi di Aceh, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

Khusus Riau, status darurat Karhutla telah ditetapkan setelah 81 hektar lahan terbakar dan 144 titik api terpantau.  

“Langkah-langkah pencegahan yang sudah dilakukan antara lain melakukan operasi modifikasi cuaca hujan sudah beberapa kali dilakukan, dan intensitasnya akan ditingkatkan, sesuai dengan prediksi cuaca dari BMKG dan BNPB kemudian patroli-patroli hotspot, kita ada aplikasi Sipongi deteksi dini pengendalian Karhutla,” jelasnya.

"Swasta jangan hanya diam saja, kita libatkan mereka secara langsung, membentuk satgas darat, menyediakan perlengkapan, menggelar pelatihan dan lainnya. Tadi setelah apel, mereka menyatakan siap dan sebagian sudah berjalan," kata Budi Gunawan.

Ia menyebut, beberapa perusahaan telah menunjukkan komitmen dengan menjaga wilayah konsesinya bebas dari kebakaran.

Bahkan, area radius 5 kilometer dari konsesi mereka pun dipantau agar tak terjadi kebakaran.

"Untuk mendukung upaya ini, kita juga akan menambah sarana pendukung, termasuk helikopter, demi membantu pemda dalam pemadaman dan mitigasi," ujarnya.

Terkait perusahaan yang diduga terlibat dalam pembakaran lahan, Menko Polhukam kembali menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas. Penegakan hukum, termasuk pencabutan izin usaha, akan dilakukan jika terbukti ada pelanggaran.

"Saya sudah koordinasi dengan Kapolri dan Kapolda. Nanti juga dengan gubernur dan Kementerian Lingkungan Hidup. Jika terbukti, penegakan hukum tetap jadi prioritas, termasuk pencabutan izin usaha," sebutnya.

Menko Polhukam juga menyampaikan pesan Presiden RI, jangan sampai kebakaran hutan jadi isu Internasional.Sebelumnya telah dilakukan Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Karhutla Nasional 2025, Menko Polkam memberikan arahan pesan Presiden RI Prabowo Subianto.

Di mana pesan itu dikatakannya merupakan hal penting yang harus diteruskan kepada jajaran di daerah.

"Pertama, Presiden mengapresiasi kesiapsiagaan dan kerja keras seluruh pihak dalam menjaga lingkungan. Kedua, Presiden mengingatkan pentingnya mempertahankan capaian positif ini, agar tidak lagi terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas hingga menjadi isu internasional," kata Menko Polhukam Budi Gunawan.

Dikatakannya, Presiden memberikan perhatian sangat besar terhadap isu kebakaran hutan. Karena dampaknya bukan hanya pada lingkungan dan kesehatan, tetapi juga pada aspek politik kawasan, bahkan bisa memicu komplain atau gugatan dari negara-negara tetangga.

"Sebagai bentuk keseriusan, Presiden Prabowo telah membentuk Satuan Tugas Penanganan Karhutla sejak 13 Maret 2025, yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Panglima TNI, serta Kapolri," katanya.

Satgas ini bertujuan mempercepat, menguatkan, dan mengkoordinasikan upaya pencegahan serta penanganan karhutla secara nasional.

Menurut Budi Gunawan, hingga 17 April 2025, berdasarkan data satelit dan laporan lapangan, terdapat 144 titik panas dan sekitar 97 hektare lahan terbakar di Indonesia, dengan wilayah rawan diantaranya meliputi Aceh, Riau, Jambi, Sumsel, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah.

"Semua kekuatan, baik pemerintah pusat, daerah, TNI-Polri, kementerian-lembaga, dunia usaha, dan masyarakat harus bersatu dalam satu komando untuk menekan kebakaran hutan hingga titik minimal, bahkan zero fire," tegasnya.

Untuk pencegahan, pemerintah akan melakukan berbagai langkah seperti operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dimulai 1 Mei 2025, pembuatan sekat kanal, dan menjaga tinggi muka air di lahan gambut.

Budi Gunawan juga meminta para gubernur, bupati, dan walikota yang wilayahnya rawan karhutla untuk segera menyiapkan seluruh sumber daya, memperkuat koordinasi dengan BNPB dan kementerian terkait, serta mewajibkan perusahaan di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan untuk aktif dalam upaya pencegahan.

"Pemerintah tidak akan ragu untuk menegakkan hukum kepada siapa pun yang lalai atau sengaja menyebabkan kebakaran," tegasnya.

Kepada masyarakat, relawan, mahasiswa, Pramuka, kelompok tani, dan seluruh elemen yang hadir, Budi Gunawan mengapresiasi partisipasi aktif mereka dan mengajak untuk terus melaporkan titik api melalui kanal laporan yang telah disiapkan.

"Kita semua punya peran. Mitigasi dan pencegahan harus dilakukan sedini mungkin," tutup Budi Gunawan. (*)