Jokowi Sebut Sudah Ada Investor Walau IKN Nusantara Terus Sepi, Pengamat: Berpotensi Bebani APBN Ratusan Triliun

JAKARTA - Pengamat ekonomi memperingatkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berpotensi membebani biaya pembangunan ratusan triliun ke APBN dengan sepinya investasi asing. Akan tetapi, Presiden Joko Widodo mengeklaim sudah ada investor asing yang masuk ke IKN.

Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyebut, investor asing yang masuk itu bermitra dengan investor lokal untuk menanamkan modalnya dalam proyek-proyek pembangunan di IKN.

"Selama yang di domestik masih berbondong-bondong, saya kira—tapi juga sebetulnya yang investor dalam negeri pun sebetulnya itu pun sudah partner-an sama yang asing," ujar Jokowi saat meninjau progres pembangunan Hotel Nusantara di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (20/12).

"Satu-dua saya tahu sudah partner-an dengan asing. Sebetulnya juga sama saja," tegas Jokowi seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Kendati begitu, Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono, mengatakan IKN memiliki potensi besar pembiayaannya akan bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau menjadi proyek mangkrak.

“Saya meyakini IKN belum mampu menarik investor. Ketika investor tidak kunjung datang, untuk mencegah proyek mangkrak, maka beban Rp466 triliun akan ditanggung APBN,” ujar Yusuf.

Tak hanya itu, jika IKN berhasil dibangun, ia memperkirakan akan sulit membujuk masyarakat untuk berpindah ke kota tersebut. Sehingga, IKN terancam menjadi “kota hantu”.

Sebelumnya, pada 2022, diperkirakan bahwa proyek nasional membutuhkan Rp466 triliun, dengan porsi 20% berasal dari APBN.

Pada Januari 2022, dalam situs resmi IKN tertulis anggaran akan ditopang oleh APBN sebesar 53,5% dan sisanya menggunakan dana yang bersumber dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), BUMN, serta swasta. 

Namun, kini, persentase APBN berubah menjadi 30%, menurut Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja pada Mei 2023, seperti dikutip dari detikcom.

Secara total, pada periode 2022-2024, pemerintah menetapkan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp75,5 triliun, dengan rincian Rp5,5 triliun pada 2022, Rp29,4 triliun pada 2023, dan Rp40,6 triliun pada 2024.

Saat ini, peletakan batu pertama alias groundbreaking tahap tiga tengah dilaksanakan pada 20-21 Desember 2023.

Mengapa IKN sepi investor asing?

Ketika menjelaskan ada sejumlah investor asing yang bermitra dengan investor lokal di IKN Nusantara, Jokowi tak merinci lebih jauh mengenai detail investor asing yang masuk, maupun proyek yang dikerjakan.

Meski minat investasi positif, menurut Jokowi, perkembangan pembangunan sejumlah proyek di IKN harus dicek setiap bulan, terutama untuk pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan peletakan batu pertama.

"Memang progres (pembangunan IKN) setiap bulan harus dicek, dilihat,” ujar Jokowi saat meninjau pembangunan di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (20/12).

Dia meyakini, pembangunan sejumlah proyek yang ada di IKN saat ini menunjukkan semakin bertambahnya minat investor untuk berinvestasi di sana. 

“Ini yang saya bilang setelah yang satu masuk, yang lain pasti berbondong-bondong, yang lain berbondong-bondong, yang di belakangnya akan berbondong-bondong lagi, dengan ini yang berbeda-beda ada hotel, ada mal, ada sport center, ada rumah sakit," jelas Jokowi.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengeklaim "tengah dalam proses menandatangani sejumlah kesepakatan" dengan investor asing.

"Investor internasional perlu waktu. Biasanya, mereka baru masuk setelah melakukan studi kelayakan, melihat situasi topografi dan kondisi lingkungan. Jadi mereka perlu waktu," ujar Bambang, Selasa (20/12).

OIKN mengeklaim telah meraih total realisasi komitmen peminatan investasi mencapai Rp41,4 triliun selama tiga rangkaian peletakan batu pertama tahap 1 hingga tahap 3 pada 2023, menurut kantor berita Antara. 

Sebelumnya, pada November silam, Jokowi mengatakan, hingga saat ini belum ada satu pun investasi asing yang masuk ke IKN Nusantara. Namun, ia meyakini investor luar negeri akan segera masuk ke IKN setelah investor lokal bergerak.

“Saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di San Francisco, Amerika Serikat seperti diberitakan Kompas.com.

Akan tetapi, Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho, mengatakan bahwa investor asing masih ragu untuk melakukan investasi langsung karena IKN masih berada di ambang ketidakpastian.

Ketidakpastian tersebut berasal dari pemilihan presiden yang akan diselenggarakan Februari 2024 mendatang, dengan masing-masing kandidat memiliki sikap berbeda terhadap kelanjutan IKN.

“Ini ada tiga kandidat calon presiden; yang satu melanjutkan, yang satu mungkin melanjutkan tetapi mungkin ada perubahan, lalu yang selanjutnya mengkaji ulang. Investor pasti akan ragu, ini siapa yang akan kepilih,” kata Andry.

Oleh karena itu, ia menilai para investor asing masih menunda keputusan mereka untuk berinvestasi. Hal tersebut terlihat dari faktanya investasi langsung yang masuk baru digelontorkan oleh investor lokal.

“Kalau investor lokal, mereka paham kondisi yang ada. Tapi investor asing merasa bahwa biaya politiknya masih terlalu besar bagi mereka,“ ungkapnya.

Selain itu, ia mengatakan keuntungan bisnis dari IKN itu sendiri baru akan terlihat setelah 20 hingga 30 tahun ke depan, bukan dalam waktu setahun atau dua tahun. Sebab, pemerintah masih harus meyakinkan masyarakat untuk berpindah ke IKN.

“Kalau kita lihat untuk saat ini SDM-nya masih belum ada di sana, ini menurut saya juga membuat investor ragu untuk masuk,“ kata Andry.

Senada, Direktur IDEAS, Yusuf Wibisono, mengatakan bahwa populasi adalah penggerak utama bisnis dan penarik utama investasi. Tanpa jumlah populasi yang memadai, tidak akan ada investasi yang berani masuk ke IKN.

Ia mengambil contoh kota Batam yang mulai dibangun dari lahan kosong sejak era 1970-an. Namun setelah 50 tahun berlalu, populasi Batam masih berkisar 1-2 juta penduduk.

“Padahal, selama puluhan tahun Batam menikmati berbagai fasilitas investasi dan kemudahan ekspor-impor. IKN membutuhkan penduduk hingga 3-5 juta orang agar investor tertarik dan bersedia menanamkan modalnya,” kata Yusuf.

Apa dampaknya bagi pembangunan IKN?

Ekonom INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengatakan kurangnya investasi asing terhadap pembangunan IKN dapat mengakibatkan pembengkakan dana APBN karena pemerintah akan terus mendorong penuntasan proyek tersebut.

“Menurut saya, mau tidak mau APBN harus dikeluarkan, bagaimana IKN itu juga harus didorong oleh APBN. Karena kalau bergantung pada investasi asing, apakah bisa cepat tuntas?“ ungkap Andry.

Ia mengatakan nasib IKN berpotensi menjadi serupa dengan Kereta Cepat Jakarta Bandung alias Whoosh, di mana terjadi penundaan tanggal operasional terus-menerus, yang kemudian berdampak pada biaya tambahan atau cost overrun yang besar.

“Itu akan terjadi kalau misalnya IKN butuh waktu semakin lama untuk dibangun. Pasti akan ada biaya menumpuk di akhir, yang harusnya diselesaikan pada masa ini. Itu akan bertambah di masa yang akan datang,“ katanya.

Bahkan, ia memperkirakan IKN tidak hanya akan menjadi PR bagi presiden berikutnya, tetapi juga bagi tiga sampai empat presiden setelah Jokowi juga. Karena skala proyek IKN sedemikian besar yang menurut Andry akan memakan waktu yang sangat lama.

“Karena ini adalah program maraton dari tiap presiden ke presiden lainnya. Dan pembangunannya tidak bisa jangka pendek, ini jangka panjang,“ ujar Andry.

Direktur IDEAS, Yusuf Wibisono, mengatakan anggaran Rp466 triliun yang digunakan untuk membangun IKN bisa saja digunakan untuk membangun 1.300 km jaringan rel kereta Trans - Sumatera, 1.750 Km kereta Trans - Sulawesi, serta 2.400 Km kereta Trans - Kalimantan.

Bahkan, sambungnya, anggaran itu masih mencukupi untuk me-reaktivasi 2.700 Km jaringan rel kereta di Jawa.

“Dengan terbangunannya jaringan rel di seluruh penjuru negeri, kita akan mendorong dinamika perekonomian, mobilitas penduduk dan mendorong efisiensi sektor logistik secara signifikan,“ jelas Yusuf.

Ia mengatakan biaya pembangunan IKN Rp466 triliun masih berpotensi mengalami pembengkakan anggaran seiring waktu pengerjaan yang membutuhkan waktu panjang, diperkirakan hingga puluhan tahun.

“Kami memperkirakan, dalam skenario terburuk dimana IKN sepenuhnya bergantung kepada APBN, maka dibutuhkan dukungan APBN di kisaran Rp 50 triliun per tahun hingga 15 tahun ke depan.

“Kebutuhan anggaran IKN ini sangat besar, dan berisiko tinggi ketika pendanaan bergantung ke APBN yang telah digelayuti timbunan beban utang yang sangat besar,“ kata Yusuf.

Apakah IKN berpotensi mangkrak?

Menurut Andry, pada tahap ini, pemerintah tidak punya pilihan lain selain melanjutkan proyek tersebut karena biaya pembatalan akan terlalu besar dan membawa kerugian bagi prospek investasi negara ke depannya.

“Jangan sampai itu memberikan sinyal bagi investor lain bahwa ini bisa merubah regulasi yang sudah ditetapkan, bahkan sudah direvisi Undang-Undangnya,“ kata Andry yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Hanya saja, lanjutnya, pembangunan harus dipercepat agar segera diselesaikan. Karena jika tidak, biayanya akan semakin mahal.

“Kalau dibatalkan, biayanya akan lebih mahal lagi, jadi tidak ada pilihan lain selain dilanjutkan,“ ujarnya.

Juru Bicara Otorita IKN (OIKN) Troy Pantouw, Deputi Pendaan dan Investasi Agung Wicaksono serta Juru Bicara Kementerian Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) belum mau memberi tanggapan.

Sebelumnya, Deputi Pendaan dan Investasi Agung Wicaksono mengatakan bahwa saat ini sudah ada 305 letter of intent (LoI) dari pengusaha swasta dalam negeri dan luar negeri yang menyatakan siap berinvestasi di IKN.

“Jadi kalau 172 dari 305 LoI adalah domestik, sisanya tentu sekitar 133 adalah investor asing,” ucap Agung, seperti diberitakan oleh Tempo.

Lebih lanjut, Juru Bicara OIKN Troy Pantouw menegaskan pada Oktober lalu bahwa pembangunan IKN akan tetap berjalan siapa pun presidennya.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia membantah bahwa investor asing tidak ingin berinvestasi di IKN. Ia menegaskan bahwa saat ini pengusaha lokal yang menjadi prioritas.

“Saya diperintahkan presiden untuk di klaster A memprioritaskan pengusaha dalam negeri, agar tempat premium dikuasai oleh anak-anak negeri sendiri," katanya pada Kamis (7/12), seperti diberitakan Antara.

Ia mengatakan bahwa peletakan batu pertama untuk investor asing baru akan dilaksanakan setelah Upacara Kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 di IKN atau setelah pembangunan tahap pertama selesai. (*)