JAKARTA - Prajurit TNI harus menjaga netralitas di tahun politik. Tidak dibenarkan TNI terlibat dalam politik praktis terutama saat Pemilu 2024.
Seperti disampaikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Dirinya ingatkan agar seluruh prajuritnya netral dan tidak terlibat politik praktis.
"Kita tetap memegang teguh netralitas TNI untuk tidak terlibat politik praktis," tegas Dudung saat memimpin Apel Kesiapsiagaan TNI AD di Silang Monas, dirilis antarariau.com, Rabu (25/10).
Apalagi tahapan Pemilu Serentak 2024 sudah berjalan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga sudah umumkan 18 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi.
Beberapa partai politik juga sudah ada yang mendeklarasikan dan mendukung para tokoh sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024.
"Namun, kita tetap memegang teguh netralitas TNI," kata Jenderal Dudung.
Dudung menegaskan jika ada prajurit TNI AD yang terlibat politik praktis maka siap-siap dikenai sanksi.
"Kalau orang dukung-mendukung dari TNI AD, nanti akan kami proses secara hukum. Karena sudah dari dulu yang namanya TNI AD itu harus netral, tidak boleh memilih salah satu calon," tegasnya. (*)
Tags : Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kasad Jenderal Dudung Abdurachman, Prajurit TNI Jaga Netralitas, Tahun Politik,