Kasus SPPD Fiktif DPRD Riau Menguap Jadi Berujung di Unjuk Rasa

PEKANBARU — Ratusan massa dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barisan Suara Rakyat Bersatu (Berantas) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Jumat (11/4/2025).

Aksi tersebut digelar untuk mendesak BPKP segera mengumumkan hasil penghitungan kerugian negara dalam kasus dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Sekretariat DPRD Riau, yang saat ini tengah ditangani oleh Kepolisian Daerah (Polda) Riau.

Koordinator umum aksi, Kenzai, menyampaikan tiga poin tuntutan utama secara terbuka dalam orasinya di hadapan kantor BPKP Riau.

Pertama, massa mendesak BPKP Riau segera mengumumkan hasil audit penghitungan kerugian negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi SPPD fiktif tersebut.

Kedua, mereka meminta BPKP bersikap transparan dalam proses audit agar masyarakat Riau dapat mengetahui perkembangan kasus yang sedang berlangsung.

Ketiga, massa menuntut klarifikasi atas lambannya proses audit yang dinilai berjalan terlalu lama.

“Kami datang untuk mencari kejelasan. Sudah hampir satu tahun kasus ini berjalan, namun belum ada perkembangan signifikan. Kami khawatir ada upaya penghambatan penanganan kasus,” ujar Kenzai.

Aksi berlangsung damai dan tertib dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Hingga berita ini diturunkan, pihak BPKP Perwakilan Riau belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan massa. (*)