Keanggotaan BUMNU Luar Biasa Hingga Capai 165 Juta Orang yang Disiapkan Jadi Bagian Sistem Ekonomi Nasional
BUMNU disiapkan jadi bagian sistem ekonomi nasional.
JAKARTA -- Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama (BUMNU) disiapkan untuk menjadi bagian sistem ekonomi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Ketua PP ISNU Bidang Investasi Herry Haryanto Azumi mengatakan dirinya telah mendapat informasi dari Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Ketua PBNU Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup Aizuddin Abdurrahman (Gus Aiz) jika PBNU telah memiliki BUMNU.
"Saya sudah mendapat arahan dari Ketum BPNU dan salah satu Ketua BPNU yaitu Gus Aiz yang kebetulan beliau adalah ketua yang membidangi ekonomi. Beliau mengatakan bahwa NU memiliki namanya BUMNU, Badan Usaha Milik NU," kata Herry ditemui seusai ISNU Forum on Investment, Trade and Global Affairs di Jakarta, Kamis.
Dia menyampaikan BUMNU disiapkan untuk menjawab tantangan kontribusi warga NU dalam sistem ekonomi nasional secara nyata, terukur, dan berbasis kekuatan anggota.
"Dalam konteks ini, pemerintahan Pak (Presiden) Prabowo pernah menyatakan bahwa dibuka peluang sebesar-besar bagi NU untuk masuk dan terlibat di dalam investasi, di dalam upaya untuk menarik investor, di dalam upaya untuk menumbuhkan ekonomi nasional," ujarnya.
Oleh karena itu, dengan keanggotaan mencapai 165 juta orang, NU memiliki potensi ekonomi besar yang dapat dimonetisasi melalui pengelolaan badan usaha secara sistematis demi kesejahteraan warga dan kontribusi terhadap ekonomi nasional.
BUMNU akan menjadi wadah utama dalam mengelola berbagai peluang usaha yang diharapkan membawa manfaat langsung bagi warga NU serta memperkuat kemandirian ekonomi umat.
"Jadi saya kira itu adalah satu challenge yang bagus agar kontribusi NU bisa lebih terukur di dalam ekonomi ini. Tentunya ini berbasis dari kekuatan warganya yang luar biasa, membership 165 juta itu luar biasa, dan ini tergantung bagaimana cara kita untuk membuat itu monetize dari sisi ekonomi," jelasnya.
Dalam rapat internal PBNU, kata Herry, telah disepakati bahwa BUMNU akan menangani sektor-sektor strategis sesuai kebutuhan nasional dan kekuatan lokal NU untuk memastikan dampak ekonomi yang terukur dan berkelanjutan.
Kendati demikian, Herry tidak menyebukan kapan secara pasti BUMNU akan diluncurkan, begitu juga pihak yang akan mengelola badan usaha tersebut.
Hanya saja, dia menyebutkan jika pengumuman resmi peluncuran BUMNU akan dilakukan dalam waktu dekat, seiring komunikasi intensif antara PBNU dan pemerintah terkait sinergi kebijakan dan implementasi program.
"Dalam waktu dekat akan diumumkan. Nanti kita tunggu PBNU untuk mengannounce, karena ini inline dengan komunikasi PBNU dengan pemerintah," kata Herry.
Dukung ekonomi 8 persen
Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen dengan mendorong sinergisitas lintas sektor dan pembentukan Badan Penerimaan Negara.
"Jadi ISNU saya kira sangat aware dan concern untuk bagaimana Badan Penerimaan Negara terbentuk sebagai bagian untuk mencapai growth 8 persen itu," kata Ketua PP ISNU Bidang Investasi Herry Haryanto Azumi ditemui seusai ISNU Forum on Investment, Trade and Global Affairs di Jakarta, Kamis.
Ia menegaskan pentingnya peran semua elemen bangsa dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang ditetapkan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
PP ISNU menilai target tersebut dapat dicapai apabila seluruh sektor, mulai dari pengusaha, birokrasi, hingga aparat penegak hukum, bersinergi dalam satu mata rantai pembangunan ekonomi yang terintegrasi dan efisien.
"ISNU merasa harus terlibat di dalam upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan tersebut. Karena seluruh elemen bangsa dan negara harus terlibat. Tidak hanya ISNU, tentunya semua elemen yang lain," tuturnya.
Menurut ISNU, langkah konkret seperti meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan harus menjadi bagian utama dari strategi nasional dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi.
PP ISNU mengusulkan agar pembentukan Badan Penerimaan Negara segera direalisasikan guna menyatukan berbagai sumber penerimaan dalam satu sistem yang efektif, transparan, dan mendukung daya saing ekonomi.
Organisasi ini juga menekankan bahwa Indonesia tidak boleh lagi terjebak pada wacana atau diskursus panjang, namun harus segera bergerak ke arah aksi nyata dan implementasi kebijakan pembangunan ekonomi yang terukur.
PP ISNU menyarankan agar kebijakan ke depan harus berpijak pada rencana strategis yang kuat dan diikuti oleh tindakan nyata, bukan sekadar retorika atau rencana tanpa pelaksanaan di lapangan.
"Kita tidak bisa hanya sekedar diskursus, wacana. Kita harus action. Jadi saya kira harus berpijak pada satu perencanaan yang berujung pada action," bebernya.
Sebagai bentuk dukungan konkret, PP ISNU telah beberapa kali memfasilitasi dialog antara investor dan pelaku ekonomi guna membangun kepercayaan serta menjembatani kepentingan antara kapital dan kekuatan kerja nasional.
PP ISNU meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa dicapai melalui integrasi antara modal, pelaku industri, serta sektor produktif lain yang saling memperkuat dalam kerangka pembangunan nasional.
"Jadi saya kira ini kombinasi dari integrasi kapital dengan working force, kapital dengan industri, kapital dengan para pengusaha yang memang menjadi bagian dari sistem untuk meningkatkan pertumbuhan menjadi 8 persen itu," kata Herry.
PP ISNU menggelar Forum on Investment, Trade and Global Affairs sebagai upaya membangun kesadaran strategis dalam menjalin kerjasama global serta meraih peluang ekonomi dari perubahan tatanan dunia.
Forum itu mempertemukan para cendekiawan, pemikir kebijakan luar negeri, hingga pelaku usaha lintas negara dalam panggung diskusi terbuka lintas sektor. (rilis)
