Kebakaran Gambut Sulit Padam yang Sudah Tembus 16.474 Hektare, Menhut RI: Korporasi di Riau Stop Bakar Lahan

PEKANBARU - Menteri Kehutanan (Menhut) RI Raja Juli Antoni menegaskan pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla), baik masyarakat maupun korporasi.

Penegakan hukum dipastikan berjalan tanpa pandang bulu, seiring upaya pemadaman dan pendinginan yang masih berlangsung di kawasan gambut Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Riau, Jumat (28/8).

Saat meninjau langsung lokasi kebakaran, Raja Juli mengingatkan, kebakaran di lahan gambut memiliki tingkat kesulitan tinggi karena api dapat terus membara di bawah permukaan tanah meski kobaran di atas sudah padam.

"Jadi sekali lagi, ini pekerjaan pemadaman yang berat sekali. Sehingga saya ingatkan kepada masyarakat ataupun korporasi yang masih bermain api mohon diberhentikan," tegas Raja Juli.

Menhut mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterimanya dari Kapolda Riau, aparat telah menetapkan satu orang sebagai tersangka kasus karhutla di wilayah tersebut.

Ia menegaskan, langkah hukum merupakan instruksi langsung Presiden agar memberikan efek jera kepada para pelaku.

"Tadi disampaikan Pak Kapolda sudah ada satu tersangka untuk daerah sini. Ya tetap seperti yang tadi sudah saya sampaikan, perintah Pak Presiden penegakan hukum harus jelas dan dilakukan tanpa pandang bulu," katanya.

Menurut Raja Juli, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan operasi pemadaman.

Pencegahan serta penegakan hukum harus berjalan beriringan agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Dalam peninjauan tersebut, api terbuka di sebagian area memang sudah tidak terlihat. Namun, asap masih keluar dari lapisan gambut sehingga proses pendinginan belum dapat dihentikan.

Ia menjelaskan karakteristik tanah gambut membuat bara api dapat bertahan di dalam tanah dan sewaktu-waktu kembali memicu kebakaran apabila pendinginan tidak dilakukan secara menyeluruh.

"Kalau dilihat ini sudah tinggal asap saja, tetapi jika tidak dilakukan pendinginan bisa muncul kapan saja. Makanya, saya minta supaya semuanya tetap waspada," jelasnya.

Raja Juli menambahkan, kondisi tersebut menjadi alasan Riau ditetapkan sebagai salah satu provinsi prioritas dalam penanganan karhutla nasional.

"Riau menjadi salah satu provinsi prioritas karena kita lihat bersama tanah yang ada di sini merupakan tanah gambut. Pemadaman di tanah gambut ini tidak mudah, sehingga diperlukan proses pendinginan seperti sekarang ini," ujarnya.

Di tengah proses penanganan yang masih berlangsung, Menhut memberikan apresiasi kepada seluruh personel gabungan yang terlibat, mulai dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni hingga berbagai unsur lainnya.

"Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Mulai dari Pak Pangdam, Pak Kapolda, BPBD, Manggala Agni hingga seluruh pihak yang telah bersama-sama melakukan pemadaman api," ungkapnya.

Dalam kunjungan tersebut Raja Juli didampingi Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, serta Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan.

Sementara itu, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto menegaskan, keberhasilan pengendalian karhutla merupakan hasil kolaborasi seluruh elemen, bukan hanya pemerintah atau aparat keamanan.

"Keberhasilan ini bukanlah milik perorangan atau bukan hanya keberhasilan TNI, Polri, dan pemerintah saja," sebut SF Hariyanto.

"Melainkan keberhasilan kita bersama seluruh elemen masyarakat Riau. Gotong royong merupakan hal paling mendasar dalam penanganan Karhutla di Riau," tukasnya.

Luasan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau terus bertambah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Riau mencatat total lahan terbakar mencapai 16.474,15 hektare sejak 1 Januari hingga 27 Agustus 2026.

Kepala BPBD Damkar Riau M Edy Afrizal mengatakan Kabupaten Bengkalis menjadi daerah dengan luasan karhutla terbesar, yakni mencapai 8.434,40 hektare.

Posisi kedua ditempati Kabupaten Pelalawan dengan luasan lahan terbakar 4.629,39 hektare.

“Dari data yang dihimpun dari 1 Januari hingga kemarin, terdapat total 16 ribu lebih luasan karhutla,” kata Edy, Jumat (28/8/2026).

Selain Bengkalis dan Pelalawan, karhutla juga terjadi di sejumlah daerah lainnya.

Kabupaten Indragiri Hilir mencatat luasan lahan terbakar 963,02 hektare, disusul Kota Dumai 556,01 hektare dan Indragiri Hulu 552,37 hektare.

Kemudian Rokan Hilir 452,53 hektare, Siak 339,66 hektare, Kepulauan Meranti 209,45 hektare, Kampar 140,66 hektare, Pekanbaru 93,63 hektare, Kuantan Singingi 69,07 hektare, serta Rokan Hulu 33,96 hektare.

Edy menyebutkan, pada Kamis (27/8/2026) terdeteksi tambahan 171 titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah Riau. Pada hari yang sama, luas lahan terbakar bertambah 8,88 hektare.

Pelalawan menjadi daerah dengan tambahan hotspot terbanyak, yakni 72 titik. Selanjutnya Indragiri Hilir sebanyak 53 titik, namun belum terdapat penambahan luasan karhutla.

Siak tercatat memiliki tambahan 18 hotspot dengan penambahan luasan terbakar sekitar 4 hektare.

Sementara Kuantan Singingi mencatat 12 hotspot dengan tambahan luasan 0,09 hektare. Dumai dan Pekanbaru masing-masing terdapat satu hotspot.

Di Pekanbaru, luasan karhutla bertambah 2,19 hektare, sedangkan tambahan luasan di Pelalawan masih dalam proses penghitungan.

Untuk penanganan, petugas gabungan melakukan pemadaman di empat titik api dan pendinginan di sembilan titik asap. Lima titik lainnya dinyatakan telah padam.

Personel BPBD, Masyarakat Peduli Api (MPA), TNI, Polri, dan masyarakat turut dikerahkan untuk menangani karhutla di sejumlah wilayah.

“Untuk upaya penanganan, kemarin petugas melakukan pemadaman di empat titik api, pendinginan di sembilan titik asap, dan lima titik dinyatakan padam,” ujar Edy. (*)