Kemenhaj Kembali Terapkan Skema Murur dan Tanazul Pada Musim Haji 2026

Pemerintah telah memfasilitasi transportasi untuk seluruh jamaah haji Indonesia.

AGAMA — Jamaah haji tahun ini dilarang untuk berjalan kaki dari Muzdalifah ke Mina yang sering terjadi setiap tahun. Laksma TNI Harun Arrasyid mengatakan, larangan tersebut merujuk pada aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Haji Arab Saudi serta pertimbangan keselamatan dan kesehatan jamaah.

Jarak antara Muzdalifah dan Mina yang cukup jauh, ditambah dengan kondisi cuaca panas dan kepadatan massa, membuat aksi jalan kaki sangat berisiko menyebabkan kelelahan ekstrem, dehidrasi, hingga jamaah tersesat atau terpisah dari rombongan.  

"Apakah jamaah boleh haji masiyan atau jalan kaki? Kalau untuk jalan kaki tentunya tidak diperbolehkan karena memang ada aturan tersendiri dari Kementerian Haji Arab Saudi," ujar Harun usai memberikan materi dalam diklat calon petugas haji 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu malam (21/1/2026). 

Harun memastikan, pemerintah telah memfasilitasi transportasi yang memadai untuk seluruh jamaah Indonesia. Pergerakan jamaah dari Muzdalifah ke Mina akan dilayani sepenuhnya menggunakan bus taradudi yang telah disiapkan. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi jamaah untuk memaksakan diri berjalan kaki.

"Kita juga sudah memfasilitasi jamaah kita itu bergerak dari Muzdalifah itu dengan kendaraan taradudi. Jadi tidak diperbolehkan jemaah kita dari Muzdalifah menuju Mina jalan kaki, tidak diperbolehkan," kata Harun.  

Larangan tersebut juga berkaitan dengan manajemen alur lalu lintas di Tanah Suci. Pejalan kaki yang tidak teratur dapat menghambat pergerakan bus dan kendaraan operasional, yang justru akan memperparah kemacetan. 

Petugas haji, yang telah dilatih secara mental dan fisik selama diklat, akan disiagakan untuk mengawasi dan mengarahkan jamaah agar tetap mematuhi prosedur transportasi yang telah ditetapkan demi kelancaran dan keselamatan bersama.  

Skema murur

Kementerian Haji dan Umrah akan menerapkan dan mematangkan skema murur atau melintas Muzdalifah tanpa turun dan skema tanazul atau pengembalian jamaah ke hotel atau tenda lebih awal dalam penyelenggaraan haji tahun ini.  

Harun mengatakan rencana tersebut sudah mendapatkan lampu hijau dari pimpinan dan akan didukung penuh oleh petugas di lapangan. Skema itu dirancang untuk mengurangi beban kepadatan jamaah di Muzdalifah yang areanya semakin terbatas, serta mengontrol aliran jamaah yang masuk ke Mina.  

"Rencana untuk murur dan tanazul itu akan kita laksanakan rencananya di tahun ini. Bapak Menteri juga akan melaksanakan proyek itu, sehingga kami dengan unsur-unsur petugas yang di Armuzna akan mendukung kebijakan itu," ujar Harun.  

Harun menjelaskan, skema murur dianggap solusi paling efektif saat ini. Dengan murur, sebagian jamaah, terutama yang lansia, risiko tinggi (risti), dan penyandang disabilitas, akan tetap berada di dalam bus saat melewati Muzdalifah.   

Lalu, jamaah berhenti sejenak untuk memenuhi rukun mabit, kemudian langsung melanjutkan perjalanan ke Mina. Hal itu akan secara signifikan mengurangi tumpukan massa di hamparan Muzdalifah. 

"Kita anggap itu lebih efektif. Dengan adanya murur, bisa mengurai kepadatan jamaah di Muzdalifah dan juga akan bisa lebih mengontrol kepadatan, baik yang ada di Muzdalifah maupun nanti yang ada di Mina," kata Harun. 

Meski demikian, Harun menyebutkan bahwa implementasi teknis terkait jumlah pasti jemaah yang akan mengikuti skema tersebut masih dalam tahap pendataan.

"Kalau sekarang ini baru konsep saja yang kita akan laksanakan. Untuk berapa jumlah jemaah yang akan melakukan itu, ini nanti kalau sudah lengkap proses pendataan dan sebagainya akan dimatangkan,"ujar Harun.

Langkah tersebut menunjukkan pergeseran manajemen haji yang semakin adaptif terhadap kondisi lapangan demi keselamatan jamaah. (*)