Kemenhaj Percepat Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 di Tengah Konflik Timur Tengah
Kemenhaj menyiapkan beberapa skenario mitigasi di Tanah Suci.
AGAMA — Kementerian Haji dan Umrah RI mempercepat persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M dengan menitikberatkan pada aspek keselamatan jamaah di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah, sekaligus menghadirkan fleksibilitas layanan ibadah.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), Puji Raharjo menegaskan, langkah mitigasi keamanan menjadi prioritas utama pemerintah dalam menghadapi potensi eskalasi konflik di kawasan.
”Keselamatan jamaah tetap menjadi prioritas utama bagi kami. Mengingat kondisi eskalasi di Timur Tengah, kami tengah menyiapkan beberapa skenario mitigasi yang komprehensif untuk memastikan jamaah dapat beribadah dengan aman dan tenang,” ujar Puji dalam keterangan tertulis, Selasa (31/3/2026).
Selain aspek keamanan, pemerintah juga mematangkan skema layanan ibadah yang lebih fleksibel. Di antaranya penerapan Tanazul (pemulangan lebih awal atau penundaan) dan Murur (melintas di Muzdalifah) guna menjaga kelancaran mobilitas jamaah. Kemenhaj juga menyiapkan mekanisme pembayaran Dam (denda atau sembelihan) dengan prinsip kemudahan dan kebebasan bagi jamaah. Pembayaran Dam dapat dilakukan baik di Tanah Suci maupun di Tanah Air.
“Pemerintah memberikan kebebasan kepada jamaah sesuai keyakinan masing-masing. Kami hanya memfasilitasi dan memberikan kemudahan agar jamaah bisa melaksanakannya sesuai pilihan mereka,” ucap Puji.
Pembantu Teknis Urusan Haji Umrah pada Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah, Zakaria Anshori memastikan kesiapan teknis di lapangan terus dimatangkan. Mulai dari transportasi, akomodasi hotel, layanan katering, hingga fasilitas kesehatan dipersiapkan secara intensif menjelang kedatangan kloter pertama.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komite III DPD RI, Dailami Firdaus mengapresiasi langkah strategis pemerintah. Namun, ia mengingatkan pentingnya pengawasan ketat di titik-titik krusial pelayanan.
“Kami mendukung penuh langkah pemerintah, namun pengawasan lapangan terutama pada kesiapan petugas dan kenyamanan hotel di Madinah harus tetap dijaga ketat,” kata Dailami saat melakukan kunjungan kerja pengawasan Komite III DPD RI di Kantor Teknis Urusan Haji Madinah, Senin (30/3/2026).
Tinjau layanan
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak meninjau kesiapan mitra pelayanan kesehatan haji di Makkah sebagai bagian dari upaya memastikan layanan optimal bagi jamaah haji Indonesia.
"Isu kesehatan haji adalah isu utama dari tahun ke tahun, mengingat sekitar 25 persen jamaah haji Indonesia adalah lansia dan 177 ribu lainnya masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, model pelayanan kesehatan harus banyak berubah," ujar Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangan di Jakarta, Senin.
Dalam kesempatan itu, Dahnil mengunjungi Saudi German Hospital yang akan berkolaborasi dengan Pusat Kesehatan Haji dan para petugas kesehatan haji dalam melayani jamaah haji Indonesia.
Ia menegaskan, isu kesehatan menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya, terutama mengingat tingginya jumlah jamaah lansia dan risiko kesehatan tinggi.
Sebagai langkah konkret, pemerintah akan memaksimalkan keberadaan klinik satelit di sektor-sektor serta menghadirkan mobile clinic di wilayah Armuzna guna memperkuat pelayanan dan pengawasan kesehatan jamaah.
"Kami akan memaksimalkan klinik satelit dan mobile clinic di Armuzna untuk melayani dan mengawasi kesehatan jamaah secara lebih optimal," kata Dahnil Anzar Simanjuntak.
Penguatan layanan kesehatan juga akan dilakukan di dalam negeri melalui penyediaan klinik permanen di asrama haji yang beroperasi sepanjang tahun, termasuk untuk melayani jamaah umrah.
Hal serupa juga akan diperkuat melalui Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Arab Saudi.
"Ke depan, asrama haji akan dilengkapi klinik permanen agar pelayanan kesehatan bisa berjalan sepanjang tahun, baik untuk haji maupun umrah," kata Dahnil Anzar Simanjuntak.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelindungan kesehatan bagi jamaah haji Indonesia, sehingga dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan sehat. (*)
