Kenaikan Uang Kuliah Tunggal Dikritik, Dewan: 'Kita Prihatin, Harusnya Gratis'
PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Mantan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unversitas Riau (Unri) sekaligus anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PKS, Hamdani MS SIP, mengaku prihatin atas kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di sejumlah universitas.
"Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dikritik."
"Kita sangat sedih dan terkejut terkait kenaikan biaya UKT. Apalagi di kampus negeri. Orang luar negeri menggratiskan biaya kuliah dengan kualitas pendidikan yang baik, tetapi kita malah menaikkan biaya kuliah dengan alasan peningkatan kualitas pendidikan kita," kata Hamdani, Selasa (21/5).
Menurut Hamdani, kenaikan ini terjadi sebagai respons terhadap peraturan terbaru yang diterbitkan Kemendikbudristek yang menyebabkan berbagai perguruan tinggi harus menyesuaikan biaya operasional.
Hamdani menyebut, kenaikan biaya kuliah yang mendadak meroket di beberapa universitas negeri ini tentu sangat memberatkan mahasiswa dan orangtua.
"Dengan kekayaan alam indonesia yang luar biasa ini sangat disayangkan sekali, jika pengelolaannya profesional dan amanah maka kualitas pendidikan kita bisa seperti di luar negeri sana bahkan bisa kita gratiskan," terangnya.
Hamdani juga mengaku sedih dengan adanya pernyataan dari Kemendikbud RI yang menyebut pendidikan tinggi dianggap tersier dan bukan termasuk dalam program wajib belajar karena itu sifatnya pilihan.
"Saya sangat sedih dan tak habis pikir. Harus ada reformasi total dalam sistem pendidikan kita. Sekarang seolah-olah, orang miskin dilarang kuliah," ujarnya.
Atas persoalan yang saat ini ramah dikeluhkan para mahasiswa, diharapkan segera dicarikan solusi oleh pemerintah, bahkan pihaknya yang saat ini konsen membidangi pendidikan di Komisi III berharap solusi yang diberikan pemerintah bisa meringankan beban masyarakat di tingkat perguruan tinggi.
"Pemerintah harus cari solusi. Kalau tak bisa, ganti aja menteri pendidikan itu, rakyat harus cerdas dan pintar menuju indonesia emas 2045," sebutnya.
"Kalau tidak, maka akan menjadi Indonesia cemas karena menurunnya kualitas SDM kita dan orang kurang mampu dilarang kuliah karena naiknya UKT," tutupnya. (*)
