Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto Nilai Karhutla di Riau Diduga Kuat Akibat Ulah Manusia

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau diduga kuat merupakan akibat perbuatan manusia, bukan murni faktor alam.

"Karhutla di Riau semakin meluas."

“Sepintas terlihat bahwa api muncul secara terpisah di berbagai lokasi yang berjauhan, khususnya di sekitar area perkebunan kelapa sawit. Ini menunjukkan indikasi kuat bahwa kebakaran bukan karena alam, melainkan ulah manusia,” kata Suharyanto saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla di Balai Serindit, Komplek Gedung Daerah Riau, pada Senin (21/7).

Dalam kunjungannya ke Riau, Suharyanto melakukan peninjauan udara menggunakan helikopter ke empat daerah yang saat ini mengalami kebakaran cukup luas, yaitu:

• Kabupaten Rokan Hulu
• Kabupaten Rokan Hilir
• Kabupaten Bengkalis
• Kota Dumai

Menurutnya, dari pantauan udara tampak jelas pola sebaran api yang mengindikasikan adanya kesengajaan pembakaran, khususnya di lahan perkebunan.

Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) Ditingkatkan

Untuk meminimalisir dampak dan penyebaran kebakaran, pemerintah pusat dan daerah terus mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Saat ini, OMC telah memasuki tahap keempat.

“Beberapa hari lalu satu pesawat telah melakukan dua sorti pagi dan siang. Alhamdulillah, hujan memang turun meskipun belum terlalu deras, tapi cukup membantu menurunkan jumlah titik api dari lebih dari 500 titik menjadi di bawah 100 titik,” terang Suharyanto.

Hari ini, satu pesawat tambahan kembali dikerahkan, sehingga total ada dua armada udara yang kini beroperasi secara paralel untuk mempercepat proses penyemaian awan dan pemicu hujan buatan.

Namun Suharyanto menekankan bahwa keberhasilan OMC sangat tergantung pada kondisi atmosfer. Jika asap terlalu tebal atau awan tidak terbentuk, maka efektivitas penyemaian akan rendah.

Meski OMC dan operasi water bombing terus dilakukan, Suharyanto menegaskan bahwa pemadaman darat tetap menjadi faktor penentu keberhasilan penanggulangan karhutla.

“Kemarin kami saksikan langsung titik api dari dekat. Water bombing saja tidak akan cukup jika tidak didukung oleh tim darat yang sigap dan masif dalam memadamkan api dari bawah,” tegasnya.

Berdasarkan koordinasi dengan BMKG, curah hujan di Riau saat ini memang relatif rendah, tetapi tidak seekstrem saat fenomena El Nino 2023.

Namun, Suharyanto menyebut bahwa skala karhutla tahun ini justru lebih luas dan dampaknya lebih parah terhadap kualitas udara dan jarak pandang, bahkan dari ketinggian.

Pemerintah, lanjutnya, terus melakukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan penanganan karhutla berjalan efektif dan tidak menimbulkan dampak berkepanjangan terhadap masyarakat, kesehatan, dan lingkungan hidup.

Sementara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, saat rapat koordinasi di Pekanbaru, Selasa 22 Juli 2025 ikut menegaskan bagi pembakaran lahan tidak akan ditoleransi.

“Ini bukan kejadian biasa. Lonjakan titik api dan luasan terbakar yang masif dalam waktu singkat menunjukkan kelemahan dalam pengawasan serta rendahnya kepatuhan terhadap larangan pembakaran lahan,” tegas Hanif Faisol Nurofiq.

Lonjakan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau kembali mendapat perhatian serius dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH).

Pemerintah menyatakan kondisi ini telah mencapai status darurat lingkungan dan memerlukan tindakan tegas, terukur, serta terintegrasi lintas sektor.

Data per 20 Juli 2025 mencatat sebanyak 790 titik panas (hotspot) terdeteksi di Riau, dengan 27 titik api aktif.

Dalam kurun waktu 24 jam, luas lahan terbakar melonjak drastis dari 546 hektare menjadi sekitar 1.000 hektare.

Titik-titik api yang saling berdekatan dan terfokus mengindikasikan adanya pola pembakaran terorganisasi dan berulang.

Menteri Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan apresiasi terhadap Polda Riau atas langkah cepat dalam menindak pelaku pembakaran.

Hingga kini, 29 tersangka telah diamankan, yang menurut Hanif merupakan sinyal kuat bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan akan terus diperkuat.

“Pembakaran lahan dalam bentuk apa pun adalah pelanggaran hukum berat. Tidak akan ada toleransi, baik terhadap individu maupun korporasi,” tegasnya.

KLHK/BPLH melalui Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup telah menjatuhkan sanksi administratif kepada sejumlah perusahaan pemegang konsesi yang dinilai lalai melakukan pencegahan karhutla.

Perusahaan diwajibkan:

• Membuat sekat kanal di lahan gambut,
• Menyediakan sarana pemadaman dini,
• Melakukan patroli terpadu bersama masyarakat.

“Kami telah bertemu langsung dengan pelaku usaha seperti RAPP, Sinar Mas Group, dan PTPN IV Regional III untuk memastikan komitmen mereka terhadap pencegahan dan pemulihan lingkungan,” jelas Menteri Hanif Faisol Nurofiq.

KLH juga bekerja sama dengan BMKG dalam menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah rawan karhutla, guna mempercepat terbentuknya hujan buatan untuk memadamkan api, khususnya di lahan gambut kering ekstrem.

Di sisi lain, BNPB telah mengerahkan satu unit helikopter water bombing, dan dalam waktu dekat akan menambah tiga unit tambahan. Perusahaan swasta seperti Sinar Mas Group juga turut berkontribusi dengan mengirimkan helikopter ke Bangko Sempurna, Rokan Hilir, salah satu wilayah dengan titik api terbanyak.

Hingga saat ini, 12 kabupaten di Riau telah menetapkan status Siaga Karhutla. Namun, proses pemadaman dihadapkan pada tantangan berat: medan sulit, lahan gambut yang dalam dan kering, serta tiupan angin kencang yang mempercepat penyebaran api.

Menteri Hanif Faisol Nurofiq juga menyerukan kepada kepala daerah, camat, kepala desa, hingga tokoh masyarakat untuk aktif dalam pengawasan wilayah, menggiatkan edukasi publik, serta menggerakkan Masyarakat Peduli Api (MPA) secara masif.

“Kami bekerja keras untuk memastikan udara bersih, hutan lestari, dan masyarakat sehat. Tapi perlindungan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, ini adalah tanggung jawab bersama. Mari kita hentikan pembakaran lahan sebelum api menghentikan kehidupan kita,” pungkasnya. (*)