Kepala BP Batam Kebut dan Tuntaskan Persoalan Air Bersih, 'yang Sempat Terjadi Demo Warga Mengular Memblokir Jalan'

BATAM - Kepala badan Pengusaha (BP) Batam, Muhammad Rudi meninjau langsung lokasi pemasangan Mini Booster Pump areal Perumahan Putra Jaya, Tanjung Uncang, Rabu (18/9/2024).

"Krisis air bersih jadi timbulkan demo warga Putra Jaya, Tanjung Uncang yang memblokir dan sweeping jalan."

“Kita bersyukur bahwa hari ini sudah ada solusinya. Saya akan mengontrol agar pemasangan booster ini bisa selesai tepat waktu,” kata Muhammad Rudi di hadapan ribuan warga Putra Jaya, Tanjung Uncang.

Peninjauan dilakukan merupakan bentuk perhatian Muhammad Rudi dalam menuntaskan persoalan air yang selama ini menjadi momok bagi masyarakat Putra Jaya.

Rudi meminta agar SPAM BP Batam bersama PT Air Batam Hilir (ABHi) untuk sesegera mungkin menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat Tanjung Uncang agar ikut mengontrol pengerjaan Mini Booster Pump yang berada di ujung pipa distribusi utama DN500mm Putra Jaya itu.

“Alat ini semestinya baru selesai dalam waktu dua minggu. Namun saya meminta agar ini bisa selesai dalam seminggu ini,” tambahnya.

Rudi mengambil kebijakan ini agar air di areal Perumahan Putra Jaya bisa mengalir secara merata.

Apalagi dirinya mendapat banyak aduan usai menyambut ribuan massa aksi yang datang ke Kantor BP Batam guna menyampaikan aspirasi dan keluh kesah warga sejak beberapa tahun terakhir.

“Saya titip kepada kita semua agar tetap menjaga kekompakan dan situasi kondusif. Laporkan kepada saya apabila ada kendala agar saya bisa segera ambil tindakan,” pungkasnya.

Aksi unjuk rasa masyarakat Tanjunguncang menuntut normalnya aliaran air ke pemukiman mereka, Rabu 18 September 2024 berjalan sukses.

BP Batam dan PT Air Batam Hilir selaku pengelolaan air minum di Batam langsung menanggapi tuntutan warga tersebut dengan memasang mini booster untuk menambah daya alir air ke Perumahan Putra Jaya.

Namun demikian aksi masyarakat ini meninggalkan kesan kurang baik. Sepanjang perjalanan aksi, terutama saat mengawali aksi di wilayah Tanjunguncang, tidak sedikit yang merasa terganggu atau dirugikan atas aksi massa ini.

Pengusaha galangan kapal mengaku dirugikan karena aksi blokade akses jalan ke kawasan galangan kapal. Pekerja akhirnya tak bisa masuk kerja dan merugikan perusaan galangan kapal.

Hal ini dikeluhkan pengusaha galangan kapal yang bergabung dalam Ikatan Perusahaan Galangan Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Kepri.

“Silahkan berdemo dan itu hak masyarakat, tapi tolong jangan ganggu atau halangi aktifitas lainnya. Aksi kemarin itu merugikan perusahaan galangan karena banyak pekerja yang tak bisa masuk kerja. Mari sama-sama kita jaga Batam ini agar tetap aman dan tentram,” kata Ketua Iperindo Kepri Ali Ulai melalui sekretarisnya Tia.

Selain pengusahaan, dampak buruk dari aksi unjuk rasa ini juga dialami oleh masyarakat dan beberapa pekerja lainnya.

Beberapa pekerja dilaporkan jadi korban penganiayaan dan pemukulan saat massa melakukan sweeping di sepanjang jalan utama ataupun di lokasi perusahaan.

“Ada kejadian pemukulan dan penganiayaan. ceritanya gini, saat demo, itu ada beberapa pria tiba-tiba tendang motor dan mukul abang saya. Cukup parah dan sekarang lagi berobat. Itu di sekitaran depan PT Wasco,” ujar sumber yang mengadu melalui medsos.

Di lapangan terlihat, banyak pekerja yang membenarkan adanya intimidasi dan pemukulan ketika aksi unjuk rasa tersebut berjalan.

“Iya ada sweeping dan pemukulan juga. Itu yang kita sesalkan. Padahal kita dukung mereka melakukan aksi itu karena memang kita tahu air adalah kebutuhan pokok yang memang tak boleh diabaikan. Semoga ke depannya tak terjadi lagi, ” ujar Imran, seorang pekerja galangan di Tanjunguncang.

Pihak kepolisian Batuaji saat dicoba konfirmasi mengaku aksi demo yang dilakukan masyarakat Tanjunguncang ini sudah dikawal dengan baik. Jika ada kejadian atau tindakan dari para pendemo yang merugikan orang lain diminta untuk membuat aduan resmi ke polsek.

“Secara umum kita lihat berjalan dengan baik. Kalau memang ada yang jadi korban pemukulan atau sweeping, silahkan membuat laporan resmi ke polsek,” ujar Kanit Reskrim Polsek Batuaji Iptu Andi Pakpahan. 

Sebelumnya, DPRD Batam juga sudah mendesak perbaikan pelayanan air bersih secara menyeluruh.

“Lambannya penanganan air bersih di daerah itu sangat disayangkan hingga timbulnya desakan dan amarah warga ke kantor BP Batam kemarin, bahkan apalagi mereka sempat menutup aktivitas di kawasan industri galangan kapal juga kan bang,” kata Anggota DPRD Batam, Tumbur Hutasoit, Kamis (19/9).

Sehari pasca aksi demonstrasi oleh ribuan warga perumahan Putrajaya, Tanjung Uncang di depan kantor Badan Pengusaha (BP)

Batam yang menuntut adanya distribusi air bersih berjalan normal di pemukiman mereka, DPRD Batam menyoroti tajam kinerja pengelola air bersih di Batam PT Air Batam Hilir (ABHi) dan SPAM dibawah naungan BP Batam.

Ia menyampaikan peristwa tersebut telah mengganggu kondusifitas di tengah masyarakat dan bukan tidak mungkin masih ada daerah lain di Batam yang belum tertangani dengan optimal dalam persoalan air bersih ini.

“Pasti sudah jelas mengganggu aktivitas publik,” jelasnya.

Laporan yang diterima oleh DPRD Batam ini bukan kali pertama, bahkan sebelumya sudah beberapa kali diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan warga yang terdampak namun masih nihil solusinya.

“Persoalan ini sudah lama berulang kali terjadi dan kami RDP kan bersama pengelola air dan BP Batam. Tapi iya begitulah, masih aja terjadi persoalan air ini dan puncaknya kemarin amarah warga,” kata dia.

Menurut politisi dari partai Hanura tersebut bahwa Air itu kebutuhan dasat manusia tak bisa tawar menawar. Ia menilai, BP Batam dan pengelola tidak memiliki rencana yang matang untuk saluran pipa air di wilayah tersebut.

“Jika ditelusuri dan dari informasi yang di dapat pipanya sekarang kecil disana, dan tidak bisa menutupi kebutuhan air warga,” tuturnya.

Di lain sisi pelayanan yang didapat oleh warga tidaklah sebanding dengan pembayaran tarif air yang dinilai tinggi. Hal ini lantaran pengelolaan air bersih tidak lagi dikelola oleh pihak swasta.

DPRD Batam mengingatkan agar pengelola air lebih optimal dan memberikan suatu kepastian kepada masyarakat.

“Karena sesuai UU bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran warga,” tutupnya. (*)